Walhi Minta Walikota Serius Atasi Sampah dan Banjir

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Reklamasi Tambang Oekopa Tanggungjawab Siapa?

Secara historis-kultural, desa Oekopa termasuk wilayah kevetoran Tamkesi (Biboki). Suku yang dominan di wilayah itu adalah Usatnesi Sonaf’Kbat, Soanbubu, Suilkono selain itu ada suku Monemnasi, Tasi, Amteme Taekab, Amsikan, Naitsea, Leoklaran, Taslulu, Usboko.1 Sedangkan secara Administrasi-geografis, desa Oekopa terletak di Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mana sebelah Utara Berbatasan dengan dengan desa Tualene, Selatan dengan desa Oerinbesi, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belu, Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tautpah. Jumlah penduduk desa Oekopa, 1.271 jiwa (2010), 1.563 (2011).2 Mayoritas penduduk desa Oekopa berprofesi petani sawah.

 

Oekopa dikenal sebagai salah satu pemasok beras bagi masyarakat Kabupaten TTU dan Kabupaten Belu. Seyogyanya, Oekopa dan Oerinbesi diidentifikasi sebagai daerah potensial pertanian (persawahan) dalam kerangka mendukung program pertanian yang telah dicanangkan sebagai salah satu program strategis Pemerintahan Kabupaten TTU saat ini, yakni: Program Padat Karya Pangan (PKP)3 dan Program Sari Tani yang sedang gencar dikampanyekan. Tanpa dukungan apa pun dari pemerintah Kabupaten TTU, Oekopa tetap mengahasilkan beras yang akan didistribusikan di Kabupaten TTU dan Belu.

 

Potensi persawahan Oekopa dan Oerinbesi didukung kawasan penyanggah yang mana terdapat enam sumber mata air, yakni: Oetobe, Oenenas, Oecikam, oeekam, Oeoni dan Oesanlat. Keenam sumber mata air tersebut selain digunakan untuk kebutuhan warga juga untuk mengairi persawahan Oekopa seluas 840 ha dan peternakan.4

 

Selain itu, kawasan itu menjadi kawasan resapan air (water scatchman area) bagi desa Oekopa dan lima (5) desa lainnya, seperti: (Tualene, Oerinbesi, Tautpah, Taunbaen dan Biloe). Bahkan juga menjadi salah satu kawasan penyangga untuk hamparan persawahan Lurasik, Inggareo, Matamaro.

 

Kawasan itu pun menjadi kawasan penggembalaan ternak yang mana setelah panen ternak itu akan digembalakan di wilayah persawahan tetapi ketika persawahan dikelola maka ternak akan digembalakan di wilayah tersebut. Desa Oekopa memiliki sapi 752 ekor. Belum terhitung binatang lainnya, seperti kerbau, kambing, babi dan lain-lain yang sedang dimiliki rakyat Oekopa.

 

Malah secara historis-cultural, wilayah ini dipandang warga sebagai kawasan yang harus dilindungi karena di kawasan itu ada tempat ritus adat (fatukanaf dan Oekanaf)5 dari beberapa suku yang ada di Oekopa. Itu berarti, pengelolaan lingkungan berasas pada sebuah kearifan lokal yang bernuansa nilai perlindungan ekologis (kosmosentris) perlu dilestarikan dan diakomodir dalam konsep pengeloaan sumber daya alam.Hubungan timbal-balik manusia dengan alam dipandang dalam sebuah keadilan demi pewarisan lingkungan bagi generasi selanjutnya.

 

Kendatipun demikian profil Oekopa, pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten TTU dalam Surat Bupati TTU No. Ek.540/102/IV/2012 tentang Ijin Prinsip Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Biji Mangan kepada PT. Gema Energy Indonesia.

 

Dari aktivitas pertambangan melalui pemboran itu telah meninggalkan lubang-lubang. Menurut warga, peninggalan lubang ini menjadi bumerang karena saat musim hujan digenangi air dan menjadi bumerang bagi masyarakat Oekopa yang mana banyak ternak yang tenggelam dan mati.

 

Menyikapi adanya permasalahan tersebut, Walhi NTT sebagai organisasi independen yang bekerja independen dalam isu lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi ingin menggarisbawahi beberapa hal diantaranya:

 

  1. Pemerintah Kabupaten TTU sebagai pihak pemberi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT. Gema Energi Indonesia (GEI) perlu bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di sana.

    Sebab sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 (1) menyatakan bahwa: lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (2): Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

    Dari dua pasal ini, dilihat bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di Oekopa adalah pelanggaran hukum kalau semua kerusakan itu tidak direklamasi oleh Pemerintah Kabupaten TTU dan PT. Gema Energi Indonesia (GEI); Malah secara tegas dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Pasal 1 (26) menyatakan bahwa: Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas liingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukkannya; sedangkan, kegiatan paska tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebahagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan?

    Dari pemahaman ini, pada pasal 99 (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2009 dinyatakan, bahwa “setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi dan IUPK operasi Produksi. (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang;

    itu berarti secara jelas bahwa Kegiatan reklamasi pasca tambang adalah sebuah tanggung jawab yang harus dituntaskan sebelum meninggalkan Wilayah Pertambangan. Malah pada pasal 100 juga ditegaskan bahwa “pemegang IUP dan IUPK menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang”.

    Karena itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten TTU dan PT. GEI wajib melakukan reklamasi terhadap lubang-lubang yang telah ditimbulkan akibat adanya pertambangan mangan di sana, seperti tertuang dalam Surat Bupati TTU No. Ek.540/102/IV/2012 tentang Ijin Prinsip Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Biji Mangan kepada PT. Gema Energy Indonesia.

  2. Bahwa bila ada kesadaran kritis rakyat untuk menuntut akan adanya reklamasi atas kerusakan yang terjadi di Oekopa adalah hal positif yang harus didukungan berbagai pihak karena ini adalah proses pembelajaran menarik mengenai suatu kebiasaan dimana kerusakan lingkungan itu tidak dipulihkan setelah sebuah proses pertambangan kendatipun dalam berbagai produkuk hukum mengatur mengenai hal itu.

  3. Walhi NTT meminta Pemerintah Provinsi NTT dan Pemkab TTU pada khususnya untuk segera melakukan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh pertambangan agar mengidentifikasi semua kerusakan yang timbul dan menyiapkan rumusan stategi untuk melakukan pemulihan dan penyelamatan ekologi yang tersisah.

