Profil Anggota Walhi

I. Profil YPPS Larantuka – Flores Timur

YPPS: Lembaga nirlaba – non profit yang tidak mencari keuntungan. Berdiri tahun 1997 – awal masa-masa krisis di negeri ini. Tahun-tahun pertama YPPS fokus membangun basis-basis pengembangan di desa-desa serta menyelenggarakan berbagai pendidikan kritis bagi rakyat. Pada awal 2007 dilakukan penilaian sekaligus menetapkan prioritas program sebagaimana tergambar pada visi, misi dan program berikut ini.
Pendiri:
YPPS didirikan oleh Melky Baran, Thomas Uran dan Agus Riwu
Wilayah Kerja: Meliputi Flores Timur sesuai kapasitas yang tersedia.
Donor:
Donor yang pernah bekerja sama dengan YPPS: Oxfam GB, DFID, PKM dan IIZ melalui FIRD. Saat ini sedang bekerja sama dengan Oxfam GB untuk program Building Resilience (membangun kedayatahanan) dalam menghadapi bencana.
VISI

Terbangunnya Kemandirian Kelembagaan dan masyarakat pendukung untuk menggerakkan perubahan-perubahan kebijakan lokal maupun politik pembangunan menuju Masyarakat yang Kreatif.

MISI

Membangun Kemandirian kelembagaan baik YPPS maupun organisasi rakyatnya
Membangun kerjasama Kritis dengan Pemerintah dan pihak-pihak strategis lainnya.
Membangun Sistem atau model-model Program Berbasis Masyarakat sebagai alat belajar di antara masyarakat.

PROGRAM

1.Meningkatkan Kapasitas kelembagaan (YPPS dan organisasi rakyat) baik Personil dan Finansial
2.Dialog Kritis Dengan Pemerintah maupun stakeholder strategis lainnya untuk Perubahan Karakter Politik Pembangunan
3.Pengembangan Model Program Berbasis Belajar Masyarakat
4.Melakukan kajian-kajian sesuai kebutuhan YPPS maupun dalam kerja sama dengan pihak-pihak lain.

DEVISI-DEVISI :
Divisi Fundraising:
Mengembangkan system kemandirian dan dukungan finansiil program
Divisi Studi Sosial, Kampanye dan Advokasi:
Pengembangan data, informasi, perpustakaan, editing, naskah, penerbitan, kampanye, talk show, dialog publik, dan pengorganisasian
Divisi Diklat:
Mendorong pendidikan dan latihan berbasis masyarakat (Sekolah Rakyat) seperti training, magang, demplot, lokakarya, dan sekolah lapangan
Devisi Pengembangan Sosial:
Mengembangkan kreativitas masyarakat sekaligus sebagai model belajar bersama, seperti ekonomi  (usaha produktif keluarga dan kerajinan wanita), pertanian, lingkungan dan sanitasi, pemasaran bersama.

Yayasan Pengkajian Pengembangan Sosial

Alamat: Waibalun, Larantuka, Kabupaten Flores Timur

Akte Notaris Nomor: 06, 24 Juni 1997, Terdaftar di Pengadilan Negeri Larantuka, Nonor: 40/CV/1997/PN.LTK

II. Profil Yayasan Citra Ngada

 Tujuan Pembangunan Negara Repoblik Indonesia adalah untuk meningkan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur dan mereta. Untuk mencapainya, setiap insan digugusan zamrud khatulistiwa ini diberi kesempatan untuk mengisi pembangunan sesuai dengan ketrampilan atau kemampuan yang dimiliki, apakah itu swasta, pemerintah, lembaga social, individu dan sebagainya.

Rakyat yang sudah bertahun-tahun mengalami penderitaan karena dipinggirkan oleh system yang tidak adil, terutama kebijakan Negara, makin terpuruk dengan hempasan iklim panas panjang atau sebaliknya hujan yang berlebihan. Kerja keras kedepan adalah bagaimana memfasilitasi masyarakat untuk sadar akan hak-haknya dan bagaimana dia menata perekonomiannya secara bertanggungjawab dan berkesinambungan.

Berangkat dari pemikiran diatas para aktifis muda berbakat dan berpengalaman melalui lembaga ingin bersama rakyat lebih otonom membangun dari apa yang dimiliki dan membuka diri terhadap perubahan dan perkembangan yang ada, .

