Bersahabat dengan Ancaman

Indonesia termasuk NTT terus diporak–porandakan bencana, seperti longsor, banjir, puting beliung, gempa tektonik dll. Bencana ramai dibicarakan media maupun rakyat sesuai dengan fakta dan kapasitas yang dimiliki. Bencana menyita perhatian sebagian masyarakat untuk menanggapinya secara aktif dan komprehensif. Responsifitas para pihak akan bencana menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari, sebab secara geologi wilayah Indonesia berada di antara pertemuan tiga lempeng tektonik (Eurosia, Pasifik dan Australia).

Letak geografis ini menyebabkan Indonesia rawan dengan berbagai jenis bencana. Ketiga lempeng bumi ini terus bergerak dan sering bersentuhan/bertabrakan sehinga menimbulkan gempa. Indonesia bagai supermaket bencana. Beberapa pengalaman kebencanaan memaksa Indonesia untuk memproduksi landasan normatif mengatur penanggulangan bencana dipertegas dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diturunkan dalam berbagai peraturan pelaksana lainnya. Ini menunjukkan pemerintah serius dan komit dalam upaya penanggulangan bencana. Kemudian komitmen ini digugat yang mana korban bencana masih tinggi. Aturan yang ada tidak untuk mencegah terjadinya bencana, tetapi menjadi sistem dan mekanisme dalam mengurangi dampak bencana yang seharusnya termasuk menghadapi dampak perubahan iklim.

Realitas ini diperparah oleh tindakan-tindakan ekstraktif dan eksploitatif yang tidak ramah lingkungan. Kearifan lokal masyarakat yang bernuansa kosmosentris diabaikan. Malah dilihat sebagai konsep yang menghalangi modernisasi bangsa. Konsep eco-developmentalis (alam menjadi objek yang dikeruk untuk perkembangan kualiatas hidup) menjadi mainstreaming para pihak dalam mengelolah alam dan isinya. Kerusakan alam akibat destructive logging (penebangan hutan) dan pertambangan menyebabkan longsor dan banjir atau bencana alam lainnya.

Sedangkan ilegal fishing dan pemboman merusakan biota laut. Secara sederhana disimpulkan bahwa kerusakan alam berakibat pada perubahan iklim, dimana membawa perubahan kelenderium petani dan bencana yang merisauahkan publik. Bencana dan Penanggulangannya Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Lih. Psl. 1, ayat 1, UU No. 24 Tahun 2007). Dampak bencana tentunya mengkhawatirkan komunitas yang berada di lokasi bencana, tetapi membutuhkan bantuan banyak pihak. Bencana tidak perlu dirisaukan bila kapasitas manusia melebihi ancaman yang terjadi. Bersahabat dengan ancaman menjadi pilihan optimisme dalam menghadapi bencana.

Bila dilihat dari peta bencana, Indonesia adalah daerah ring of fire, daerah yang rawan bencana terkecuali pulau kalimantan. Apabila kapasitas masyarakat melebihi ancaman maka resiko bencana dikurangi. Paradigma penanggulangan bencana tanggap darurat mestinya diubah menjadi Pengurangan Resiko Bencana. Atau sering orang mengenal adagium “lebih baik diobati dari pada disembuhkan”. Berarti upaya preventif lebih mujarab dibanding dari upaya kuratif. Begitupun dalam konteks kebencanaan, masyarakat semestinya dipersiapkan secara dini sebelum datangnya bencana. Rumusannya bahwa Apabila Kapasitas manusia melebihi ancama maka Resiko Bencana diminimalisir. Sebaliknya Ancaman melebih kapasitas manusia di daerah rentan maka Resiko bencana pun semakin tinggi.

Penanggulangan bencana adalah seluruh rangkaian hal yaitu: memahami dan memetakan kegiatan yang meliputi aspek perencanaan bahaya; memantau dan meramalkan peristiwa dan penanggulangan bencana sebelum, saat peristiwa yang akan segera terjadi; memproses dan sesudah terjadi bencana yang mencakup dan menyebarkan peringatan kepada pihak pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap berwenang dan kepada masyarakat; dan darurat dan pemulihan. Melakukan tindakan yang semestinya tepat waktu sebagai peringatan. Sedangkan, pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana dan jika mungkin pengkajian/analisis risiko adalah suatu menghilangkan sama sekali atau metodelogi untuk menentukan sifat dan ancaman untuk cakupan risiko dengan melakukan analisis meminimalkan bencana-bencana lingkungan, terhadap potensi bahaya dan mengevaluasi teknologi dan biologi terkait.