    Selain itu perlu dichek seberapa jauh perkembangan yang didatangkan dari pertambangan apakah sungguh memberikan kesejahteraan. Apabila dalam evaluasi dan pemantauan itu, ternyata ditemukan bahwa pertambangan tidak memberikan nilai tambah bagi rakyat dalam upaya memperbaiki kualitas hidup rakyat maka sekiranya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mendukung program-program yang mengutamakan kepentingan rakyat seperti:Program Padat Karya Pangan (PKP) dan Program Sari Tani. Menurut kami, apabila program ini serius dijalankan tentunya akan memberi dampak positif bagi kehidupan petani.

 

 

Demikian tanggapan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan limpah terima kasih

 

 

Hormat Kami

 

 

 

 

Herry NaifMelky Nahar

 

Direktur Manajer Program

 

1Pernyataan Gabriel Manek, tokoh masyarakat desa Oekopa dan Ketua Forum Peduli Kelestarian Lingkungan, Alam dan Budaya Oekopa

 

2Data Statistik Desa Oekopa, yang diambil oleh Tim Investigasi, 09 Agustus 2012

 

3Kebijakan dan strategi pembangunan di Kabupaten TTU yang dikemas dalam Panca Program Strategis dimana program pertanian merupakan program pertama dari lima program utama yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati TTU periode 2010-2015

 

4Hasil Wawancara dengan beberapa masyarakat Oekopa dan Data Statistik Desa Oekopa yang diambil, Kamis 09 Agustus 2012

 

5Fatukanaf (batu nama) dalam budaya orang timor, batu itu memiliki nama seturut suku yang ada dan itu dihormati dan mendapat perlindungan. Sedangkan Oekanaf (air pemali), dalam budaya orang Timor air dihormati dan dilindungi oleh suku-suku yang ada. Fatukanaf dan Oekanaf menjadi tempat ritus bagi suku tertentu sebagai bentuk pemujaan terhadap leluhur mereka;

 

 

Dipublikasi di Tambang | Meninggalkan komentar

Pertemuan Konsultasi Para Pihak PBB tentang Keberlanjutan-Keadilan Lingkungan Hidup

Pertemuan Konsultasi Para Pihak PBB tentang Keberlanjutan-Keadilan Lingkungan Hidup

Perserikatan Bangsa-Bangsa bekerja sama dengan WALH, berkomitmen untuk memberikan forum yang netral bagi adanya dialog dan berbagi pengetahuan terkait isu-isu penting pembangunan paska 2015. Konsultasi ini akan memunculkan perspektif-perspektif para pihak terkait dengan kondisi pembangunan di Indonesia, mengidentifkasi kekuatan dan kelemahan dari Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk pembangunan di Indonesia dan bagaimana pembangunan Indonesia ke depan. Konsultasi ini akan memfokuskan diskusi pada hal-hal terkait Keberlanjutan Lingkungan Hidup, yang digali dari pandangan dan perspektif para peserta tentang bagaimana keterkaitan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

Melalui konsultasi dengan perwakilan PBB di Indonesia dan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), kami mengundang Bapak/Ibu sebagai peserta aktif dalam Pertemuan Konsultasi Nasional Para Pihak tentang Keberlanjutan Lingkungan Hidup sebagai bagian dari konsultasi inklusif yang dilakukan oleh PBB dalam rangka mendukung proses Agenda Pembangunan Paska 2015, yang akan diselenggarakan tanggal 13 Februari 2013 di hotel the Akmani Jakarta. Pertemuan konsultasi ini diselenggarakan bersama oleh United Nations Country Team (UNCT) Indonesia dan WALHI.

Konsultasi ini akan menjadi dasar bagi Laporan UNCT untuk Agenda Pembangunan Paska 2015 yang akan memaparkan suara masyarakat Indonesia kepada komunitas global. Konsultasi ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi adanya dialog para pihak untuk isu-isu penting terkait dengan Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Indonesia dan mengidentifikasi cara-cara untuk menghadapi atau mengatasi isu-isu penting tersebut pada Agenda Pembangunan Paska 2015; Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), terutama mengenai Keberlanjutan Lingkungan Hidup; Memfasilitasi proses berbagi pengetahuan dan diskusi bagaimana keterkaitan antara Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pembangunan; Memberikan masukan bagi Laporan UNCT tentang Agenda Pembangunan Paska 2015 yang akan diserahkan pada UN Development Group di awal tahun 2013; Meningkatkan dialog para pihak terkait Agenda Pembangunan Paska 2015 di Indonesia.

Kami mengundang 100 orang peserta yang terdiri dari perwakilan berbagai kelompok masyarakat sipil (CSOs), NGO nasional, peneliti, akademisi, swasta, dan juga individu-individu lain yang terkait dari berbagai provinsi di Indonesia.

Dipublikasi di Berita | Meninggalkan komentar

KRONOLOGI AKSI FROMKOLEGA

KRONOLOGI AKSI FROMKOLEGA

Tgl 28 Desember 2012, masa yang tergabung dari pengungsi letusan gunung api roketenda dan aktivis KPK PRD Sikka dan Aktivis LMND Ekskot SIkka berkumpul di posko pengungsi yang dibangun secara pribadi oleh bapak Damianus Wera di kilo Dua Kota Uneng. Tepat pukul 09.00 Witeng masa aksi bergerak dari kilo 2 menuju kantor DPRD Sikka melalui jln diponogoro, jln Nong Meak, Jalan Anggrek, menuju jln Eltari 1, Eltari 2 menuju kantor DPRD, selama perjalanana masa berorasi dan meneriakan ye-yel menuntut pemda Sikka segera mengurus pengunsi korban letusan Gunung Api roketenda yang sudah 3 bulan mengunsi.

Masa aksi tiba di gedung DPRD sekitar pukul 10.30 Witeng. Informasi yang diterima dari Sekwan bahwa seluruh anggota DPRD Sikka lagi tugas keluar daerah jadi masa aksi tidak bisa berdialog dengan DPRD Sikka. Saat itu sedikit terjadi ketegangan karena harapan rakyat untuk bertemu DPRD untuk tidak terpenuhi. Pukul 11.00; Pintu kantor DPRD Sikka di buka dan sekwan menginformasikan bahwa masa aksi bisa berdialog dengan sala satu pimpinan DPRD Sikka yaitu bapak Drs Alexander Longginus. Masa aksi diminta untuk masuk, ratusan masa aksi memenuhi ruangan DPRD Sikka untuk berdialog dengan Wakil Ketua DPRD Sikka.