 VISI DAN MISI

 Visi : Terwujudnya manusia yang mandiri dan sejahtera baik laki-laki maupun perempuan sebagai actor dan subyek dalan segala bidang kehidupan berdasarkan kekuatan local melalui kerjasamasecara demokrasi,adil berkelanjutan

 Misi:

– Memfasilitasi kelompok masyarakat melalui proses kenal diri dan kenal lingkungan.

– Memfasilitasi terwujudnya hak dan kewajiban rakyat mencapai sejahtera lahir batin

– Menggalang kemitraan antar individu dan kelompok serta antar kelompok dan diluar kelompok

– Memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih mandiri dengan wadah

kelompok sebagai basis organisasi social di desa.

– Memperbaiki kualitas hidup melalui pendidikan baik formal maupun non formal terutama para petani,nelayan,kaum buruh,anak yatim piatu dan kaum lemah lainnya yang tertindas.

– Meningkatkan kualitas managerial aktifis dan organisasi.

– Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dari tekanan alam dan manusia.

 Tujuan :

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian rakyat kecil.

 LEGALITAS :

a. Tahun berdiri : 2 Oktober 1996

b. Dasar Hukum : Akte Notaris No. 3

c. Terdaftar di Depsos Kabupaten : No.88/BOBS/A/NG/II/1997, Tgl 20-02-1997

d. Terdaftar di Kanwil Depsos Prop.NTT : No.208/BOBS/A/NTT/III/1997, Tgl 12-03-1997

e. Terdaftar di Kantor Bupati cq Sospol Ngada : No.SOSPOL.723.34/739/III/1997,30-09-1997

f. Terdaftar di BKKKS Prop NTT : No.25/skt/BKKKS/NTT/xi/1997, Tgl 17-11-1997

 PROGRAM KEGIATAN

  1. Pengembangan Ekonomi kerakyatan, Bidang Pertanian berkelanjutan, peternakan, kelautan, kehutanan, perkebunan dan koperasi/UBSP
  2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Advokasi, Bidang pendidikan formal dan non formal, sanggar, pelatihan, pengkajian, publikasi/media, dan penyadaran hak dan kewajiban.
  3. Kesehatan Alternatif, air bersih dan lingkungan hidup.Meliputi bidang Kesehatan melalui gerakan Budaya Mandiri Kesehatan Alami, sanitasi dan air minum,   pelestarian lingkungan hidup , ekowisata dan konservasi tanah.
  4. Rehabilitasi Sosialdan Advokasi hak anak : Meliputi kegiatan Panti penampungan bagi anak-anak cacat dan yatimpiatu, pendapingan anak dan wanita korban kekerasan, pendampingan anak jalanan/putus sekolah dan lansia
  5. Pengembangan usaha dan Pemasaran; Meliputi Kegiatan Usaha Industri Garam Yudium, memfasisiltasi pemasaran komoditi rakyat dan Usaha Kios Sembako.

 KOMPOSISI PERSONALIA

    1. Dewan Pembina/Penasihat :

      • P.B.J Baack (alm)

      • P. Maximus Seno

    2. Dewan Pengurus :

– Ketua : Yoseph Lambo,SM

– Sekretaris : Drs. Yosafat Koly

– Bendahara : Robert Bhuteawa,SM

c. Dewan Pengurus Harian

– Direktur : Robert Bhutewa

– Sekretaris : Kristianus Dua Wea, SFil

– Bendahara : Maria Agustina Gae

d. Staf – Fransiskus Jajok, – Petronela Rogo, – Tadeus Kasa, – Hendrikus Toni, – Rogasiana

Bhebhe

 KELOMPOK DAN WILAYAH DAMPINGAN

Jumlah Kelompok Dapingan sebanyak 30 kelompok dengan jumlah anggota nya 1617 orang yang tersebar didesa-desa dalam Kabupaten Ngada antara lain Desa Naru, Bajawa, Beiwali, Trikora, Watukapu, Uluwae, Seso, Nginamanu, Turaloa, Lengkosambi,Nggolonio,Wolokisa, Bomari, Were 3 dan Ubedolumolo.( Daftar Kelompok lihat lapiran Kelompok dan Wilayah dampingan.)

