Pernyataan Tolak Tambang di NTT

Posted on November 7, 2011

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Indonesia Forum For Enviroment
Jln. Wolter Mongisidi, Kelurahan Fatululi, Kota Madya Kupang – Timor NTT
e-mail:ntt@walhi.or.id, herrynaif@yahoo.com, herrynaif@gmail.com

Kupang, 07 November 2011
Nomor : 009/C – WALHI NTT/XI/2011
Lamp : 1 (satu) rangkap
Perihal : Surat Pernyataan Penolakan terhadap Pertambangan di NTT

Kepada Yth.
1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Kehutanan Republik Indonesia
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI)
6. Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas – HAM)
Di
Jakarta

Salam Adil dan Lestari
Pulihkan NTT, Pulihkan Indonesia, Utamakan Keselamatan Rakyat!

“RESTORASI EKOLOGI MENUJU PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN”
(Hentikan Seluruh Operasi dan Rencana Pertambangan di NTT)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT) sebagai forum yang fokus pada persoalan lingkungan hidup, HAM dan demokrasi dengan visi terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat. Berasas pada visi itu, WALHI NTT terus berupaya melakukan pendidikan kritis bagi rakyat bahwa hak atas lingkungan hidup adalah hak azazi manusia. Untuk itu, perlu dilakukan pengawasan dan monitoring terhadap aktifitas-aktifitas yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan, serta mendorong terciptanya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang adil dan demokratis.

Sehubungan dengan itu, kami Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT yang selama ini terus melakukan pemantauan atas kondisi ekologi NTT ditemukan begitu banyak aktifitas yang berpotensi merusak lingkungan, seperti pertambangan, penebangan hutan (destructive logging), penangkapan ikan dengan pemboman yang merusak terumbu karang, serta berbagai aktifitas lain yang dinilai merusak lingkungan.

Melalui surat ini WALHI NTT ingin menyampaikan beberapa hal sebagai catatan kritis, bahwa:

Dalam beberapa tahun terakhir arus investasi di Provinsi NTT meningkat pesat, terutama dalam bidang pertambangan. Sesuai data Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, di NTT terdapat 56 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Pertambangan dan Perataran Pemerintah No. 22 dan 23 Tahun 2011, dengan perincian: Gub NTT (2 IUP), Kabupaaten Kupang (1 IUP), Belu (14 IUP), Alor (9 IUP), Ende (16 IUP), Manggarai (14 IUP).

Tetapi secara faktual, pertambangan hampir telah dilakukan di seluruh kabupaten di NTT; misalnya pertambangan mangan (47 IUP) di Kabupaten TTU, Pertambangan emas di kawasan Lai Wanggi Wanggameti (Kabupaten Sumba Timur) dan Kawasan Manupeu Tana Daru (Sumba Tengah), Pertambangan emas di Batu Gosok, Waning dan Tebedo (Kabuapten Manggarai Barat), Pertambangan Emas di Kabupaten Lembata; Tambang Blok Migas Kolabano yang mencakupi 16 Kecamatan di Kabupaten TTS dan 2 Kecamatan di Kabupaten Kupang. Selain itu, ada 23 IUP di Kabupaten Manggarai, 13 IUP di Kabupaten Manggarai Timur dan 10 IUP di Kabupaten Manggarai Barat.

Selain investasi pertambangan juga telah diinvestasikan konflik bagi masyarakat sekitar tambang; misalnya konflik PT. SMR dengan Obama, Konflik Bakitolas di Kabupaten TTU; konflik PT Fathi Resources dengan warga Umbu Ratunggai di Kabupaten Sumba Tengah, Konflik PT. Istino Mitra Perdana/PT. Arumbai Mangabekti dengan Warga Sirise (Kab. Manggarai), serta kerusakan lingkungan akibat pengerukan yang meninggalkan lubang-lubang besar yang menganga. Bahkan sudah enam puluhan nyawa tertimbun akibat aktivitas pertambangan mangan di pulau Timor dan Flores (Manggarai).

Dalam konteks negara, terhitung sejak zaman kolonialisme Belanda – Indische Mijnwet Staatsblad 1899 Nomor 214, Rezim UU No. 11 tahun 1967 lalu berganti rezim UU Nomor 22 tahun 2001 dan UU No. 4 tahun 2009 – peraturan dan pengelolaan tambang di Indonesia yang dilakukan pemerintah terbukti tidak mampu mensejahterahkan rakyat. Jangankan naik menjadi negara Industri, sebagai negara berkembang saja justru hutangnya yang terus meningkat hingga mencapai Rp.1.700 triliun pada akhir tahun 2010 lalu. Ironis, Indonesia yang dianggap kaya akan sumber daya alam, bisa memiliki utang sebesar ini, pertanyaannya: Kemanakah Sumber Daya Alam yang terus dikeruk sejak zaman penjajahan hingga sekarang?