Dialog dengan wakil ketua DPRD tidak dapat menjawab tuntutan masa aksi untuk segera mendapat pernyataan resmi Dari PEMDA SIKKA (bupati Sikka) dalam melakukan penanganan terhadap pengungsi Gunung Api Roketenda. Karena DPRD hanya dapat menghadirkan pegawai dari BPBD Sikka dan dalam dialog para pegawai ini mengatakan bahwa mreka belum mengambil langka penanganan karena belum ditetapkan bawa situasi palue dalam keadaan darurat bencana. Dalam ddialog ini tidak ada titik temu untuk mengurai ketegangan, Yohanes Kia Nunang membacakan pernyataan Sikap Forum isi tuntutan masa Aksi :

Setelah pernyatasan sikkap dibacakan Wakil ketua DPRD lansung memerintakan kepala BPBD Sikka untuk segera berkoordinasi dengan bupati Sikka dan segera melakukan tindaka sesuai dengan tuntutan masa aksi. masa aksi menunggu di DPRD Sikka samapai mendapatkan kepastian.

pada pukul 17.00; pegawai BPBD yang diperintakan untuk melakukan koordinasi dengan bupati sikka datang kembali ke BPBD dan memberitaukan bahwa :

  1. mereka telah berkoordinasi dengan Bupati Sikka dan bupati sikka memerintakan; agar masa aksi bisa mengunsi ke transito.

  2. penanganan pengunsi di transito akan ditangani oleh Pemda Sikka.

  3. pemerintah akan berkoordinasi dengan camat alok barat untuk mendapatkan lahan untuk dibangun barak pengunsi.

pertanyaan masa aksi : Kapan pernyataan ke 3 ini di realisasi jawabannya tidak pasti yaitu dalam waktu dekat. pertanyaan berikutnya : apakah di jamin kami puluhan dan nantinya ratusan orang ini ke transito dan tidak diterlantarkan ??? karena sudah beberapa kk yang mengunsi di transito dan diterlantarkan. pertanyaaan inipun tidak ada kepastian jawaban.

karena tidak pasti maka masa aksi memutuskan untuk tetap menginap di kantor DPRD . malam itu masa aksi menetap di kantor DPRD.

pagi pukul 7.30 ada acara di kantor bupati Sikka : seluruh mobil dinas bergerak menuju kantor bupati Sikka pengungsi berpikir mereka akan mengadakan rapat koordinasi untuk penanganan bencana palue ternyata acara pelantikan Ekselon II.

Sebelum masa aksi bergerak menuju kantor Bupati Sikka, korlap FROMKOLEGA (Forum Masyarakat Letusan Gunung Api Rokatenda-Palue (sdr. Yohanes Kia Nunang) telah memperingatkan Bupati Sikka dan seluruh pegawai serta para undangan agar tidak meninggalkan kantor Bupati Sikka sebelum FROMKOLEGA bertemu dengan Bupati Sikka. Tetapi peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Bupati dan seluruh pegawai serta para undangan dan mereka meninggalkan kantor Bupati Sikka. Maka pada pukul 10.30 masa FROMKOLEGA secara spontan menahan dan meminta seluruh mobil dinas yang ditumpangi untuk kembali ke kantor Bupati Sikka dan masa mau menggunakan mobil tersebut untuk membantu para korban letusan gunung Rokatenda-Palue untuk pendistribusian logistik. Pukul 10.40 masa FROMKOLEGA bergerak dari kantor DPRD menuju kantor Bupati Sikka, ketika masa sampai di jln El-Tari (depan kantor Bupati Sikka) ada beberapa mobil dinas yang keluar sehingga masa menghadang beberapa mobil dinas termasuk mobil yang ditumpangi camat Nita, Bpk Dominikus Mena da Silva dan meminta dengan hormat agar bapak camat Nita turun dari mobil dinas dan menggunakan ojek karena mobil dinas tersebut akan dipakai oleh Forum untuk mengantar logistik bagi para korban letusan gunung Rokatenda. Namun pak camat tidak mau turun dari mobil dinas tersebut karena pak camat mengatakan bahwa dia tidak ada urusan dengan pengungsi korban letusan gunung Rokatenda sehingga masa marah maka Koordinator FROMKOLEGA, Bpk Damianus Wera menghadang mobil dengan posisi berdiri menahan di kap depan mobil dan kawan korlap Yohanes Kia Nunang (ketua LMND Ekskot Sikka) naik ke atas mobil dinas camat Nita sambil berorasi. Kemudian sekali lagi masa aksi meminta camat turun dari mobil dinas tersebut dan memakai ojek untuk pulang, maka bpk camat pun turun dan mobil tersebut diarahkan menuju kembali ke kantor Bupati Sikka, setelah mobil dinas diarahkan masuk pintu gerbang ditutup oleh masa. ketika berada di kantor bupati masa FROMKOLEGA berorasi dan meminta untuk bertemu dengan bupati Sikka, namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh Bupati Sikka. setelah beberapa menit kemudian wakil Bupati Sikka bertemu dengan masa aksi, namun masa aksi menolak, masa aksi mau bertemu dengan Bupati Sikka sebagai penentu kebijakan (komando bencana) sebab saat itu juga Bupati Sikka berada di tempat dan sementara menjalankan tugas, bukan wakil bupati Sikka. Masa aksi merasa permintaan tersebut sdh tidak terpenuhi sehinga masa bersepakat untuk kembali menduduki kantor DPRD Sikka. Pada tanggal 31 Desember 2012 saudara ketua LMND Sikka, Yohanes Kia Nunang menerima surat panggilan dari polisi dengan nomor surat: SP.Gil/363/XII/2012/Reskrim. isi surat tersebut menyatakan bahwa saudara Yohanes Kia Nunang sebagai tersangka dalm perkara tindak pidana tidak menyenangkan yang terjadi pada hari sabtu tgl 29 Desember sekitar pkl 11.00 wita bertempat di jln El Tari depan kantor DPRD kab Sikka sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) KUHP dan atau pasal 406 atas laporan camat Nita.

Pada tanggal 03 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 – 12.00 wita sdr Yohanes Kia Nunang diperiksa oleh Polres Sikka (Reskrim). Dalam pemeriksaan tersebut sdr Yohanes Kia Nunang dinyatakan ditahan.