Catatan : Disamping kelompok tersebut diatas, juga ter dapat kelompok dampingan kerjasama dengan:

  1. BPMD Program GERBANGEMAS Desa, diKecamatan Mauponggo ada 5 Desa ( Desa Wolokisa,

Wuliwalo, Bela, Maukeli, kotagana). Untuk Kecamatan Riung ada 5 Desa ( Desa Turaloa,Desa

Tanterong, Desa Lengkosambi, Desa Tadho, Desa Benteng tengah)

  1. Dinas Kehutanan Program GERHAN, DI Kecamatan Aimere ada 2 Desa ( Desa /Kel.Aimere dan

Desa Kelegejo). Kemudian Kecamatan Golewa ada 3 Desa ( Desa Todabelu, Malanuza,Sangadeto)

 JARINGAN DAN MITRA KERJA

A. Jaringan

1. Anggota WALHI

2. Anggota Forum Pengembangan Pesisir dan Laut (Pela)

3. Anggota PKM Community Recorvery Program – CRP

4. Anggota Flores Institute for Resources Development (FIRD)

5. Anggota Forum Solidaritas Swadaya Masyarakat (FSSM)

6. Anggota Forum Jaringan Gerakan Masyarakat Adat (Jagad)NTT

7. Anggota Masyarakat Ekowisata Indonesia (MEI)

8. Anggota Perhimpunan Bantuan Nusa Tenggara (PBH-NUSRA)

B. Mitra Kerja :

Pemerintah Daerah, YMTM, SANNUSA, SERBIO,LAPMAS dan LSM lain, Gereja, Kelompok UBSP dan

Kelompok tani dampingan.

Alamat: YAYASAN CINTA DAERAH “CITRA” NGADA

Jln. Yos Sudarso, Kelurahan Trikora, Kabupaten Ngada, Flores NTT

Telepon/ Fax : 0384 21610 email : citrangada03@yahoo.com

III. Profil: Perhimpunan Bantuan Hukum (PBH) Nusra

erhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH-NUSRA) merupakan sebuah perkumpulan yang beranggotakan Komunitas Adat, NGO dan Individu-individu untuk menyikapi dan menjawabi segala persoalan baik struktural maupun horizontal dalam perspektif hukum. Lembaga ini didirikan pada tanggal, 5 Juni 1997 oleh Saudara John Balla, Arimbi Heroe Poetri, Sarah Lerry Mboik dan beberapa tokoh NGO dari Pulau Timor, Flores dan Sumba.

Semenjak keberdiriannya, lembaga ini mengemban misi gerakan bersama grasroot (masyarakat akar rumput) di wilayah Nusa Tenggara Timur dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA), Penyadaran Hak Asasi Manusia (HAM), Pendidikan Hukum Kritis, Demokratisasi yang kesemuannya tidak meninggalkan perspektif gender serta sambil terlibat aktif dalam ranah perpolitikan di wilayah Nusa Tenggara dan Indonesia umumnya demi transformasi sosial.

Pada Kongres I PBH-NUSRA di Watu Baler, 5-7 April 2005 telah terdaftar 55 anggota yakni; 20 komunitas Adat, 17 NGO dan 18 individu. Keanggotaan ini tersebar di Pulau Flores, Timor, Sumba, Adonara dan Lembata. Pada kongres itu juga telah disepakati bahwa perlu ada perubahan status dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara (YLBH-NUSRA) menjadi perhimpunan. Sehingga pada awalnya dikenal YLBH-NUSRA berubah menjadi Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH-NUSRA).

Visi

Terciptanya masyarakat sipil Nusa Tenggara yang berdaulat atas diri dan kekayaan alamnya.

Misi

  1. Mendukung pengembangan pengorganisasian rakyat untuk melakukan perubahan sosial yang lebih adil;

  2. Memberikan bantuan hukum di Pengadilan dan di luar pengadilan

  3. Menjalankan proses-proses pendidikan dalam rangka transformasi sosial;

  4. Melakukan kajian–kajian dan analisa kritis terhadap berbagai kebijakan pada berbagai aras dan tingkatan (lokal, nasional dan internasional) dan atas dasar tersebut melakukan advokasi perubahan sosial;

  5. Melakukan koordinasi dalam organisasi PBH dalam rangka kerja sama dengan pelbagai pihak di luar PBH dalam rangka menciptakan sinergi sebagai sesuatu gerakan sosial yang kuat.

