Pemerintah NTT Mengejar PAD dengan Memperbudak Perempuan dan Anak serta Menggadaikan Masa Depan

Investigasi Problem Hak Asasi Manusia

dalam Pertambangan Mangan di Timor Barat, 2012

Pemberian izin usaha tambang mineral mangan di pulau Timor sudah sedemikian maraknya sejak setidaknya 2007 sampai sekarang ini, sampai perempuan dan anak-anak pun dieksploitasi, dipekerjakan secara berlebihan, diperbudak hanya demi pemerintah-pemerintah setempat memenuhi dalih “meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” (PAD) dan sekaligus mempertaruhkan masa depan Nusa Tenggara Timur. Ketamakan dan ketidakpedulian pada petinggi dan pemodal, baik di daerah dan dari mana pun mereka berasal, telah mengorbankan nasib terlalu banyak rakyat Timor di NTT.

Camkanlah fakta yang berbicara dari dirinya sendiri ini. Ibu Mina, 58 tahun, di Timor Tengah Selatan, dengan identifikasi pribadi yang jelas, pada 2010 pernah nyaris meninggal dunia akibat tertimpa tanah longsor yang sangat rawan karena merupakan bekas tambang mangan yang digalinya. Namun, ibu Mina dapat ditarik keluar dari timbunan tanah sehingga selamat. Namun, korban lain yang berada di dalam gua galian sedalam tiga meter secara horizontal tak terselamat. Namun, tragisnya, Ibu Mina toh kembali lagi terpaksa menambang, sepertinya diakuinya sendiri, karena beban hutang yang telah menjerat nasib nafkah hidupnya, dan kepercayaannya pada fatalisme kematian sebagai nasib belaka.

Korban meninggal sebagai dampak buruk tambang mangan sudah tercatat mencapai 46 orang Timor Barat. Umumnya mereka meninggal secara mengenaskan di dalam lubang-lubang yang mereka gali sendiri meskipunya sesungguhnya secara terpaksa. Belum lagi, menurut data para petugas kesehatan di desa-desa tambang mangan, banyak yang terluka dan banyak jatuh penderita sakit seperti ISPA, malaria, diare, kejang-kram tulang dan otot, anak-anak gizi kurang, terus meningkat jumlahnya dan bermunculan secara serempak. Di kawasan tambang mangan juga bermunculan penyakit-penyakit baru seperti benjol-benjol dan sakit kulit. Akankah angka korban ini kita biarkan terus bertambah?

Ratusan bahkan ribuan perempuan —banyak di antara mereka sudah lanjut usia dan, tragisnya, juga ibu-ibu hamil— serta anak-anak di desa-desa sesungguhnya terpaksa ikut terlibat dalam kegiatan menambang mangan yang sangat membahayakan keselamatan hidup mereka tapi toh dilakukan juga karena jerat hutang dan himpitan kehidupan pangan serta ekonomi di Timor Barat. Sesungguhnya bukan dengan senang hati dan begitu saja atas kehendak bebas mereka, seperti sering dijadikan dalih pemerintah dan pengusaha tambang melepaskan tanggung jawab mereka, bahwa mereka membongkar tanah-tanah leluhur mereka sendiri sampai ke kedalaman justru untuk mengangkat batu-batu hitam kekayaan alam mereka.

Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat pedesaan di NTT, yaitu perempuan dan anak-anak, yang seharusnya wajib dilindungi, sudah jauh terseret dan terjebak dalam sistem perbudakan tambang rakyat hanya untuk menggali mineral mangan yang berdampak kerusakan bentang alam kehidupan mereka. Yang berada di kawasan tambang, apalagi mereka yang bekerja menggali tambang, dewasa, laki-laki, perempuan, lansia, anak-anak kecil sampai balita, semuanya terpapar kepada ke situasi yang sangat berbahaya dari potensi kuat kandungan beracun dari mineral mangan (Mn) yang telah mencemari lingkungan, di antara air sebagai sumber kehidupan tak terelakkan bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya.