Mengapa kami menuntut Pemda Sikka untuk segera melakukan respon atas bencana Gunung Api Roketenda :

1. Pengungsi letusan gunung api Rokatenda Palue yang berada di Kec . Maurole kab. Ende, dari 3 desa, Yaitu desa Keliwumbu berjumlah 46 KK, 141 jiwa, desa Mausambi 26 KK, 103 jiwa, desa ulu Dala 55 kk, 188 jiwa,sementara pengungsi yang berada di tempat penampungan keluarga di Kab. Sikka yaitu di rumah Bapak Damianus Wera berjumlah 250 jiwa, centrum 50 jiwa, waturia, 350 jiwa , Waioti 5o jiwa, Wolonmbue 250 jiwa. Total 1.512 jiwa dan masi banyak lagi parapegungsi yang tidak terdata, serta masi ada yang bergerak dari Palue untuk menyelamatkan diri ke Kab. Ende maupun Kab.Sikka. Para pengungsi sangat tidak di urus dengan baik oleh pemerintah Kab.Sikka terutama dalam hal kebutuhan para pengungsi seperti [ pangan, pakaian, tempat tidur, fasilitas kesehatan, air bersih, serta MCK.

2. Sudah 3 bulan anak – anak sekolah korban letusan gunung api Rokatenda yang terdiri dari 12 SD, dan 2 SLTP tidak dapat melakukan proses belajar mengajar padahal tinggal beberapa bulan lagi anak – anak kls 6 dan kls 9 akan mengikuti Ujian Akir Nasional [UN ].

Pencatat Kronologs KPK PRD Sikka & LMND ekskot Sikka.

Klemens kheri S.pd

KRONOLOGI AKSI FROMKOLEGA

Tgl 28 Desember 2012, masa yang tergabung dari pengungsi letusan gunung api roketenda dan aktivis KPK PRD Sikka dan Aktivis LMND Ekskot SIkka berkumpul di posko pengungsi yang dibangun secara pribadi oleh bapak Damianus Wera di kilo Dua Kota Uneng. Tepat pukul 09.00 Witeng masa aksi bergerak dari kilo 2 menuju kantor DPRD Sikka melalui jln diponogoro, jln Nong Meak, Jalan Anggrek, menuju jln Eltari 1, Eltari 2 menuju kantor DPRD, selama perjalanana masa berorasi dan meneriakan ye-yel menuntut pemda Sikka segera mengurus pengunsi korban letusan Gunung Api roketenda yang sudah 3 bulan mengunsi.

Masa aksi tiba di gedung DPRD sekitar pukul 10.30 Witeng. Informasi yang diterima dari Sekwan bahwa seluruh anggota DPRD Sikka lagi tugas keluar daerah jadi masa aksi tidak bisa berdialog dengan DPRD Sikka. Saat itu sedikit terjadi ketegangan karena harapan rakyat untuk bertemu DPRD untuk tidak terpenuhi. Pukul 11.00; Pintu kantor DPRD Sikka di buka dan sekwan menginformasikan bahwa masa aksi bisa berdialog dengan sala satu pimpinan DPRD Sikka yaitu bapak Drs Alexander Longginus. Masa aksi diminta untuk masuk, ratusan masa aksi memenuhi ruangan DPRD Sikka untuk berdialog dengan Wakil Ketua DPRD Sikka.

Dialog dengan wakil ketua DPRD tidak dapat menjawab tuntutan masa aksi untuk segera mendapat pernyataan resmi Dari PEMDA SIKKA (bupati Sikka) dalam melakukan penanganan terhadap pengungsi Gunung Api Roketenda. Karena DPRD hanya dapat menghadirkan pegawai dari BPBD Sikka dan dalam dialog para pegawai ini mengatakan bahwa mreka belum mengambil langka penanganan karena belum ditetapkan bawa situasi palue dalam keadaan darurat bencana. Dalam ddialog ini tidak ada titik temu untuk mengurai ketegangan, Yohanes Kia Nunang membacakan pernyataan Sikap Forum isi tuntutan masa Aksi :

Setelah pernyatasan sikkap dibacakan Wakil ketua DPRD lansung memerintakan kepala BPBD Sikka untuk segera berkoordinasi dengan bupati Sikka dan segera melakukan tindaka sesuai dengan tuntutan masa aksi. masa aksi menunggu di DPRD Sikka samapai mendapatkan kepastian.

pada pukul 17.00; pegawai BPBD yang diperintakan untuk melakukan koordinasi dengan bupati sikka datang kembali ke BPBD dan memberitaukan bahwa :

  1. mereka telah berkoordinasi dengan Bupati Sikka dan bupati sikka memerintakan; agar masa aksi bisa mengunsi ke transito.

  2. penanganan pengunsi di transito akan ditangani oleh Pemda Sikka.

  3. pemerintah akan berkoordinasi dengan camat alok barat untuk mendapatkan lahan untuk dibangun barak pengunsi.

pertanyaan masa aksi : Kapan pernyataan ke 3 ini di realisasi jawabannya tidak pasti yaitu dalam waktu dekat. pertanyaan berikutnya : apakah di jamin kami puluhan dan nantinya ratusan orang ini ke transito dan tidak diterlantarkan ??? karena sudah beberapa kk yang mengunsi di transito dan diterlantarkan. pertanyaaan inipun tidak ada kepastian jawaban.

karena tidak pasti maka masa aksi memutuskan untuk tetap menginap di kantor DPRD . malam itu masa aksi menetap di kantor DPRD.

pagi pukul 7.30 ada acara di kantor bupati Sikka : seluruh mobil dinas bergerak menuju kantor bupati Sikka pengungsi berpikir mereka akan mengadakan rapat koordinasi untuk penanganan bencana palue ternyata acara pelantikan Ekselon II.