Nilai-nilai:

Keadilan, kedaulatan rakyat, kesetaraan gender, kearifan lokal, solidaritas, kesetaraan.

 Prinsip kerja:

Transparansi, tanggung gugat, kapabel, profesional, kemitraan, anti kekerasan.

 FOCUS PROGRAM

NO

BIDANG

AKTIVITAS

1

Hukum

  • Kajian dan advokasi kebijakan Publik

  • Gugatan di Pengadilan

  • Pendidikan Hukum Kritis

  • Peradilan/yudikatif ‘watch’

  • Parlemen ‘watch”

  • Legal drafting

2

Hak Asasi Manusia

  • Pemantauan dan Advokasi HAM

  • Investigasi dan Kampanye HAM

  • Pendampingan Korban pelanggaran HAM di Pengadilan

  • Membangun Jaringan Pemantauan di antar anggota PBH

3

Konflik Batas Wilayah Adat

  • Pertemuan Kampung

  • Penelusuran Sejarah

  • Pemetaan Partisipatif

  • Studi Tata Ruang

  • Pelatihan Menejemen Konflik

4

Pegelolaan Sumber Daya Alam

  • Mengembangkan kebun pangan kolektif di Komunitas

  • Menghidupkan/Mengembangkan lumbung panceklik di komunitas

  • Mengembangkan Kelompok Usaha Simpan Pinjam di Komunitas sebagai dana cadangan bagi masyarakat adat pada saat musim paceklik atau pemenuhan kebutuhan lain: pendidikan, perumahan dan kesehatan. Atau dana UBSP ini juga sebagai modal pengembangan usaha tani.

5

Gender

  • Kampanye Gender

  • Pendidikan Gender bagi Komunitas dampingan

  • Menilik budaya Patrilinearis dan Patriarkis

6

Media

  • Penyebaran Informasi dan pengetahuan

  • Penerbitan Majalah MANDAT (Amanat Demokrasi Rakyat)

  • Membangun jaringan Informasi dan Komunikasi dengan anggota dan pihak luar

Struktur Eksekutif Periode 2005/2008

Direktur Eksekutif : Fransesko Bero

Koordinaror Program : Piter Embu Gusi

Keuangan : Esta Chia Yuniva

Informasi, Dokumentasi dan Publikasi: Maria Marlina

Divisi Litigasi : Ahmad Lezo (Koord.)

Yohanes Nus Dhai Silli

Fransesko Bero

Divisi Non Litigasi : Yohanes Suban Kleden (Koord.)

Divisi PSDA : Laurensisu Welling

Struktur Dewan Pengarah Periode 2005/2008:

Ketua: Melky Koli Baran (YPPS Larantuka)

Sekretaris: John Balla (Ba’Pikir – Maumere),

Anggota:

  • Sius Nadus (LPMA Mapitara – Sikka),
  • Maria Ana Jua (Yay. Mbaha Eti – Sumba),
  • Fransiskus Anjelus (YP2R – Maumere),
  • Christianus D. Wea (Yay. Citra – Ngada)
  • Pantoro Tri Koeswardono, (WALHI – Jakarta)

Anggota PBH-NUSRA

NO.

NAMA

WILAYAH

KOMUNITAS ADAT

1.

Komunitas Adat Satmandewa

Manggarai

2.

Komunitas Adat Watu Ata

Ngada

3.

Komunitas Adat Rendou

Ngada

4.

Komunitas Adat Tenda

Ende

5.

Komunitas Adat Tara Gahar Tajo Mosan

Sikka

6.

Komunitas Adat Luah

Sikka

7.

Komunitas Adat Pigang Bekor

Sikka

8.

Komunitas Adat Mapitara

Sikka

9.

Komunitas Adat Pemat-tuli

Sikka

10.

Komunitas Adat Wairkung

Sikka

11.

Komunitas Adat Tana Tukan

Sikka

12.

Komunitas Adat Detu Binga

Sikka

13.

Komunitas Adat Hikong

Sikka

14.

Komunitas Adat Nian Wue Wari Tana Kerapu

Flores Timur

15.

Komunitas Adat Belo Besi

Flores Timur

16.