Dalam konteks analisis risiko yang didasarkan pada suatu peningkatan kesadaran dan pendidikan publik, tinjauan tentang ciri-ciri teknis bahaya, seperti: merubah sikap dan perilaku yang terkait dengan lokasi, dampak kerusakan, frekuensi dan pengurangan risiko bencana berperan dalam kemungkinan, serta pada analisis tentang meningkatkan suatu “budaya pencegahan”. Aspek fisik, sosial dan ekonomi dari kerentanan investasi bencana dan cara-cara biaya/manfaat, tindakan-tindakan sekaligus memberi pertimbangan khusus pada Pengelolaan risiko bencana. Berbagai kajian sektoral perlu dilakukan (misalnya dalam bidang pertanian, transportasi, pendidikan, kesehatan maupun usaha kecil dan menengah).

Kajian-kajian ini harus disertai penilaian risiko bencana, termasuk analisis dampak bencana di masa lalu, kerentanan infrastruktur sosial dan fisik, serta implikasi risiko bencana terhadap pembaruan dan perubahan-perubahan struktural yang tengah dijalankan. Kajian-kajian ini juga harus menjelaskan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko, termasuk penyesuaian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan lain yang direncanakan – misalnya, untuk menjamin agar rata-rata hasil produksi pertanian yang lebih tinggi tidak diikuti dengan fluktuasi lebih tinggi pada hasil panen tahunan, yang mencerminkan meningkatnya kerentanan terhadap ketidakkonsistenan iklim. Dari pemahaman ini, bio-regional NTT yang berkarakter kepulauan dan termasuk kawasan ring of fire, upaya perlindungan ekologi menjadi suatu hal tidak bisa ditawar.

Akan sangat membantu bila kearifan – kearifan lokal di NTT yang bernuansakan pengurangan risiko bencana diakomodir dalam kebijakan pemerintah, agar dapat mayoritas penduduk NTT (petani) dan berbagai mata pencaharian lainnya dapat meningkatkan pendapatannya. Perubahan Iklim Perubahan iklim (climate change) adalah suatu perubahan statistik yang signifikan pada pengukuran keadaan rata-rata atau ketidakkonsistenan iklim di suatu tempat atau daerah selama periode waktu yang panjang, yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh dampak kegiatan manusia pada komposisi atmosfer global atau oleh ketidakkonsistenan alam. Akhir-akhir ini, perubahan iklim menjadi perbincangan interesan para pihak di berbagai level, mulai dari konfrensi tingkat tinggi pemerintah antar negara, tingkat nasional dan daerah, bahkan sampai pada tingkat perbincangan masyarakat sehari-hari.

Kesadaran para pihak akan pentingnya menyusun kebijakan, strategi dan tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta dampaknya semakin dirasakan. Perubahan iklim pun ditenggarai berkontribusi pada peningkatan frekwensi dan intensitas ancaman/bahaya bencana yang terkait iklim (climate related hazards) seperti banjir, longsor, kekeringan, gelombang panas, badai, kebakaran, dll yang berujung pada meningkatnya risiko dan dampak bencana. Bencana banjir, kekeringan, badai, longsor dan kebakaran hutan telah menyebabkan banyak kehilangan nyawa manusia dan penghidupan terkait dengan iklim, serta hancurnya ekonomi dan infrastruktur sosial dan kerusakan lingkungan. Di banyak tempat di dunia, frekuensi dan intensitas bencana ini cenderung meningkat (Sivakumar, 2005).

Banjir dan badai mengakibatkan 70% dari total bencana dan sisanya 30% diakibatkan oleh kekeringan, longsor, kebakaran hutan, gelombang panas, dan lain-lain. Pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim melalui Pepres Nomor 46 Tahun 2008 dan penyusunan Rencana Aksi Nasional untuk Mitigasi dan Adapatasi Perubahan Iklim hendaknya tidak hanya menjadi penghias strukutur namun harus diperankan dalam upaya penjinakan bencana massif yang terjadi. Hal tersebut menjadi penting karena Indonesia memiliki karakteristik geografis dan geologis yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, yakni sebagai negara kepulauan (memiliki 17.500 pulau kecil), memiliki garis pantai yang panjang (81.000 km), daerah pantai yang luas dan besarnya populasi penduduk yang tinggal di daerah pesisir. Potret Buram Penanganan Bencana Gempa berkekuatan 7,2 skala richter yang diikuti tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat menewaskan 112 orang, 502 lainnya dinyatakan hilang dan 4.000 keluarga mengungsi.