Sebelum masa aksi bergerak menuju kantor Bupati Sikka, korlap FROMKOLEGA (Forum Masyarakat Letusan Gunung Api Rokatenda-Palue (sdr. Yohanes Kia Nunang) telah memperingatkan Bupati Sikka dan seluruh pegawai serta para undangan agar tidak meninggalkan kantor Bupati Sikka sebelum FROMKOLEGA bertemu dengan Bupati Sikka. Tetapi peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Bupati dan seluruh pegawai serta para undangan dan mereka meninggalkan kantor Bupati Sikka. Maka pada pukul 10.30 masa FROMKOLEGA secara spontan menahan dan meminta seluruh mobil dinas yang ditumpangi untuk kembali ke kantor Bupati Sikka dan masa mau menggunakan mobil tersebut untuk membantu para korban letusan gunung Rokatenda-Palue untuk pendistribusian logistik. Pukul 10.40 masa FROMKOLEGA bergerak dari kantor DPRD menuju kantor Bupati Sikka, ketika masa sampai di jln El-Tari (depan kantor Bupati Sikka) ada beberapa mobil dinas yang keluar sehingga masa menghadang beberapa mobil dinas termasuk mobil yang ditumpangi camat Nita, Bpk Dominikus Mena da Silva dan meminta dengan hormat agar bapak camat Nita turun dari mobil dinas dan menggunakan ojek karena mobil dinas tersebut akan dipakai oleh Forum untuk mengantar logistik bagi para korban letusan gunung Rokatenda. Namun pak camat tidak mau turun dari mobil dinas tersebut karena pak camat mengatakan bahwa dia tidak ada urusan dengan pengungsi korban letusan gunung Rokatenda sehingga masa marah maka Koordinator FROMKOLEGA, Bpk Damianus Wera menghadang mobil dengan posisi berdiri menahan di kap depan mobil dan kawan korlap Yohanes Kia Nunang (ketua LMND Ekskot Sikka) naik ke atas mobil dinas camat Nita sambil berorasi. Kemudian sekali lagi masa aksi meminta camat turun dari mobil dinas tersebut dan memakai ojek untuk pulang, maka bpk camat pun turun dan mobil tersebut diarahkan menuju kembali ke kantor Bupati Sikka, setelah mobil dinas diarahkan masuk pintu gerbang ditutup oleh masa. ketika berada di kantor bupati masa FROMKOLEGA berorasi dan meminta untuk bertemu dengan bupati Sikka, namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh Bupati Sikka. setelah beberapa menit kemudian wakil Bupati Sikka bertemu dengan masa aksi, namun masa aksi menolak, masa aksi mau bertemu dengan Bupati Sikka sebagai penentu kebijakan (komando bencana) sebab saat itu juga Bupati Sikka berada di tempat dan sementara menjalankan tugas, bukan wakil bupati Sikka. Masa aksi merasa permintaan tersebut sdh tidak terpenuhi sehinga masa bersepakat untuk kembali menduduki kantor DPRD Sikka. Pada tanggal 31 Desember 2012 saudara ketua LMND Sikka, Yohanes Kia Nunang menerima surat panggilan dari polisi dengan nomor surat: SP.Gil/363/XII/2012/Reskrim. isi surat tersebut menyatakan bahwa saudara Yohanes Kia Nunang sebagai tersangka dalm perkara tindak pidana tidak menyenangkan yang terjadi pada hari sabtu tgl 29 Desember sekitar pkl 11.00 wita bertempat di jln El Tari depan kantor DPRD kab Sikka sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) KUHP dan atau pasal 406 atas laporan camat Nita.

Pada tanggal 03 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 – 12.00 wita sdr Yohanes Kia Nunang diperiksa oleh Polres Sikka (Reskrim). Dalam pemeriksaan tersebut sdr Yohanes Kia Nunang dinyatakan ditahan.

Mengapa kami menuntut Pemda Sikka untuk segera melakukan respon atas bencana Gunung Api Roketenda :

1. Pengungsi letusan gunung api Rokatenda Palue yang berada di Kec . Maurole kab. Ende, dari 3 desa, Yaitu desa Keliwumbu berjumlah 46 KK, 141 jiwa, desa Mausambi 26 KK, 103 jiwa, desa ulu Dala 55 kk, 188 jiwa,sementara pengungsi yang berada di tempat penampungan keluarga di Kab. Sikka yaitu di rumah Bapak Damianus Wera berjumlah 250 jiwa, centrum 50 jiwa, waturia, 350 jiwa , Waioti 5o jiwa, Wolonmbue 250 jiwa. Total 1.512 jiwa dan masi banyak lagi parapegungsi yang tidak terdata, serta masi ada yang bergerak dari Palue untuk menyelamatkan diri ke Kab. Ende maupun Kab.Sikka. Para pengungsi sangat tidak di urus dengan baik oleh pemerintah Kab.Sikka terutama dalam hal kebutuhan para pengungsi seperti [ pangan, pakaian, tempat tidur, fasilitas kesehatan, air bersih, serta MCK.

2. Sudah 3 bulan anak – anak sekolah korban letusan gunung api Rokatenda yang terdiri dari 12 SD, dan 2 SLTP tidak dapat melakukan proses belajar mengajar padahal tinggal beberapa bulan lagi anak – anak kls 6 dan kls 9 akan mengikuti Ujian Akir Nasional [UN ].

Pencatat Kronologs KPK PRD Sikka & LMND ekskot Sikka.

Klemens kheri S.pd

Mus Muliadi

Dipublikasi di Berita | Meninggalkan komentar

NTT BUTUH PEMIMPIN VISIONER, HUMANIS – EKOLOGIS

NTT BUTUH PEMIMPIN VISIONER, HUMANIS – EKOLOGIS

(catatan pinggir buat pemimpin NTT 2013 – 2018)

Oleh: Herry Naif

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah NTT

dan Anggota NTT Policy Forum

Sebulan lagi, warga Nusa Tenggara Timur akan mengikuti pesta demokrasi akbar, Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung (Pemilukadal). Momentum demokrasi ini dimaknai sebagai ajang partisipasi rakyat dalam menentukan siapa pemimpin. Partai politik telah menentukan figurnya untuk maju dalam pertarungan ini. Wacana akan siapa pemimpin NTT lima (5) tahun ke depan sedang ramai diperdebatkan warga baik secara individu atau pen kelompok dengan mengacu pada berbagai aspek nilai, baik kualitas intelektual, moral, visi-misi dan spiritual yang ingin diemban. Rekam jejak atas track record dari setiap pasangan calon sedang dilakukan berbagai pihak wujud penilaian atas setiap pasangan calon yang akan ikut bertarung dalam pemilukadal.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah NTT telah menentukan lima paket yang lolos seleksi diantaranya, (1).Eston Funay – Paul Tallo, (2) I. A. Medah – Melky Lakalena (Tunas), (3). Christian Rotok – Paul Liliyanto (Cristal), (4). Frans Lebu Raya – Beny Litelnoni (Frendly) dan (5). Beny K. Harman – Whilem Nope (BKH – Nope). Kelima paket ini sudah pasti merias diri dengan visi-misi dan isu – strategi yang akan dimanfaatkan sebagai istrumen pelumas hati rakyat dalam meraih suara terbanyak.

Terlepas dari perdebatan politik yang ada, isu pemberantasan kemiskinan dan korupsi terus mendaptkan perhatian. Selain itu, isu penyelamatan ekologi melalui penolakan pertambangan di NTT pun mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk dari para pasangan calon Gubernur NTT.

Sebagian pasangan calon Gubernur yang bertarung tidak lupa membicarakan pertambangan sebagai satu substansi yang dibicarakan serius. Itu berarti, bahwa wacana akan adanya kelestarian dan penyelamatan ekologi tersisa juga sedang mendapat perhatian dalam perhelatan politik di NTT.

