Mendorong Pemerintah Pusat Membuat Kebijakan Pro Sukma

Setelah berusaha menyentuh hal konkret di wilayahnya, Sukma mulai berusaha mendorong pemerintah pusat memperhatikan Sukma.

DALAM kurun waktu lima tahun awal, komunitas Sunda Kecil dan Maluku (Sukma) akan membangun sistem kerja yang strategis dalam daerah kepulauan. Untuk itu, sosialisasi keberadaan Sukma harus dilakukan segera dengan membangun sebuah kontrak ideologi dengan masyarakat bahwa Sukma dan masyarakat adalah satu barisan membangun inisiasi untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat.

Peran Sukma sebagai terminal suara rakyat adalah untuk mengembangkan isu-isu masyarakat sehingga Indonesia dapat menoleh kepada wilayah Sukma dan paham bahwa wilayah Sukma penuh potensi, tapi belum dikelola secara baik. Satu hal penting yang ingin dikerjakan oleh Sukma adalah mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan kepada Sukma sama dengan pulau besar lainnya di Indonesia.

Bukan saja alamnya yang kaya, tapi SDM Sukma merupakan orang pekerja. Keanggotaan Sukma saat ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain, masyarakat sipil (NGO, akademisi, wartawan, masyarakat basis, budayawan, dll), pelaku usaha (HIPMI), pemerintah (lokal-nasional) dan beberapa lembaga internasional.

Indonesia dengan ide besar Nusantara memiliki 13.446 pulau dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang didiami penduduk 242.968.342 jiwa. Sebagian dari mereka adalah penduduk yang tersebar di pulau-pulau kecil, dan bentang garis pesisir, laut, maupun wilayah hutan. Konsep pembangunan yang “menyeragamkan” kebutuhan warga masyarakat berdasarkan kebutuhan pulau besar, atau daratan selama ini telah terbukti melahirkan berbagai kebijakan yang bias terhadap kebutuhan mereka.

Agenda Perubahan Salah kelola yang sistemik (bias daratan besar, sentralistik-uniformitas, otoriter-militeristik, kapitalistik-neolib) menyebabkan cita-cita yang diharapkan sirna dan bahkan menimbulkan dampak ekologik, ekonomik, sosiologik dan politik yang kronik. Reformasi membuka ruang yang kondusif bagi demokrasi dan desentralisasi kewenangan yang lebih luas beserta layanan publik yang lebih baik bagi daerah.

Namun belum berlangsung sesuai dengan yang diharapkan; persoalan dan dampak kronik belum bisa diselesaikan; korupsi mewabah secara sistemik dan struktural; konflik horizontal dan struktural makin marak; kerusakan ekologi di daerah kepulauan makin parah. Pada Mei 2010 silam, telah diselenggarakan ‘Konferensi Warga Kepulauan (pulau-pulau kecil)’. Saat itu konferensi berhasil melahirkan platform bersama untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar dan sistemik. Hal ini ditargetkan akan dirampungkan dalam waktu 10-15 tahun.

Untuk dapat mewujudkan agenda pembaharuan dan perubahan yang diusung secara efektif-berkelanjutan, diperlukan tindakan nyata dan pengawalan yang melembaga. Diupayakan agar agenda isu pembangunan di wilayah kepulauan dapat terintegrasi dalam sistem pembangunan reguler dengan basis data yang ter-update.

Tentang WAHANA TANI MANDIRI

Wahana Tani Mandiri yang disingkat WTM didirikan, 29 Januari 1996. WTM adalah sebuah lembaga non-profit yang melakukan advokasi teknis pertanian kepada petani dan advokasi kebijakan agar berpihak pada kaum tani. WTM beralamat Kantor pusat : Jl. Feondari, Tanali, Bhera, kec. Mego, Kab.Sikka. Sedangkan untuk memudahkan komunikasi dengan berbagai pihak maka WTM memiliki kantor penyanggah : Jl. Wairklau, Lorong Kantor Dinasi Koperasi Kabupaten Sikka, NTT.
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s