Selamatkan Anak-Anak Belu dari Racun Mangan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Friends of the Eart Indonesia

Jl. R. W. Wolter Mongisidi, Kel. Pasir Panjang, Kota Madya Kupang – 85227;
Fax. 0380 822434
email: walhintt@yahoo.co.id
herrynaif@yahoo.com
webs/blog. walhintt.wordpress.com
http://www.walhi.or.id

Nomor        : 04/B-WALHI NTT/II/2012
Lampiran    : –
Perihal        : Pernyataan Sikap Dukungan Terhadap Warga Desa Rafae, Kec. Raimanuk, Kab. Belu

Kepada Yth.
Rekan-Rekan Pers
Di –
Tempat

SELAMATKAN ANAK-CUCU KABUPATEN BELU DARI RACUN MANGAN

Salam Adil dan Lestari!
Keberadaaan lingkungan hidup sebagai wilayah keberlangsungan hidup manusia dan alam semesta, semestinya dalam pemanfaatan haruslah dapat dipahami dalam dua aspek yakni; faktor keseimbangan dan keberlangsungan keberadaaan sumber daya. Akan tetapi jika kedua hal di atas tidak dilakukan secara baik, maka, berdampak buruk, yakni kerusakan lingkungan hidup bagi keberlangsungan anak cucu kita di masa mendatang.
Dalam aktifitas kegiatan tambang, lingkungan hidup dan ekosistem ditempatkan pada wilayah yang tidak seimbang.  Malah, pemanfaatan pertambangan adalah investor atau kaum kapitalis tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Masyarakat hanya memiliki pilihan menjadi buruh tambang atau migrasi ke daerah lain (inikan sama dengan masyarakat menjadi tamu di tanah sendiri dan menjadi penonton rumah dan tanah mereka diambil dan dirusak oleh pihak yang menjanji-janjikan kehidupan yang lebih baik dengan keberadaan tambang). Apalagi, Mangan adalah unsur kimia yang digunakan untuk peleburan logam (metalurgi) proses produksi besi baja, baterai kering, keramik dan gelas. Jika mangan terserap oleh tubuh dalam jumlah banyak, akibatnya dapat merusak hati, membuat iritasi, karsinogen atau menyebabkan kanker pada manusia, hewan dan tumbuhan melalui rantai makanan.  Di sisi lain, apa pernah dipikirkan tentang apa yang akan dilakukan saat pasca tambang, atau saat lahan itu tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat (pertanian, peternakan, pariwisata) seperti sebelumnya. Kearifan lokal masyarakat setempat (Rafae) akan adanya zonasi pengelolaan dimana ada kawasan pertanian, peternakan dan sakral (dilindungi) tidak dihiraukan oleh pertambangan.
Karena itu, warga desa Rafae yang tergabung  dalam koalisi anti tambang menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Belu, Sabtu (11/2). Mereka meminta aktivitas pertambangan di desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, kabupaten Belu segera dihentikan karena dalam berbagai hal merugikan masyarkat. Mereka juga meminta agar surat Keputusan Bupati Belu Nomor: BLH.660.1/06/AMDAL/II/2010 harus dicabut, CV Alam Jaya dan PT. Jabs Group diminta segera meninggalkan lokasi pertambangan Rafae. PT. Jaaps Group harus mengembalikan tanah mereka seperti semula, mengembalikan embung-embung mereka, dan memulihkan ritual adat yang sudah dilecehkan CV Alam Jaya dan PT. Jaaps Group.
Menyikapi kasus ini, kami Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah NTT ingin menanggapi berita Tambang Mangan yang ditolak di Rafae.
1.Bahwa penolakan warga desa Rafae, Kecamatan Raimanuk tentunya telah dilandasi pada beberapa pemikiran yang fundamen, dimana pertambangan itu memasuki wilayah perkampungan dan akan menggusur beberapa fasilitas umum seperti, SD Obor, Puskesmas dan sumber mata air
2.Bahwa diduga Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Mangan di Rafae banyak kepentingan yang tidak mengakomodir kepentingan rakyat di Rafae, karena itu aspirasi warga mestinya menjadi perhatian Pemkab Belu. Karena tanpa menambang di wilayah itu pun kabupaten Belu tetap eksist.
3.Bahwa, kami menyeruhkan agar segera dilakukan peninjauan kembali atas IUP yang dinilai warga bermasalah itu. Karena ini akan menambah jumlah konflik di kabupaten Belu. Pemkab Belu mestinya menempatkan diri sebagai pihak yang memfasilitasi bukan menjadi campaigner adanya pertambangan. Harus dihormati aspirasi warga rafae yang tidak mau wilayahnya ditambang. Dan itu diatur jelas dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Minerba, pasal 9 ayat (2)  bahwa  a.) secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; b.) secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; c.) dan dengan memperhatikan aspirasi daerah.
4.Bahwa apabila dalam menyikapi aspirasi warga yang menolak tambang ini tidak secara bijak, maka ini adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama dalam Kovenan Ekonomi Sosial, budaya.

Demikian pernyataan kami, atas perhatian dan publikasinya diucapkan limpah terima kasih

Kupang, 13 Februari  2012

Hormat Kami

Herry Naif                                                                                    Muhammad Ruslan Keba
Direktur Eksekutif Daerah                                                                              Manajer Program

Tentang WAHANA TANI MANDIRI

Wahana Tani Mandiri yang disingkat WTM didirikan, 29 Januari 1996. WTM adalah sebuah lembaga non-profit yang melakukan advokasi teknis pertanian kepada petani dan advokasi kebijakan agar berpihak pada kaum tani. WTM beralamat Kantor pusat : Jl. Feondari, Tanali, Bhera, kec. Mego, Kab.Sikka. Sedangkan untuk memudahkan komunikasi dengan berbagai pihak maka WTM memiliki kantor penyanggah : Jl. Wairklau, Lorong Kantor Dinasi Koperasi Kabupaten Sikka, NTT.
Pos ini dipublikasikan di Pernyataan Sikap. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s