Secara de fakto, ada pasangan calon yang terang-terangan menyatakan sikap menolak tambang, monitoring pertambangan tetapi ada pula yang seolah-olah buta-tuli terhadap kontraversi pertambangan yang terjadi di wilayah-wilayah pertambangan di NTT. Malah, ada yang menyatakan menolak tambang sama dengan menolak dana pusat.

Kendati demikian, sebagai warga yang cerdas dan kritis, tentunya tidak gampang menerima namun menyimak semua wacana yang ada. Seyogyanya, perlu dilakukakn kajian-sintesis antara gagasan dan pengalaman empirik-historis agar tidak dinilainya sedang onani politik untuk mendapatkan simpati dari kelompok-kelompok masyarakat yang secara tegas menolak adanya pertambangan. Wacana tolak tambang harusnya berbasis pada “political will” yang teruji dari berbagai faktor seperti rekam jejak, bahwa apakah pasangan calon itu adalah orang yang pernah punya cerita menyelamatkan lingkungan hidup.

Pergunjingan ini pun hendaknya dihantar sampai pada refleksi kritis atas model pengelolaan sumber daya alam yang humanis-ekologis. Pembahasan penyelamatan ekologi di NTT tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik (mati) dan biotik (hidup). Faktor abiotik antara lain suhu, air, kelembaban, cahaya, dan topografi, sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan.

Karena itu, model pengelolaan sumberdaya alam yang eksploitatif dan ekstraktif mestinya dipertimbangkan secara matang dalam kacamata ekologi di Nusa Tenggara Timur yang mana adalah deretan pulau-pulau kecil yang memiliki keterbatasan ekosistem yang tentunya rentan terhadap masifnya bencana ekologi. Industri ekstraktif tidak ramah terhadap hutan, air, ekosistem, perkampungan. Malah menimbulkan banyak kerusakan lingkungan hidup yang tak bisa dipulihkan dalam rentang waktu yang singkat.

Disadarai atau tidak, bencana ekologi sedang melanda dunia. Kerusakan alam hampir tidak dapat dibendung. Hutan yang memiliki fungsi penting dalam menyiapkan carbon, pelindung sumber mata air serta penyeimbang flora dan fauna tidak digubris. Semangat eksploitatif dan tindakan-tindakan ekstraktif telah sedang meracuni manusia dalam rangka mewujudkongkretkan pembangunan yang mengayomi masyarakat menuju kesejahteraan yang absurd. Kemudian, disimpulkan bahwa lingkungan rusak karena kemiskinan.

Siapa bilang, kemiskinan mendorong orang untuk melakukan tindakan penggerukan alam tanpa pertimbangan keseimbangan ekologi. Mari kita menjawab…?

Bukankah realitas kemiskinan seakan memaksa para pengambil kebijakan agar kemudian berkompromi dengan pemodal untuk melakukan pengelolalaan Sumberdaya alam? Ataukah, mereka itu yang sedang dijerat kemiskinan?

Dewes Decker yang membuat lukisan tentang Indonesia dalam buku “Tanah Air”, menyimpulkan bahwa Indonesia adalah zamrud katholistiwa. Indonesia memiliki potensi alam yang luar biasa didukung dengan keanekaramana hayati yang tidak dimiliki bangsa lain. Seiring dengan kekayaan itu, herannya kemiskinan itu terus menggurita.

Apakah kemiskinan harus dijawab dengan penggerukan alam? Ataukah pengambilan kekayaan alam yang mempertimbangkan nilai keseimbangan (value judgement) akan membawa keadilan ekonomi dan ekologi?

Seyogyanya kita belajar dari negerinya Fidel Castro (Kuba) yang mana telah menemukan jurus jitu yang mirip dengan konsep “berdikari” yang pernah menjadi slogan Indonesia. Bahwa “produksilah apa yang kita miliki dan kita butuhkan dengan cara dan arah yang kita inginkan”. Bukannya memproduksi sesuatu yang dibutuhkan pemodal dan asing.

Apaila Indonesia dan NTT pada khususnya terus terjerumus dalam penggerukan Sumberdaya alam terbarukan dan tak terbarukan, tak heran bencana ekologi yang masif terjadi pun terus menjadi hasil tuaian bersama.

Kenyataan itu tidak sedang kita disadari. Ketidakseimbangan curah hujan sedang menjadi keluhan petani NTT. Abrasi pantai, longosoran, banjir, kekeringan sumber mata air dan lainnya harusnya menjadi refleksi-kritis warga terutama para calon pemimpin NTT yang sedang bertarung, sampai kapan bencana itu diminimalisir.

Hakekatnya, pemerintah dimandati mengurus sumberdaya alam yang mengedepankan kepentingan ekonomi daripada kepentingan ekologi, sosial dan budaya. Akibatnya, kelompok tertentu saja yang menguasai keuntungan pengelolaan sumberdaya alam. Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Kontrak Karya Pertambangan, Hak Pengelolaan Pesisir dan Perikanan (HP3), dan sebagainya adalah mekanisme formal negara dalam mengekploitasi sumberdaya alam mulai dari pegunungan, hutan, perkebunan, pemukiman, pesisir, dan laut atas nama negara untuk kepentingan investasi.

Tidak heran, di sekitar lokasi-lokasi konsesi sumberdaya alam, pada umumnya masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam pengelolaan. Dalam banyak kasus, mereka menjadi korban penggusuran, pemaksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sumber-sumber penghidupan rakyat dikuasai negara dan digadaikan pada modal. Rakyat hanya dijadikan sebagai subjek penonton dalam seluruh kebijakan dengan basis argumentasi adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertanyaannya, dimanakah posisi rakyat? Bukankah kita sedang menanti remah-remah keuntungan yang diperoleh modal. Kita sedang terasing di negeri sendiri.

Herannya, fakta ini tidak pernah dijadikan sebagai bahan refleksi agar model pengelolaan sumberdaya alam diubah dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan lingkungan hidup. Artinya, pengelolan sumberdaya alam yang humanis-ekologis menjadi solusi alternatif pemimpin dan warganya dalam mengelola sumber-sumber penghidupan yang dimilikinya.

Berbagai permasalahan ini menjadi cerminan bahwa kita sedang dimiskinkan oleh sistem pengelolaan sumberdaya alam yang dikembangkan selama ini. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan serta home industry, industri rumah tangga (tenun-ikat) dan berbagai kerajinan rakyat lainnya mestinya didorong menjadi modal dan sumber penghidupan yang mendapatkan asupan perhatian serius dari pemerintah. Bukannya, para petani divonis perusak hutan tanpa sebuah solusi? Peternak dinilai gagal karena jumlah ternak berkurang dari tahun ke tahun. Nelayan dinilai sebagai yang menuai tanpa menanam. Kelompok tenun-ikat dari ibu-ibu di NTT hanya sekedar jadi peserta festival atau pameran budaya. Pariwisata hanya menjadi ajang kampanya tanpa mempersiapkan infrastruktur yang memadai.