Bukankah perut bumi Indonesia selalu dikeruk dan seluruh hasilnya diangkut ke luar negeri. Bangsa ini hanya mendapatkan ampasnya dan diwarisi racun tambang berton-ton jumlahnya di darat, laut maupun udara. Tak hanya itu, industri pertambangan berhasil menghapus mimpi dan cita-cita anak bangsa dalam mencapai kelestarian ekologi, bahkan telah merengut nyawa manusia langsung maupun tidak langsung. Di NTT, ratusan puluhan nyawa telah tertimbun dalam lubang-lubang pertambangan mangan.

Kejahatan koorporasi – genocida – tidak pernah tersentuh oleh hukum Indonesia. Newmont, Lapindo dan Freeport adalah contoh paling populer bagaimana fakta hukum dapat dipermainkan. Setali tiga uang, pemerintah sebagai pemilik kebijakan justru membiarkan dan berpihak kepada pelaku kejahatan. Exxon Mobile yang telah dinyatakan bersalah dan terbukti terlibat dalam pelanggaran HAM di Aceh oleh Pengadilan Federal, 2006 dan Mahkamah Agung Washington, 2008 lalu, pelakunya tetap dibiarkan beroperasi di Indonesia, ini sama saja memelihara penjahat. Exxon Mobile bukanlah satu-satunya dilindungi negara, yang lain misalnya Newmont, KEM, Freeport, Lapindo, dll.

Perusahaan tambang asing maupun Indonesia (BUMN dan swasta) perilakunya pun tak beda. Semuanya bekerja demi kepentingan pasar tanpa peduli akibat yang ditanggung rakyat. Sebaliknya, manakala rakyat berusaha mempertahankan haknya, justru diserang balik dengan pasal-pasal karet KUHP. Malah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batu Bara memperkuat upaya kriminalisasi terhadap rakyat.

Dari 56 Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik eksplorasi maupun eksploitasi di NTT, seluas ± 116.443,70hektar, dimana sebagian berada dalam wilayah hutan lindung. Belum lagi ditambah dengan izin Hak Guna Usaha (HGU) di tiap kabupaten.Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan pertambangan sudah nampak nyata, konflik sosial baik vertikal (masyarakat dengan pemerintah) maupu horizontal (masyarakat dengan masyarakat) juga semakin tinggi. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) juga terjadi di wilayah pertambangan dengan merebut hak-hak masyarakat, perampasan lahan, intimidasi, dan pembodohan masyarakat.

Pertambangan juga termasuk lumbung Korupsi. Korupsi terjadi sejak adanya negosiasi antara pemerintah dan corporasi hingga pertambangan itu beroperasi. Proses perizinan pun banyak terjadi kejanggalan terjadi di lapangan juga setoran pertambangan ke pemerintah NTT seperti dana Pendapat Asli Daerah (PAD). Misalnya di Kabupaten Manggarai: PAD dari Pertambangan, tahun 2008: 85 Juta; Tahun 2009: 148 Juta dan Tahun 2010: 105 Juta. Dari PAD, Royalti, jaminan dana reklamasi dan dana-dana lainnya yang sampai sekarang belum jelas bagaimana proses pembayarannya dan kemana dana tersebut disalurkan.

Beragam aktivitas pertambangan di NTT yang tidak ramah lingkungan dan menafikan kondisi masyarakat, diyakini telah melanggar berbagai peraturan seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia, PP No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP No. 45 Tahun 2005 tentang Tarif Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen ESDM, dan Kepmen No. 1453 Tahun 2001 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pertambangan.

Dari beberapa point pemikiran di atas dapat disimpulkan, bahwa sejarah panjang pertambangan di Indonesia justru membuat Indonesia semakin tidak berdaulat atas kelestarian lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi, hukum, kestabilan sosial dan politik. Pengalaman pahit ini, tidak seharusnya dipraktekkan di NTT.

Hanya satu cara untuk mengembalikan kedaulatan bangsa, “Hentikan Seluruh Operasi dan Rencana Pertambangan di NTT.” Catatan buruk bangsa indonesia akibat pertambangan hendaknya dihentikan. Tambang cukup dikenang sebagai sejarah “potret buram” dalam menapaki perbaikan kualitas hidup rakyat.

Karena itu, kami Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT mendesak Pemerintah di NTT (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota) untuk segera:

Menghentikan seluruh proses Izin pertambangan dan aktifitas pertambangan di NTT, karena NTT adalah deretan pulau kecil dan pulau suku bunga api (flores). Namun sebelumnya perlu dilakukan AUDIT KEUANGAN untuk menchek keseimbangan pemasukan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi;

Mendorong untuk mengkaji kembali investasi sektor pertambangan di NTT dengan melakukan AUDIT LINGKUNGAN, sejauhmana reklamasi yang telah dilakukan; Dan tambang bukan pilihan yang tepat dalam pembangunan NTT;

Mengusut tuntas seluruh tindakan kekerasan yang terjadi pada masyarakat di wilayah pertambangan; seperti konflik PT. SMR dengan Obama, Konflik Bakitolas di Kabupaten TTU; konflik PT Fathi Resources dengan warga Umbu Ratunggai di Kabupaten Sumba Tengah, Konflik PT. Arumbai dengan Warga Sirise (Kab. Manggarai);

Memulihkan kembali lahan-lahan yang rusak akibat pengerukan yang meninggalkan lubang-lubang besar yang menganga di NTT. Bahkan sudah enam puluhan nyawa tertimbun akibat aktivitas pertambangan mangan di pulau Timor;

Menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat melalui pengeloaan sumber daya alam yang terbaharukan, misalnya pertanian, peternakan, cendana, pariwisata dan industri rumah tangga yang selama ini menjadi sumber penghidupan rakyat.