Komunitas Adat Ile Lodo

Adonara

17.

Komunitas Adat Bijoba

TTS

18.

Komunitas Adat Subun

TTU

19.

Komunitas Adat Manunain

TTU

20.

Komunitas Adat Mbata Kapidu

Sumba Timur

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/NGO

1.

Yayasan Masyarakat Mandiri

Manggarai

2.

Jaringan Gerakan Masyarakat Adat

Manggarai

3.

Yayasan Cinta Daerah

Ngada

4.

Lembaga Pemberdayaan dan Advokasi Masyarakt

Ngada

5.

Yayasan Tani Membangun

Ende

6.

Yayasan Flores Sejahtera

Sikka

7.

Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Rakyat

Sikka

8.

Yayasan Pengembangan Bambu Flores

Sikka

9.

Wahana Tani Mandiri

Sikka

10.

Serikat Petani Kab. Sikka

Sikka

11.

Yayasan Ayu Tani

Sikka

12.

Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial

Flores Timur

13.

Yayasan Tana Ile Boleng

Adonara

14.

Yayasan Solidaritas Sedon Sanaren Lamaholot

Lembata

15.

Yayasan Bina Sejahtera

Lembata

16.

Yayasan Mbaha Eti

Sumba Timur

17.

Yayasan Peduli Kasih

Sumba Timur

18.

Yayasan Haumeni

TTS

INDIVIDU

1.

Pantoro Tri Koeswardono

Jakarta

2.

Huber Thomas, SVD

Sikka

3.

Laurensius Welling

Sikka

4.

Yohanes Suban Kleden

Flores Timur

5.

Maria Marlina

Sikka

6.

John Balla

Sikka

7.

Fransesko Bero

Sikka

8.

Heribertus Naif

TTU

9.

Laurensius Ritan

Flores Timur

10.

Johanes Jong

Sikka

11.

Fidentus Oscar

Sikka

12.

Samuel Sau Sabu

Sikka

13.

Elvy Triyanti

Sikka

14.

Pius Panama Osan

Adonara

15.

Ola Alexander Sebastian

Adonara

16.

Paulus Ndolu

Lembata

17.

Yulius Regang

Riung – Ngada

 Alamat: Jalan Kolombeke, Maumere – Kabupaten SIkka – Maumere Flores

Hp. 0852 3900 4476 (Direktur/Sesko Bero)

IV. Profil Lembaga Advokasi dan Pendidikan Kritis (Ba’Pikie)

Pendiri Lembaga Advokasi dan Pendidikan Kritis (Ba’Pikir) adalah beberapa orang yang berpengalaman dalam bidang advokasi dan pendidikan hukum, HAM, lingkungan hidup dan gender. Saudari Meentje Simataw adalah koordinator Program SDA dan masyarakat Adat di Yayasan Pikul, Saudara Pantoro adalah program officer program SDA dan masyarakat adat di yayasan Pikul, P. Hubert Thomas, SVD adalah peneliti senior di pusat penelitian Candraditya di Maumere dan John Bala adalah mantan direktur LBH-Nusra Maumere selama 7 tahun. konspirasi 4 orang pendiri Ba’Pikir berawal dari beberapa kerja sama pendidikan rakyat dan advokasi kebijakan publik di bidang lingkungan hidup, hukum dan HAM termasuk terlibat juga dalam penanganan kasus tragedi Larantuka dan Manggarai.
Tekad mendirikan Lembaga Advokasi dan Pendidikan Kritis (Ba’Pikir) dimaksud untuk menjalankan visi terciptanya masyarakat Flores pada khususnya dan NTT pada umumnya yang memiliki kedaulatan atas perlindungan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. untuk mewujudkan visi dimaksud maka misinya adalah:
1. mendukung pengembangan berbagai organisasi rakyat untuk melakukan transformasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya
2. menjalankan proses-proses pendidikan kerakyatan dalam rangka transformasi sosial
3. melakukan kajian-kajian dan analisis kritis terhadap berbagai kebijakan pada berbagai aras dan tingkatan, atas dasar tersebut melakukan advokasi perubahannya.