Sejauhmana tawaran alternatif yang diemban dalam mendorong pertanian selaras alam, bukan sekedar seremoni food summit rutinitas tahunan. Peternakan yang seharusnya memenuhi pasaran daging, bukan impor daging sapi besar-besaran yang bermotifkan korupsi. Para nelayan mestinya memenuhi asupan protein anak-anak NTT bukanya dibiarkan terus dijarah oleh kapal-kapal asing. Produksi kelompok tenun ikat mestinya menyaingi pasaran batik, bukannya dihadirkan saat festival dan pameran budaya.

Sadar atau tidak, pilihan akan adanya pertambangan di NTT adalah wujud kegagalan negara (pemerintah provinsi) NTT dalam mengembangkan sektor-sektor riil tersebut. Sebab bila ditelaah secara logis dan melakukan studi perbandingan antara in come (pendapatan) tidak sebanding dengan biaya reklamasi. Kita tidak hanya fokus pada kerusakan lingkungan tetapi harus dilihat dalam ranah kerusakan ekosistem dan land scape yang ditimbulkan.

Rendanya pendapatan dari beberapa sektor bukannya mengamini bahwa dengan investasi pertambangan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, Pemkab TTU mengeluarkan 86 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Mangan yang akan melahap habis lahan pertanian rakyat. Pemkab Manggarai telah mengeluarkan 23 SK Pertambangan yang kemudian bisa menggusur tanaman kopi unggulan. Pemkab Manggarai Barat 10 IUP Pertambangan yang akan berdampak pada rusaknya panorama keindahan Labuan bajo dan pulau-pulaunya. Padahal, spesies komodo yang langka ini sedang dipromosikan menjadi the seven wonders di dunia. Pemkab Ende pun telah mengeluarkan 20 Ijin Usaha Pertambangan. Pemkab Lembata mengeluarkan sebuah perijian tambang di wilayah Leragere yang hampir mencakupi setengah wilaya Lembata dengan janjinya akan dibangun apertemuan bagi rakyat. Gubernur NTT telah mengeluarkan SK No. 134 Tahun 2008 tentang Penyelidikan Umum yang melintasi 4 Kabupaten di Pulau Sumba dan melakukan Mou (Memorandum of Understanding) dengan beberapa investor untuk melakukan pertambangan di beberapa Kabupaten di Pulau Timor dan Flores. Kasus pencemaran Laut Timor oleh Perusahan Montara, Gubernur berjuang untuk ganti rugi atas kerusakan biota laut akibat pencemaran tersebut. Apabila perjuangan ini sungguh dilandasi oleh gugatan akan gagasan pemulihan ekologi, semestinya sebagai pihak yang memiliki otoritas perlu mencabut seluruh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak jauh berbeda dengan Perusahaan Montara. Ataukah ini hanya berintensi mendapatkan biaya kerugian yang begitu besar?

Sumberdaya alam dieksploitasi secara serampangan untuk kepentingan pembayaran utang luar negeri serta mempertebal kantong-kantong kroni elit-elit kapitalis. Semua kebijakan yang berkaitan dengan sumberdaya alam didesign menjadi sektoral dan teralienasi untuk maksud-maksud mulusnya jalan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Pra-syarat yang perlu dilakukan untuk sebuah pengelolaan sumberdaya alam yang visioner, humanis-ekologis perlu diimplementasikan dengan beberapa wujud, diantaranya; Pertama, bagaimana penataan ruang kelola agar menghindari tumpang tindi (over laping). Kedua, pengelolaan sumberdaya alam berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) Bioregion. Semestinya pertimbangan keadilan akses bagi masyarakat hilir-hulu. Lebih dari itu monitoring akan adanya deforestrasi dan degradasi kualitas lingkungan hulu untuk meminimalisir bencana di daerah hilir. Ketiga, perlindungan kawasan peresapan air (water scatchman area) agar melihat sejauhmana kualitas kawasan penyangga tersebut.. Keempat, bagaimanamendorong partisipasi rakyat dalam penyelamatan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama.

Mengakhiri tulisan ini, seluruh komponen diajak untuk “Pulihkan NTT, Utamakan Keselamatan Rakyat”!

Dipublikasi di Artikel, Tambang | Meninggalkan komentar

NARASI EKOLOGI

Oleh: Melky Nahar

“Adalah kehadiran manusia, yang menaruh kepentingan atas adanya makhluk yang lain”-Dennis Diderot

Narasi ekologi adalah interupsi. Ia hadir dalam kehidupan manusia yang sibuk dengan diri manusia. Manusia yang sibuk mempertanyakan diri sendiri. Manusia yang sibuk mengatur diri manusia. Manusia yang sibuk mengurus perut manusia. Manusia yang sibuk memandang manusia dengan cara pandangnya manusia.

Dan hutan, tanah ulayat masyarakat adat, pohon-pohon yang ditumbangkan? Siapa peduli!?

Narasi ekologi adalah interupsi sejenak dari pemikiran panjang manusia tentang manusia, oleh manusia, untuk manusia. Sejak manusia bisa berpikir, hal pertama yang dipikirkannya adalah kenapa dia bisa berpikir, bagaimana dia berpikir, untuk apa dia berpikir dan apa yang seharusnya dia pikirkan. Untuk membuktikannya, tidak perlu dengan mendatangkan Rene Descartes untuk mencetuskan slogan filosofis terbesar dan termahsyur: cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Tidak perlu mendatangkan Martin Heidegger untuk mendekonstruksi besar-besaran sejarah pemikiran manusia: aku ada maka aku berpikir. Semua sama: berpikir tentang manusia, oleh manusia, dan untuk manusia. Bukankah itu yang selalu dan selalu kita pikirkan? Dan hutan, pohon-pohon yang dibakar dan dirobohkan? Tanah adat dicaplok? Siapa peduli!

