Perwakilan NTT Kecam Gubernur dan Bupati Se – NTT

Perwakilan NTT  dalam kongres Sunda Kecil dan Maluku (Sukma) merekomendasikan penolakan tambang di NTT. Hal ini direkomendasikan karena NTT saat ini sementara gencar membangun perekonomian masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan ekstraktif (pertambangan) tanpa dikaji lebih detail soal dampak positif dan negative yang dialami masyarakat.

Perwakilan NTT, Melky Nahar saat memaparkan hasil keputusan simpul NTT untuk dibahas dalam kongres Sukma, Rabu (23/5) mengecam Gubernur NTT, Frans Leburaya dan beberapa bupati di NTT yang mengeluarkan IUP. Melky dalam pemaparannya mengatakan jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di NTT saat ini sudah 314 IUP yang tersebar hampir di semua kabupaten di NTT. Ini pun belum terhitung dengan IUP baru yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT, Frans Leburaya yang ada pada lintas Manggarai dan Manggarai Barat.

Pemerintah daerah mulai dari Gubernur dan bupati se NTT menggunakan kekuasaannya untuk memberikan IUP ke investor tanpa ada rekomendasi dari masyarakat sebagai pemilik atas tanah. Kalaupun ada rekomendasi, itu hanya rekayasa dari pemerintah. Anehnya lagi, hampir semua IUP yang dikeluarkan tidak sesuai dengan amanat UU Minerba No 4 Tahun 2009, melabrak UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, bahkan cenderung berlangsung pada ruang tertutup. Ungkapnya dengan tegas.

Lebih Lanjut Melky menegaskan, kebijakan pertambangan di NTT sebenarnya kebijakan inkontekstual dan irasional. Dimana kondisi NTT yang rawan longsor, berada pada ring of fire, dan merupakan provinsi kepulauan, lantas pemerintah masih ngotot memberikan IUP kepada para koorporasi. Sebenarnya tambang ini untuk siapa? Tandasnya dengan nada tinggi.

Deputy Walhi NTT ini juga menambahkan, kami yang merupakan delegasi dari NTT dalam Kongres sukma ini tetap tidak sepakat dengan kebijakan pertambangan yang ada. Kami terus berjuang dan beraliansi dengan rekan-rekan NGO, organisasi mahasiswa, dan masyarakat mengusir monster pertambangan dari bumi NTT. NTT akan tetap hidup tanpa pertambangan. Selain itu kami tetap bersuara kepada pemerintah untuk terus meningkatkan perekonomian masyarakat dengan melalui aspek lain seperti pariwisata, peternakan, perikanan, kelautan, dll tanpa merusak lingkungan yang ada.

Inisiator Terbentuknya Komunitas Sukma, Tjatur Kukuh menanggapi hal ini mengatakan mekanisme yang harus dilakukan dalam penolakan tambang adalah pengembangan system, mekanisme dan implementasi pengelolaan data base dan informasi tentang potensi, masalah dan gagasanyang diperoleh dan diasup oleh masyarakat sipil dan pemerintah maupun pihak lainnya. “Ini dijadikan landasan untuk peningkatan  kemampuan warga dalam memperjuangkan hak-hak mereka” ujar Kukuh.

Perlu pula, kata dia membangun ruang bersama untuk mengatasi perbedaan persepsi dan atau  membangun kesepakatan dalam rangka resolusi konflik dan sengketa. “Perluasan akses masyarakat terhadap SDA dilakukan melalui kepastian hukum atas hak kelola di wilayah daratan,  pesisir & pulau mikro. Selain itu peningkatan kemampuan warga dan sistematisasi tata-kelola dan tata-urus pulau sebagai kesatuan sosio-ekologik-ekonomik yang berbasis pada data dan informasi yang akurat,” kata dia.

Selain itu dia juga mengatakan harus ada upaya untuk membangun berbagai peraturan desa dan lintas desa, kabupaten dan lintas kabupaten dalam hal pengelolaan sumber daya alam sesuai karakter dan keterbatasan wilayah pulau. Sekaligus kata dia mendorong perhatian dan dukungan Pemerintah nasional dan perluasan kewenangan pemerintah daerah kepulauan harus terus dilakukan. “Hal ini dimaksudkan agar adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat mendasar dan bersifat affirmative action;  Re-definisi rentang kewenangan kelola kawasan perairan kepulauan; model  penghitungan DAU & DAK yang berperspektif daerah kepulauan (memperhitungkan bentang laut dan jumlah kepulauan); dan peningkatan kemampuan warga dan daerah dalam tata-kelola & tata-urus pulau sebagai kesatuan sosio-ekologik-ekonomik,” kata dia.

Tentang WAHANA TANI MANDIRI

Wahana Tani Mandiri yang disingkat WTM didirikan, 29 Januari 1996. WTM adalah sebuah lembaga non-profit yang melakukan advokasi teknis pertanian kepada petani dan advokasi kebijakan agar berpihak pada kaum tani. WTM beralamat Kantor pusat : Jl. Feondari, Tanali, Bhera, kec. Mego, Kab.Sikka. Sedangkan untuk memudahkan komunikasi dengan berbagai pihak maka WTM memiliki kantor penyanggah : Jl. Wairklau, Lorong Kantor Dinasi Koperasi Kabupaten Sikka, NTT.
Pos ini dipublikasikan di Tambang. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s