Alamat: Jln. Jend. Soedirman, Kel. Waioti Maumere, Kabupaten Sikka

email: anjobal@yahoo.com; yuliusreg@yahoo.co.id

V. Profil YASALTI – Sumba Timur

Sejarah peradaban manusia terus bergulir dan hanya manusia sajalah yang paling tahu apa yang terjadi di lingkungannya. Sadar ataupun tidak sadar dalam relasi laki – laki dan perempuan menjadi masalah.

Refleksi tentang kehidupan manusia yang layak tanpa memandang jenis kelamin, Struktur Sosial Budaya, Suku Ras dan Golongan sangatlah penting dalam Era Reformasi saat ini. Perjuangan perempuan untuk tampil dalam wilayah public terutama dalam segala Sektor kehidupannya selalu menghadapi kendala dan hal ini di dukung dengan Budaya Patriarki.

 Pengelolaan dan Penguasaan Sumber Daya Alam lebih dominan laki – laki, secara Ekonomi perempuan miskin, secara Politik perempuan tersub-ordinasi dan dalam kehidupan bermasyarakatpun selalu berada di ruang domestic. Kondisi riil inilah yang membuat beberapa tokoh berinisiatif menggabungkan diri dalam salah satu Lembaga Sosial untuk membantu mengurangi ketertindasan perempuan di Sumba.

 VISI, MISSI DAN NILAI

VISI :

Terwujudnya kehidupan yang sejahtera, mandiri, demokratis dan berkeadilan gender bagi orang miskin, perempuan dan anak di Sumba

MISSI :

  1. Memperkuat kapasitas masyakat miskin, perempuan dan anak melalui pendidikan alternative

  2. Membangun dan memperkuat kerjasama jaringan dengan stake holders pada lefel daerah, regional, nasional dan internasional

  3. Melakukan pemberdayaan ekonomi untuk perempuan , anak dan orang miskin.

  4. Membangun dan mengembangkan sumber daya lembaga yang efektif dan efeisien dan dapat menjamin keberlanjutan lembaga

NILAI – NILAI :

    1. Tranparansi ; Berusaha mewujudkan keterbukaan dalam lembaga dan kepada semua pihak dengan penuh tanggung jawab.

    2. Hak Asasi Manusia : Mengakui dan menjunjung tinggi serta berusaha menerapakan semua hak dasar setiap orang seperti yang disepakati masyarakat dunia dalam Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia.

    3. Non Diskriminasi : Sikap dan perilaku yang tidak membedakan siapapun atas dasar suku, ras, agama dan golongan.

    4. Anti Kekerasan : Dalam memediasi konflik yang terjadi tidak melakukan kekerasan bagi setiap insan tanpa memandang umur, golongan dan ras dan wajib untuk mensosialisasikan UU KDRT dan regulasi lainnya yang tidak berdampak pada kekerasan.

    5. Demokrasi : Mengakui dan menjunjung tinggi serta berusaha terus – menerus menerapkan semua prinsip partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, transparansi dan akuntabilitas.

    6. Keberlanjutan : Sikap penolakan terhadap program yang tidak memberdayakan masyarakat misnkn dan perempuan, namun melakukan pendampingan dan pengembangan program yang tetap menjamin keberlanjutannya.

PERANAN DAN FUNGSI :

  1. Mendampingi, memotivasi kelompok masyarakat yang kurang beruntung dari kemajuan jaman melalui transpormasi informasi.
  2. Mendampingi kelompok – kelompok perempuan pinggiran untuk membentuk kelompok kerja yang dapat dijadikan media komunikasi bekerja.
  3. Membantu membentuk jaringan kerjasama antara kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan Lembaga Formal dan Informal yang mempunyai kepedulian yang sama terhadap masyarakat akar rumput.
  4. Melakukan kajian mendalam tentang aspek budaya yang menjadi faktor penghambat ruang gerak perempuan untuk mendapat informasi tentang diri dan kehidupannya.
  5. Semua program dari perencanaan,pelaksanaan,penikmatan hasil serta evaluasi di lakukan oleh masyarakat dan Yayasan Wali Ati ( Yasalti ) berdiri sebagai Lembaga Pendamping.
  6. Bersama kelompok basis mendokumentasikan segala kegiatan yang dilakukan maupun kondisi yang dialami sebagai data dasar dalam mencari jalan keluar untuk membangun kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik yang lebih membebaskan.

