Bukankah NTT Juga Propinsi Tambang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lainnya termasuk sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun perlu disadari, bahwa sumberdaya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam juga mempunyai keterbatasan ruang dan waktu. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengelolaan sumberdaya alam yang berperspektif keadilan sosial dan keadilan antar generasi.

Lingkungan dan manusia saling memiliki keterkaitan yang erat. Berbagai aktivitas manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam pun banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

Pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam; namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di wilayah di NTT.

Padahal, pengelolaan lingkungan yang dimaksud itu termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan. Dengan demikian, negara dituntut untuk dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah yakni meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan, membangun hubungan interdependensi antar daerah, menetapkan pendekatan kewilayahan. Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Berpijak pada beberapa latar pikir di atas, WALHI NTT menilai bahwa Pemerintah Provinsi NTT perlu digelar sebagai Propinsi Tambang. Karena seiring dengan gencarnya pengembangan program jagung, ternak, cendana, aktivitas industri ekstraktif (pertambangan) pun tak kalah dilakukan di seluruh wilayah kepulauan NTT. Misalnya Jumlah pemohon ijin di Kabupaten Kupang sampai Desember 2010, 80 perusahaan (rata-rata sudah beroperasi. Jumlah pemohon ijin di Kabupaten TTS 176 (IPR dan IUP), 3 telah mendapat IUP Produksi yaitu PT. Soe Makmur Resources (2010), PT. Elang Perkasa Resources dan PT. Nisso Steel Indonesia (2011) Sedangkan di Kabupaten TTU jumlah pemohon ijin 27 IUP eksplorasi, 112 IPR, 4 telah mendapat IUP eksplorasi PT. Elang Perkasa Resources Indonesia, PT. Elang Perkasa Kencana Resources Indonesia, PT. Elgary Resources Indonesia. Dan di Kabupaten Belu ada 89 perusahaan. Dan di Kabupaten Belu ada 89 perusahaan. Selain itu ada pertambangan Minyak di Blok Migas Kolbano – TTS yang mencakupi 16 Kecamtan TTS dan 2 Kecamatan Kabupaten Kupang oleh PT. Eni West Timor. Di pulau Sumba; Sumba Timur dan Sumba Tengah yang mencakupi kawasan Lai Wanggi Wanggameti dan Kawasan Manupeu Tana Daru. Sedangkan di Pulau Flores, pertambangan mangan di Sirise, Torong besi (Kabupaten Manggarai) yang memasuki areal kawasan hutan lindung, pertambangan biji besi dan batu bara di Riung Kabupaten Ngada, yang merupakan kawasan penyangga untuk kawasan pariwisata 17 pulau. Pertambangan emas di Tebedo dan Batu Gosok (Kabupaten Manggarai Barat), serta pertambangan emas di pulau Alor, daerah yang sering dikunjungi bencana gempa bumi. Tambang Emas di pulau Lembata yang mendapatkan perlawanan rakyat dan Gereja yang kemudian Surat Keputusan Bupati harus dicabut. Sedankan di kabupaten Ende, telah dikeluarkan 20 IUP  sepanjang pesisir pantai selatan. Kabupaten Sikka, 1 SK bupati tentang Pertambangan seluas 10.000 ha, sepanjang pesisir pantai selatan. Kedua: Negara belum memiliki penataan ruang wilayah sehingga banyak areal kelola rakyat akan dikuatirkan hilang. Tidak heran bila di wilayah tersebut sering terjadi konflik sosial dan agraria. Ketiga: Belum ada keseriusan pemerintan dalam mengakomodir partisipasi rakyat dalam pengelolaan rakyat, sehingga banyak penolakan rakyat terhadap kebijakan pengelolaan pengelolaan sumber daya alam. Keempat, Negara dinilai bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam belum berperspektif penyelamatan ekologi, padahal wilayah NTT merupakan gugusan pulau kecil dan malah sering disebut ring of fire berarti pertimbangan analisa resiko harus diutamakan.

Tentang WAHANA TANI MANDIRI

Wahana Tani Mandiri yang disingkat WTM didirikan, 29 Januari 1996. WTM adalah sebuah lembaga non-profit yang melakukan advokasi teknis pertanian kepada petani dan advokasi kebijakan agar berpihak pada kaum tani. WTM beralamat Kantor pusat : Jl. Feondari, Tanali, Bhera, kec. Mego, Kab.Sikka. Sedangkan untuk memudahkan komunikasi dengan berbagai pihak maka WTM memiliki kantor penyanggah : Jl. Wairklau, Lorong Kantor Dinasi Koperasi Kabupaten Sikka, NTT.
Pos ini dipublikasikan di Tambang. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s