Bencana banjir bandang Wasior, Kabupaten Teluk Wondowa, Papua Barat menelan korban 134 orang. Erupsi Merapi hingga hari ini telah menelan 277 orang, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Sedangkan Propinsi NTT juga dilanda berbagai bencana (Baca Tabel Bencana). Berbagai bencana tidak banyak membawa korban jiwa tetapi lebih banyak dialami korban material dari warga. Secara sederhana data ini ditampilkan untuk mengukur siklus kebencanan di NTT. Tak dipungkiri bahwa NTT yang terdiri dari beberapa gugus pulau ini juga menjadi pelanggan bencana. Tabel Bencana di NTT, Januari 2011 Waktu Lokasi Bencana Jenis Bencana Korban Respon Material Manusia Desember 2010 TTS, Desa Skinu, Kecamatan Toiananas Banjir 38 rumah hilang tanpa bekas 361 KK diungsikan dari lokasi bencana Bantuan dari Pemprov dan berbagai pihak lain 15/01/11 KUPANG Liliba Puting Beliung 21 Unit Rumah rusak – Gubernur serahkan bantuan berupa: 1 ton beras, 100 lembar terpal, 100 lembar tikar dan bahan makanan lainnya seperti ikan kaleng, kecap, saus dan tomat.

Novanto Center Kupang serahkan 200 lembar seng. Maulafa Puting Beliung 55 Unit Rumah rusak – Oebufu Puting Beliung 38 Unit Rumah rusak – Sikumana Puting Beliung 5 Unit Rumah rusak – Oepura Puting Beliung 35 Unit Rumah rusak – Penfui Puting Beliung 2 Unit Rumah rusak – Nunbaun Sabu Puting Beliung 2 Unit Rumah rusak – Fontein Puting Beliung 2 Unit Rumah rusak – Total 161 rumah – 09/01/11 Kupang Cuaca Buruk Bandara El Tari ditutup 4 Jam 6 Maskapai penerbangan tunda mendarat Perahu Nelayan tenggelam dihantam ombak BMKG, menginstruksikan penutupan bandara. Longsor 7 Penghuni rumah di sekitar wilayah longsoran diungsikan ke rumah yang kosong – 11/01/11 Kupang Gelombang capai 4-5 meter Pelayaran laut dihentikan BMKG menginstruksikan pelayaran kapal lintas pulau di NTT 15/01/11 BELU Kampung Bere Muti, Desa Nanaet, Kec. Nanaet Duabesi Longsor Jalan Halilulik ke Nanaet — – 15/01/11 FLORES TIMUR Waibalun, Rt. 10, Rw. 03 Banjir dari lereng gunung Mandiri 4 rumah terhanyut 1 korban luka-luka, Theresia Ruron Warga bergotong royong membersihkan rumah dan para korban yang diterjang banjir.

SIKKA 23/11/2010 Sada Watu Manuk, Sikka Karya Pinang Tenggelam 23 korban jiwa, dan 9 korban belum ditemukan hingga hari ini. Pencarian jenasa dilakukan oleh Tim SAR dan malah ada keterlitaban Pemkab Ende, dalam pembangunan posko. 07-09/01/11 Dusun Wailamung, Kecamatan Wailamung, Kecamatan Talibura Banjir dan Gelombang Pasang Rumah warga dan sumur air terendam air. 127 Warga (36 KK) (62 Laki-laki dan 67 perempuan). Para korban mengalami sakit perut dan pilek. Dinsos dan BPBD Sikka turun menyerahkan bantuan berupa beras, terpal, mie dan bantuan obat-obatan dari Kesehatan Sikka 13/01/11 Desa Nanghale, Kecamatan Talibura Gelombang Laut 21 rumah terendam air – Anggota DPRD Sikka melakukan kunjungan lapangan. DPRD meminta Pemkab Sikka segera mengalokasikan bantuan kepada para korban. 06/02/11 Desa Bhera (Kec. Mego) Desa Paga (Kec. Paga Banjir Puluha hektar sawah terendam banjir dan 2 ekor sapi dan beberapa kambing, sapi menjadi korban – BPBD, Pihak Kecamatan, Desa dan LSM langsung mengunjungi lokasi bencana dan melakukan indentifikasi kerusakan.

Desa Samparong Banjir Puluhan rumah hancur – BPBD melakukan kunjungan lokasi dan pembangunan Posko Bencana Kelurahan Waioti Gelombang Pasang 49 Rumah rusak ringan dan 2 rumah hilang – Sudah dibangun Posko Bencana SUMBA TIMUR 11/01/11 Banjir Jembatan Laijanji putus Wulawaijelu – Ngadungala – Pemkab Manggarai menyerahkan 22 ton beras kepada 22 KK dan 18 ton bagi 379 KK Rambangaru, Kecamatan Haharu Banjir Tanaman jagung dan kacang tanah 2 ha MANGGARAI Pagal Kecamatan Cibal dan Wae Rii Banjir 422 KK tersebar di 18 desa di 14 Kecamatan (Kab Manggarai) Longsor Menutupi 40 M jalan Nggorong – Pagal – Material sudah disingkirkan sehingga kembali normal Sumber: Pemberitaan Pos Kupang Dari tabel ini, dapat dilihat bahwa NTT, Sumba, Timor dan Flores serta gugus pulau kecilnya adalah kawasan bencana.

