Warga Besipae Hadiri sidang Kasus Kekerasan di Pengadilan Negeri Soe

Korban Kekerasan

Kupang-Walhinews, Hutan Pubabu – Besi Pae adalah hutan milik masyarakat adat yang sudah ditetapkan sebagai hutan adat (kio) yang artinya hutan larangan masyarakat adat guna melindungi suaka marga satwa serta ekosistem lainnya yang berlindung di dalamnya.

Pada zaman dahulu kala hutan ini dinamakan klay yang artinya pohon-pohon yang sangat tertimbun yang tidak bisa dilalui/dilewati oleh siapa pun.

Setelah itu ada kesepakatan tokoh masyarkaat adat dan masyarakat adat setempat bersepakat dan atau merubah nama klay menjadi PUBABU yang artinya Tali Hutan yang menghasilkan air pada batangnya yang bisa diminum oleh manusia pada saat berburuh di hutan tersebut. Adapun kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpengaruh terhadap keseimbangan alam suaka margasatwa ekosistem di dalam hutan PUBABU, seperti: penggembalaan, perburuan, sumber makanan seperti madu, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, serta pemanfaatan kayu dan non kayu seperti: bahan untu bangunan rumah dan kerajinan, obat-obat tradisional dan yang paling membantu kebutuhan ekonomi masyarakat adalah cendana dan asam.

Jauh sebelum republik ini dibentuk Hutan Adat Pubabu sudah ada dan sudah ditetapkan sebagai hutan adat oleh leluhur dan setelah datangnya kolonialisme Belanda untuk mencari rempah-rempah .

Itu berarti, kawasan Besipae dimiliki secara komunal seturut kearifan lokal adalah Ki’o atau hutan larangan oleh masyarakat setempat. Namun stelah terjadi kontrak antara Australia dan Indonesia selesai 1987, tak ada pengelolaan yang jelas dari pemerintah terhadap tempat itu. Yang ada Pemerintah menimbulkan persoalan karena hutan kayu merah dibabat dan diganti dengan menanam kemiri, jati dan mahoni. Sayangnya masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Entah hasil pengelolaan Besipae selama 25 tahun dibawa kemana, ujar Beny Selan.

Pembabatan besar-besaran terjadi tahun 2008 dan diduga dilakukan oknum dinas peternakan juga sangat melukai masyarakat. Dari fakta ini, Warga Besipae mempertanyakan keseriusan pemprov menyelesaikan soal Besipae. “Sudah ada surat dari Komnas HAM agar tak ada aktivitas dalam kawasan itu sampai masalah itu selesai, namun tak ada respon. Malah hingga hari ini, warga Besipae belum mendapat kepastian pengelolaan yang jelas.

Oleh karena itu, 1 Januari lalu warga memblokir tempat tersebut sampai ada kejelasan dari pemerintah. Jangan sampai warga jadi korban karena tak ada kejelasan soal kasus ini.

Kekuatiran ini telah terjadi saat warga sedang bekerja di ladang yang mereka ambil untuk menyambung hidup. Tiba-tiba mereka didatangi oleh (rombongan) beberapa oknum dan camat Amanuban Selatan. Kedatangan rombongan tersebut kemudian berakhir dengan kekerasan dimana terjadi pemukulan terhadap Niko Manao (2/2). Padahal, Niko dan beberapa warga sedang melakukan akvitas sebagai petani di lokasi besipae (pubabu).

Menyikapi kasus pemukulan yang menimpah dirinya, Niko bersama Benny melaporkan kasus kekerasan ini kepada polres TTS dgn no LP/41/2/2012/RES.TTS. Awalnya Niko keberatan dengan pasal yang disangkakan (pasal 351). Karena menurut dia camat jg terlibat dalam kasus ini. Semestinya menurut dia bisa disangkan pasal 135 jo pasal 55 dan 170diduga ada perencanaan sebelum kasus itu terjadi.

Kendati demikian kasus ini kemudian tetap disidangkan dengan pasal 351 yang disangkakan oleh Penyidik Polres TTS (25/4) di Pengadilan Negeri Soe.  Niko Manao dan Marten Tanono, memberi keterangan sebagai saksi korban dalam kasus kekerasan (2/2) di Besipae.

Pada sidang kedua, Camat Amanuban Selatan (AN) bersama 2 anggota polisi (30/4) dimintai keterangan sebagai saksi. Dan sidang ini pun dihadiri oleh 50-an warga, yang memberi dukungan terhadap perjuangan mereka dalam memperoleh ruang kelola demi menyambung hidup mereka.

Diharapkan kasus ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah kabupaten TTS dan Pemerintah Provinsi TTS agar menangani setiap konflik agraria dengan cermat dan bijaksana. Rakyat harus diprioritaskan dalam pengelolaan sumber daya alam, demikian kata Aleta Baun, Koordinator O’AT (organisasi Ataimamus).

Sedangkan, WALHI NTT menyeruhkan bahwa kasus ini menjadi cerminan sebuah proses kesepakatan yang dibangun tidak partisipatif. Diandaikan bahwa bila proses itu partisipatif dimana warga juga mendapatkan ruang hidup di kawasan ini tentunya tidak ada kasus. Karena, dimana-mana rakyat selalu tidak dilibatkan dalam sebuah kesepakatan mereka hanya akan mendapatkan implikasi buruk dari sebuah keputusan. Karena itu, untuk kasus Besipae ini, Walhi NTT meminta Gubernur dan instansi terkait (Dinas kehutanan dan Dinas peternakan propinsi NTT) agar segera menyelesaikan kasus ini. Rakyat harus mendapat ruang kelola dengan memperhatikan keseimbangan ekologi dan keadilan ekonomi yang berpihak pada masyarakat. Belajarlah dari konflik agraria di tempat lain. Jangan korbankan rakyat!

Tentang WAHANA TANI MANDIRI

Wahana Tani Mandiri yang disingkat WTM didirikan, 29 Januari 1996. WTM adalah sebuah lembaga non-profit yang melakukan advokasi teknis pertanian kepada petani dan advokasi kebijakan agar berpihak pada kaum tani. WTM beralamat Kantor pusat : Jl. Feondari, Tanali, Bhera, kec. Mego, Kab.Sikka. Sedangkan untuk memudahkan komunikasi dengan berbagai pihak maka WTM memiliki kantor penyanggah : Jl. Wairklau, Lorong Kantor Dinasi Koperasi Kabupaten Sikka, NTT.
Pos ini dipublikasikan di Hutan, Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s