III. STRATEGI POKOK :

I . PROGRAM PENDIDIKAN DAN ADVOKASI :

a. Pelatihan – Pelatihan, Kursus, Seminar, Lokakarya, FGD- FGD.

b. Magang, Kunjungan Silang

c. Penyebaran Informasi melalui : Kliping, Buletin, Surat dan Diskusi.

II. SUSTANAIBLE LIVELIHOD (PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN HIDUP BERKELANJUTAN) :

a. Ketahanan dan Pengembangan Pangan Lokal

b. Kesehatan dan Gender

c. Pendidikan Hukum Kritis dan Advokasi Kebijakan

d. Perlindungan dan Penguasaan SDA.

  1. BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN.
    1. Pembangunan Kantor / Balai Pertemuan.
    2. Pembangunan Kios/ koperasi staf untuk jaminan keberlanjutan
  1. KELEMBAGAAN YASALTI :

Secara Hukum Yasalti mendapatkan Legalitas Hukum sbb :

Akte Notaris : No. 15, Tanggal Berdiri : 08 Januari 2002

Terdaftar pada Pengadilan Negeri Waingapu, Hari Kamis , 10 – 01 – Tahun 2002 dengan nomor : 01 / BH – YY / PN . WGP / 2002.

V. KEPENGURUSAN YASALTI :

A. BADAN PENGURUS :

1. Ketua : Tuan Umbu Hama Doku,Bsc

2. Wakil Ketua : Nyonya Dra. Helena Dairo Lele

3. Sekretaris : Tuan Cornelis Malo Dappa

4. Bendahara : Nyonya Rambu Mbonya,BA.

Anggota – Anggota :

  1. Tony Umbu Rauta, Sarjana Muda

  2. Nyonya Ninu Rambu Wasak Lodang

  3. Umbu Ngailu Dedy

B. BADAN PELAKSANA :

1. Koordinator Executif : Ninu Rambu W. Lodang.

2. Bagian Keuangan Merangkap Staf Admin : Sarlin O.K.Rihi

3. Koord. Dev. Pendidikan dan Advokasi : Chrispinus Ramone,SP

4. Koord. Dev. Program Pengembangan Ketahanan

Hidup Berkelanjutan : Dondu Tay.

5. Koord. Dev. Pengembangan Kelembagaan : –

6. Staf Lembaga : 1. Rambu Gega.

2. Marselin Linda Retang

 Staf / Pendamping Wilayah :

Untuk Staf / Pendamping Lapangan setiap Koord. Devisi merangkap sebagai Tenaga / Staf Pendamping Lapangan.

WILAYAH KERJA :

 Untuk Desa Dampingan Yasalti dari Tahun 2003 sampai dengan sekarang ini sudah 13 Desa / Kelurahan yang tersebar di 4 Kecamatan – Kabupaten Sumba Timur dengan rincian sebagai berikut :

  • Kecamatan Wulla Waijilu ( Desa Wulla, Hadakamali, Paranda, Lumbu Manggit,Lainjanji, La Tena dan Desa Laipandak).

  • Kecamatan Matawai La Pawu ( Desa Katiku Luku, Katiku Tana, Prai Bokul dan Desa Katikuwai)

  • Kecamatan Kambera : Kelurahan Malumbi

  • Kecamatan Kanatang : Desa Kuta

  • MITRA YANG MENDUKUNG PROGRAM :

Alamat: Jln. Gajah Mada, RT.12/RW.03 – Hambala 87112, Kotak Pos 127 – Waingapu Sumba Timur – NTT

Telp / Fax : 0387 – 63052. E-mail: waliati @yahoo.co.id

Tentang WAHANA TANI MANDIRI

Wahana Tani Mandiri yang disingkat WTM didirikan, 29 Januari 1996. WTM adalah sebuah lembaga non-profit yang melakukan advokasi teknis pertanian kepada petani dan advokasi kebijakan agar berpihak pada kaum tani. WTM beralamat Kantor pusat : Jl. Feondari, Tanali, Bhera, kec. Mego, Kab.Sikka. Sedangkan untuk memudahkan komunikasi dengan berbagai pihak maka WTM memiliki kantor penyanggah : Jl. Wairklau, Lorong Kantor Dinasi Koperasi Kabupaten Sikka, NTT.
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s