Dominasi bencana yang terjadi pada awal tahun 2011 di NTT adalah Banjir, Longsor, puting beliung. Selain itu, ada satu peristiwa yang boleh diklasifikasi sebagai bencana, seperti tenggelamnya kapal Karya Pinang di perairan Sadak-Watu Manuk dalam perjalanan dari Pulau Palue menuju Maumere. Dalam tragedi itu, 23 orang harus menjadi bayaran dari puting beliung dan ketidakjelasan manajemen angkutan antar pulau di NTT. Dari beberapa bencana yang terjadi terlihat bahwa responsivitas Pemerintah Kabupaten di NTT terhadap bencana, secara tanggap darurat sudah cukup sigap. Bahwa hampir seluruh korban bencana mendapat perhatian pemerintah setempat, tetapi tidak berarti bahwa pengalaman ini membuatnya terbuai dalam Tanggap Darurat. Paradigma tanggap darurat harus diubah menjadi Pengurangan Resiko Bencana (PRB).

Analisis dan Solusi Mitigasi Perubahan Iklim Disadari atau tidak, perubahan iklim telah terjadi akibat berbagai permasalahan krisis lingkungan. Akar masalahnya, Pemeritan Provinsi NTT dan Pemkab se-NTT belum maksimal mencermati kebijakan pengurusan sumberdaya alam. Ada kesan, pengurusan sumberdaya alam lebih dikedepankan kepentingan ekonomi daripada kepentingan ekologi, sosial dan budaya. Akibatnya, kelompok tertentu saja yang menguasai keuntungan pengelolaan sumberdaya alam. Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Kontrak Karya Pertambangan, Hak Pengelolaan Pesisir dan Perikanan (HP3) sebagai mekanisme formal untuk mengeksploitasi sumberdaya alam mulai dari pegunungan, hutan, perkebunan, pemukiman, pesisir, dan laut atas nama investasi. Padahal, kita memotret bahwa bencana, dapat disinyalir terjadi di daerah-daerah krisis ekologi (akibat tindakan ekstraktif masyarakat dan pemerintah).

Karena itu, untuk mengantisipasi bencana, pemerintah perlu melakukan mitigasi pada kawasan-kawasan daerah ekologi genting akibat tindakan ekstraktif masyarakat bahkan dari pemerintah misalnya melalui perijianan penebangan yang tidak terkontrol secara baik dan perijinan pertambangan. Pemerintah provinsi dan kabupaten dituntut serius untuk melakukan pemulihan ekologi dengan melakukan penghijauan dan menghindari berbagai aktivitas perusakan lingkungan yang berdampak pada bencana. Lebih dari itu, pemerintah perlu melakukan pendidikan kesiapsiagaan bencana di kawasan yang diidentifikasi sebagai daerah rentan. Misalnya; kawasan gunung api, kawasan hutan dan sungai dan berbagai daerah rentan lainnya. Sedangkan menyangkut bencana transportasi akibat adanya angin puting beliung ketika dalam pelayaran, pemerintah dituntut untuk memperbaiki manajemen dan sistem transportasi terutama kesiapan alat bantu keselamatan misalnya ketersedian pelampung dan manifest penumpang juga harus diperhatikan sehingga mempermuda identifikasi korban.

Bila kita memantau sistem transportasi antar pulau di NTT selain yang diurus PT. PELNI dan PT. ASDP hampir semuanya tidak memiliki sistem yang jelas. Banyak pengusaha yang berkecimpung dalam transportasi laut tanpa dilengkapi dengan perijinan bisa melakukan pengangkutan manusia antar pulau. Misalnya transportasi laut Maumere – Palue, Maumere – Pamana, Larantuka – Waiwadan, Larantuka – Solor dan berbagai kabupaten lain yang memiliki gugus pulau kecil yang harus dicapai dengan transportasi laut. Padahal ini berakibat fatal. Tragedi tenggelamnya karya pinang di Tanjung Watumanu, Kabupaten Sikka harus menjadi contoh untuk memperbaiki sistem dan manajemen perhubungan laut antar pulau di NTT.

Tentang WAHANA TANI MANDIRI

Wahana Tani Mandiri yang disingkat WTM didirikan, 29 Januari 1996. WTM adalah sebuah lembaga non-profit yang melakukan advokasi teknis pertanian kepada petani dan advokasi kebijakan agar berpihak pada kaum tani. WTM beralamat Kantor pusat : Jl. Feondari, Tanali, Bhera, kec. Mego, Kab.Sikka. Sedangkan untuk memudahkan komunikasi dengan berbagai pihak maka WTM memiliki kantor penyanggah : Jl. Wairklau, Lorong Kantor Dinasi Koperasi Kabupaten Sikka, NTT.
Pos ini dipublikasikan di Artikel. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s