Hormat Kami

Herry Naif
Eksekutif Daerah WALHI NTT
e-mail: walhintt@yahoo.co.id; herrynaif@yahoo.com; herrynaif@gmail.com

Tentang WAHANA TANI MANDIRI

Wahana Tani Mandiri yang disingkat WTM didirikan, 29 Januari 1996. WTM adalah sebuah lembaga non-profit yang melakukan advokasi teknis pertanian kepada petani dan advokasi kebijakan agar berpihak pada kaum tani. WTM beralamat Kantor pusat : Jl. Feondari, Tanali, Bhera, kec. Mego, Kab.Sikka. Sedangkan untuk memudahkan komunikasi dengan berbagai pihak maka WTM memiliki kantor penyanggah : Jl. Wairklau, Lorong Kantor Dinasi Koperasi Kabupaten Sikka, NTT.
Pos ini dipublikasikan di Tambang. Tandai permalink.

2 Balasan ke Pernyataan Tolak Tambang di NTT

  1. us kanatang berkata:

    Pertambangan di NTT,merupakan bencana bagi masyarakat NTT sendiri,terutama di sumba yang merupakan wilayah kecil,dan kemungkinan besar,akan terjadi abrisi dalam jangka waktu dekat.pemerintah NTT seolah-olah tidak pernah melihat kondisi NTT yg sebenarnya.saya sebagai mahasiswa dan bersal dr sumba sangat kecewa skalih dgn tndakan pemerintah dengan melihat akibat yang timbul sebagai dampak dr tambang emas.banyak tanaman perkebunan yang merupakan sumber penghasilan masyarakat habis akibat tercemarnya tanah atau lahan perkebunan warga.pemerintah terlalu pintar melihat titik kelemahan masyarakat dengan memperdaya para kepala desa yang tidak mengerti tentang tambang.Akhir-akhir ini NTT bukanlah daerah yang subur akan tanaman pertanian,tetapi subur akan tambang yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.Secara garis besar,hal ini sebenarnya bertentangan dengan program bpk GUBERNUR NTT ,yang memiliki mimpi siang bolong UNTUK MENJADIKAN NTT SEBAGAI PROPINSI JAGUNG,DENGAN PROGRAM TANAM JAGUNG,PANEN ANGGUR MERAH(anggaran untuk rakyat menuju sejahtera),bukan propinsi TAMBANG.mengapa kebohongan ini terjadi……?atau,apakah ini adalah perkataan yang keluar dari mulut si RAJA GOMBAL…? TERNYATA KITA YANG SALAH MEMILIH….!KITA SUDAH TERMAKAN DENGAN BUAL BELAKA SI RAJA GOMBAL DENGAN MEMILIH SEORANG PEMIMPIN YANG SEBENARNYA TIDAK LAYAK MENJADI SEORANG PEMIMPIN.ada lagi pernyataan bahwa,ingin merubah BATU MENJADI ROTI UNTUK ORANG SUMBA SENDIRI..ini sebenarnya BOHONG….! pak bria seran ingin mengelabui bahwa yang sebenarnya,merubah BATU MENJADI ROTI UNTUK PAK BRIA SERAN SENDIRI…DAN BUKAN UNTUK MASYARAKAT SUMBA SENDIRI…! dan kalau memang untuk masyarakat sumba,SUDAH BERUPA APA YANG DIPEROLEH WARGA SUMBA KARENA ADANYA TAMBANG TERSEBUT,KALAU BUKAN MALAPETAKA…????????SATU HAL YANG PEMERINTAH HARUS TAU BAHWA CEPAT ATAU LAMBAT KASUS SEPERTI DI BIMA,NTB AKAN TERULANG LAGI DI NTT,DI SUMBA. DAN MUNGKIN DINAS TERKAIT DAN PEMBERI SIUP,HARUS SIAP BERTANGGUNG JAWAB…..! LEBIH BAIK MATI AKIBAT BELA HAK RAKYAT,DARI PADA HARUS MATI AKIBAT BAHAN KIMIA BERBAHAYA………………………!!!!!!!@

    • Walhi NTT berkata:

      Thanks atas keterlibatan dalam memberikan dukungan dan pencerahan bagi publik. Kalau dilihat secara kasat mata semua telah program itu dilipstiki sehingga selalu menawan tetapi semua itu bersulam kejahatan lingkungan yang akan dialami anak-cucu sebagai pewaris flobamoratas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s