Belum Ada Keadilan Anggaran ke Sukma

FORUM Sunda Kecil dan Maluku (Sukma) membahas hal-hal prinsip tentang wilayah kepulauan, termasuk membedah indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih rendah. Hal mendasarnya adalah belum ada keadilan anggaran dari pemerintah terhadap wilayah kepulauan Sukma.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayah kepulauan Sunda Kecil dan Maluku (Sukma) rendah karena alokasi anggaran pemerintah yang tidak adil. Selain itu, pendapatan daerah yang juga masih rendah,” kata Anggota Komisi V DPR RI, Hary Djemy Francis kepada VN di Mataram, Selasa (22/5).

Ia mengatakan, ada ketidakadilan dalam pengalokasian anggaran kepada wilayah-wilayah se-Sukma. “Ada data yang patut kita ketahui bahwa pendapatan daerah di Jawa sudah mencapi 83 persen, tetapi sebagian besarnya merupakan kontribusi dari kita se-Sukma.

Akibatnya pendapatan ekonomi kita di bawah 4 persen. Pendapatan perkapita juga hanya 3,7 juta, sementara di daerah lain mencapai 10 jutaan. Sementara angka kemiskinannya mencapai di atas 20 persen,” beber Francis.

Ia juga menjelaskan, daerah Sukma mendapat dana alokasi khusus (DAK) sebagai daerah tertinggal, daerah kepulauan, dan daerah rawan pangan. Namun, faktanya dari Rp 23 triliun yang dialokasikan untuk daerah tertinggal di bawah 50 persen. “Jadi ada semacam ketidakadilan dalam distribusi anggaran,” katanya.

Karena itu, ia mengimbau agar ada upaya pemerataan secara baik yang dikomunikasikan dengan pemerintah dan juga DPRD. Karena ada yang bisa dilakukan walaupun kecil. Ia mencontohkan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di NTT yang dibiayai dengan setengah miliar, tapi sampai saat ini tidak jelas pengelolaannya.

Dikuasai Asing

Alasan lain, menurut wakil pengusaha muda asal Sukma, Anas Amrullah, bahwa perekonomian kita sudah dikuasai orang asing. “Produk yang kita konsumsi setiap hari menjadi contohnya. Produksi air kemasan mencapai Rp 10 triliun setiap tahun sementara yang dibayar sebagai pajak sebesar Rp 5 miliar. Selain itu, kita begitu terbuka pada produk asing. Aksesnya begitu mudah untuk dimasuki akibat produk yang dihasilkan pun sangat tidak kompetitif,” kata anggota HIPMI NTB ini.

Ia menambahkan, kondisi yang dihadapi oleh pengusaha kita tidak bisa menjual. Menjual pun susah karena tidak bisa kompetitif. “Yang bisa dilakukan adalah membeli kembali produk lokal kita. Kalau ada yang lokal kenapa tidak kita beli milik kita. Aspek lain adalah informasi dan teknologi kita yang tidak memadai,” jelas dia.

Selain itu, lanjut dia, perlu dilakukan adalah one village one program (satu desa satu program). “Fokusnya pada satu produk yang ada kerja sama lintas daerah dan kepulauan IPM kita akan meningkat,” kata dia.

Tentang WAHANA TANI MANDIRI

Wahana Tani Mandiri yang disingkat WTM didirikan, 29 Januari 1996. WTM adalah sebuah lembaga non-profit yang melakukan advokasi teknis pertanian kepada petani dan advokasi kebijakan agar berpihak pada kaum tani. WTM beralamat Kantor pusat : Jl. Feondari, Tanali, Bhera, kec. Mego, Kab.Sikka. Sedangkan untuk memudahkan komunikasi dengan berbagai pihak maka WTM memiliki kantor penyanggah : Jl. Wairklau, Lorong Kantor Dinasi Koperasi Kabupaten Sikka, NTT.
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s