Anak-anak yang seharusnya belajar dengan baik di sekolah-sekolah, malah justru dibiarkan terlibat dalam kegiatan tambang mangan. Di salah satu desa tambang, sampai sejumlah 25persen siswa sekolah dibiarkan bolos sekolah dan juga dibiarkan memilih melakukan kegiatan tambang. Hak dasar pendidikan mereka sudah sangat dilanggar. Masa depan anak-anak di kawasan tambang di Timor Barat sama sekali menjadi suram karena mereka tidak lagi pergi ke sekolah dan tidak memandang belajar sebagai suatu hal yang penting, kualitas kegiatan belajar jadi sangat merosot. Harapan perbaikan hidup ke depan semakin kabur tak terlihat.

Sekalipun warga pedesaan Timor Barat mendapat keuntungan semu dengan cepatnya memperoleh uang tunai untuk keperluan hidup mereka atau suatu keterpaksaan berbentuk alternatif pekerjaan non-cocok tanam di desa dari kegiatan menambang mangan,namun pada kenyataannya ketika ditinjau, baik dari berbagai komponen ekonomi jangka pendek dan jangka panjang maupun dari sisi biaya-biaya sosial yang harus dibayarkan untuk kepentingan rumahtangga sekalipun, jauh lebih banyak kerugian bagi kualitas kehidupan yang membuat warga desa petambang menjadi semakin menderita, baik secara ekonomi, keselamatan hidup, kehidupan sosial dan kehidupan budaya asli. Biaya-biaya sosial itu di antaranya dapat digambarkan di sini: pemulihan bekas tambang berupa lubang-lubang yang dibiarkan menganga, kerusakan sumber-sumber air dengan dibukanya kawasan hutan lindung, korban meninggal tertimbun longsor, dan berbagai resiko terkait keberlanjutan pertanian, peternakan dan industri rumah tangga (tenun-ikat) yang sudah ratusan tahun menjadi penopang kehidupan masyarakat Timor Barat.

Dari sisi “pendapatan asli daerah” pun, ternyata tambang mangan ini justru lebih banyak menyisakan tunggakan royalti dan iuran dari perusahaan-perusahaan petambang mangan. Ini tak lain daripada pembohongan publik bahwa tambang mangan akan menguntungkan daerah. Siapa sesungguhnya diuntungkan oleh tambang mangan di Timor Barat? Yang jelas dan pasti mereka bukankah masyarakat pedesaan Timor Barat pada umumnya, tetapi satu dua orang, para petinggi politik setempat serta para pemodal besar yang menyisakan berbagai kerusakan lingkungan dan degradasi kehidupan manusia di dalamnya yang tak terbayarkan.

Tambang mangan justru menyisakan konflik sosial di antara warga masyarakat sendiri, satu melawan yang lain, saudara melawan saudara, tetangga melawan tetangga, teman menjadi musuh, para pengojek pengangkut mangan dengan polisi, dst. Para pejabat keamanan justru mengambil keuntungan dengan berpihak kepada para pemodal dan orang-orang kuat di daerah, dan justru mengingkari tugas utama mereka dalam melindungi setiap warga masyarakat yang lemah dan dirugikan.

Ditinjau dari sisi kewajiban negara (c.q. pemerintah) untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar manusia, dengan begitu mudahnya memberikan izin tambang mangan di Timor Barat nyaris terlalu sedikit pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat, jika tak dapat dikatakan sebagai sepenuhnya merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia. Begitu banyak tindakan pengabaian yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan ijin tambang mangan di Timor Barat. Pemerintah NTT ternyata tumpul hati nurani sejauh tergambar dari banyaknya fakta yang kami temukan dalam investigasi ini berupa pengabaian dan ketakpedulian mereka terhadap rakyat mereka sendiri, kepada siapa sesungguhnya mereka itu selayaknya mempertanggungjawabkan jabatan dan kekuasaan mereka.

Jelas sekali bahwa pemerintah telah mengambil kebijakan publik yang tidak dapat dipertanggung­jawabkan dan sesungguhnya sangat sulit diterima akal sehat bagi keutuhan kehidupan manusia di Timor Barat (dan di mana pun juga di NTT), bahwa praktik pemberian ijin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah-pemerintah daerah sudah sedemikian banyak, marak dan mencakup nyaris seluas wilayah kabupaten-kabupaten seperti TTS, TTU dan Atambua. Tambang mangan di Timor Barat sudah jauh menyeret dan akan semakin banyak menyeret warga pedesaan Timor Barat ke dalam jerat kepalsuan kebijakan ekonomi daerah dengan membuka tambang mangan berdalih ‘primadona pundi-pundi daerah’. Tambang mangan ini sudah terbukti justru jauh lebih merugikan masyarakat dan tentunya juga para elit penentu kebijakan di NTT dalam jangka panjang. Praktik tambang mangan ini sudah merupakan ‘trend of the day’ di pedesaan Timor Barat padahal sesungguhnya telah dinyatakan secara publik bahwa sama sekali tak layak diizinkan dalam analisis dampak lingkungan dan ternyata hasil investigasi ini mengonfirmasikannya. Namun pada praktiknya rekomendasi amdal dilanggar jua oleh para petinggi daerah dan akibatnya sudah jauh menggerogoti keutuhan kebanyakan rumah tangga pedesaan.

Apa pun dalih untuk mendukung tambang mangan, seperti dalih telah terjadi gagal panen dan atau gagal tanam akibat rutinitas paceklik, rawan pangan, atau pun perubahan iklim, pada akhirnya tambang mangan ini justru semakin memerosotkan semua sisi kehidupan masyarakat Timor Barat. Bagi masyarakat yang sungguh menghormati hidup berkelanjutan di pedesaan Timor Barat, kebijakan tambang mangan ini sesungguhnya adalah suatu bencana kemanusiaan yang ditimpakan oleh negara (c.q. pemerintah) kepada rakyat mereka sendiri. Tanggung jawab utama dari negara (c.q. pemerintah), pada akhirnya, pada akhir dari investigasi masalah pelanggaran hak-hak dasar manusia ini, untuk tidak hanya menutup tambang-tambang yang sudah ada dan masih sedang berlangsung, baik korporasi maupun perorangan, tetapi juga menolak tambang mangan dan semua jenis tambang yang lain untuk seterusnya, demi kesejahteraan dan kehidupan masyarakat sendiri. Jika tambang mangan ini dibiarkan dan diteruskan oleh pemerintah, maka akan semakin terbukti dan semakin jelas mencolok mata ancaman-ancaman kehidupan yang akan kita hadapi bersama-sama di Timor Barat.

Tuntutan untuk menghentikan untuk seterusnya terhadap pertambangan mangan dan semua jenis pertambangan yang lain wajib dijalankan sesegera mungkin, secepat-cepatnya, sebelum lebih banyak lagi korban-korban berjatuhan dan kerugian daerah menjadi semakin tak tertanggungkan. Dan konsekuensinya, langkah-langkah darurat untuk menangani dampak-dampak buruk tambang dalam berbagai dimensinya wajib secepat mungkin dilaksanakan. Kewajiban ini terletak pada tangan pemerintah atas nama pemangku utama kepentingan kekuasaan negara. Dan, melihat pengalaman yang telah terjadi di Nusa Tenggara Timur terkait dengan pertambangan, kompromi untuk tetap mengijinkan pertambangan justru ternyata telah membuat kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia dari pihak pemerintah semakin lebih banyak dilanggar dan kerumitan berbagai masalah jadi semakin berlarut-larut tak terselesaikan.

TOLAK TAMBANG! HARGA MATI!

Jaringan Tokoh Agama Peduli Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (Jatap – Ekosob)

dan Aliansi Masyarakat Peduli NTT (Almadi – NTT)

The Institute for Ecosoc Rights

Contact person:

Pdt Sarlinda Adriani Kisek (0852-39495835)

Marianus Kisman (0812-36571016)

P. Prasetyohadi (0813-1492-6005)

Januari 2012, Kupang, Nusatenggara Timur

Tentang WAHANA TANI MANDIRI

Wahana Tani Mandiri yang disingkat WTM didirikan, 29 Januari 1996. WTM adalah sebuah lembaga non-profit yang melakukan advokasi teknis pertanian kepada petani dan advokasi kebijakan agar berpihak pada kaum tani. WTM beralamat Kantor pusat : Jl. Feondari, Tanali, Bhera, kec. Mego, Kab.Sikka. Sedangkan untuk memudahkan komunikasi dengan berbagai pihak maka WTM memiliki kantor penyanggah : Jl. Wairklau, Lorong Kantor Dinasi Koperasi Kabupaten Sikka, NTT.
Pos ini dipublikasikan di Tambang. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s