Kita mendengar pengumuman besar, maklumat akbar, seakan itu adalah tiupan terompet penanda kiamat: Akhir Sejarah, dari Francis Fukuyama . Semua terperangah, kaget dan geregetan, kok!, dan semua pemikir sama-sama membantah dengan sedikit pengecualian. Kata Fukuyama, kini akhir sejarah, yang ditandai dengan kemenangan ide-ide barat: liberalisme, demokrasi, dan pasar bebasnya. Mereka dan kita manusia, tentu saja, takut akan kehilangan lahan subur spekulasi dinamika perpikiran mereka-kita. Mereka-kita, para manusia, sepertinya, ada semacam kesengajaan umum untuk tidak berpikir, seandainya pohon-pohon tumbang satu-satu, hutan-hutan menyusut dan menghilang, air lautan meningkat, lalu hendak berkata: inikah barangkali akhir sejarah yang kita abai atasnya selama ini.

Narasi ekologi adalah interupsi sejenak dari, seperti kata Samuel P Huntington, konflik-konflik besar, benturan peradaban (Clash of Civilization). Inti semua ini adalah manusia, yang ditunggangi oleh kebudayaan yang berbeda, melawan manusia, homo homini lupus. Mereka-kita tidak akan pernah berpikir untuk melawan alam, atau alam akan melawan kita semua. Tidak. Pikiran seperti itu, pada zaman sekarang, adalah masih pikiran naif seorang pemimpi di siang bolong yang masih perlu menyalakan lampu berjuta watt untuk membangunkannya.

Narasi ekologi adalah interupsi dalam kesibukan manusia yang memandang dunia dengan alat pembesar ilmu pengetahuan dan yang dia temukan: kebesaran manusia. Lahirlah berbagai pemikiran yang tajam, gerakan kesenian patung, lukisan, sastra, teknologi, film dan sebagainya. Semua mengabsenkan diri dari alam, pohon-pohon. Dan kalaupun ada, seperti yang dilakukan oleh Thomas Maltu, yang manusia lihat adalah betapa hebatnya manusia menguasai alam, membuat patung-patung yang natural, menulis keindahan alam, melukiskannya, memfilmkannya. Hutan, pohon-pohon yang ditebang sembarangan? Siapa peduli!

 Bagi Anda yang pernah pergi ke perpustakaan, maka Anda boleh menghitung seberapa banyak buku yang ditulis oleh manusia tentang alam dan untuk alam itu sendiri. Anda tidak akan mampu menghitung berapa banyak buku yang menceritakan tentang manusia, oleh manusia, dan untuk manusia. Tapi, sebaliknya, Anda tidak perlu menggunkan sepuluh jari untuk mencari buku tentang hutan-hutan, tentang pohon-pohon, tentang pelestarian alam. Pertanyaannya adalah kemana para cendekiawan-cendekiawan kita, kemana para professor-profesor kita, kemana para akademisi kita, kemana para penulis-penulis kita? Apalagi, buah pemikiran yang dipraktekkan oleh para pengambil kebijakan seperti para politisi? Atau, sebaliknya, perlukah pertanyaan ini diajukan di tengah hiruk pikuk narasi manusia?

Inikah hasil dari kebudayaan (dunia) kita, narasi peminggiran ekologi? Apakah ini yang kita sebut sebagai ekologi, sedangkan ekologi itu sendiri adalah pengharmonisasian antara sistem manusia dan alam semesta?

Kenapa semua pengabaian ini bisa terjadi? Setidaknya ada dua alasan yang mendasari semua ini. Pertama, masuknya ilmu Alam dalam kesadaran manusia pada abad ke 17. seperti kita tahu, ilmu Alam adalah ketakjuban manusia akan akal budi manusia, bukan ketakjuban terhadap rasionalitas alam. Alexander Pope, penyair Inggris termasyhur pada abad itu, menyatakan dengan sangat baik:

“Nature and Nature’s laws lay hid in night:

God said, Let Newton be! and all was light.” – Alexander Pope

Alam yang semula gaib-mistik, penuh dengan aura yang menakjubkan bahkan menakutkan, ternyata tunduk dalam hukum alam yang rasional. Alam yang semula gelap laksana malam (hid in night) menjadi terang benderang. Bahkan Pope mengatakan, seraya seakan mewakili Tuhan (berhakkah dia?), biarkan Newton menjelaskan, maka alam beserta seluruh rahasianya akan menjadi terang benderang, laksana cahaya (light). Alam bukan lagi medan yang perlu dihadapi dengan gentar, penuh gemetar di hadapannya. Ia bukan lagi kegelapan; ia cahaya yang tertaklukkan.

Dalam kehidupan kita, hal ini sangat jelas sekali teraplikasi. Orang tidak perlu lagi menundukkan muka saat dia berada di bawah pohon-pohon besar. Orang tidak perlu lagi meminta peruntungan pada pohon-pohon dengan menghidangkan sesajen. Orang tidak perlu lagi permisi dengan memberikan berkat saat hendak merobohkan sebatang pohon untuk pembangunan rumah tinggalnya. Orang-orang sadar bahwa dalam kehidupan mereka, mereka harus terus menerus menjaga sistem keseimbangan hidup antara kehidupan mereka dengan alam, dengan hewan, dengan manusia.

Bagi kita, orang-orang yang mengaku beriman, hal ini tentu saja menyalahi aturan, sistem keimanan. Maka mereka sering diserang dengan kata-kata keji: syirik, irrasional, mistik kuno, kufur, murtad, laknat. Hampir semua agama ibrahim menyakini bahwa alam tercipta untuk manusia, sebagai mana Ralph Waldo Emerson mengatakannya, “The world exists for you…Built therefore your own world.”

Ilmu Alam juga membuka jalan untuk pembuatan teknologi oleh manusia. Sejak abad ke-17, perkembangan ilmu pengetahuan memasuki babak baru dengan ditemukanya berbagai mesin, terutama yang paling menonjol adalah ditemukannya mesin uap yang menghasil industri. Alam, mau tidak mau, menjadi bahan utama dari mesin-mesin industri yang berkembang dengan pesat. Pembanguna rel kereta api yang mengharuskan ditebang-dirobohkannya ribuan bahkan jutaan pohon. Juga, untuk menjalankan mesin kereta api dan kapal. Eksploitasi alam mulai tidak terkontrol. Bahkan di abad 21 ini, keadaan semakin menampakkan kebrutalan manusia terhadap alam. Manusia lebih memilih perut segelintir orang dan kelompok, para elit, singkatnya penguasa, dari pada menyelamatkan alam. Dan eksploitasi alam menjadi keadaan (bukan pilihan) yang tak terhindarkan.

Ada ironi dengan datangnya ilmu Alam (Nature/Nature’s Law). Dengan datangnya ilmu Alam, bukan sebuah penghargaan yang alam dapatkan, tapi pengrusakan besar-besaran. Dengan semakin terungkapnya hukum-hukum alam, bukan keinsafan yang semakin mendalam, tapi keserakan yang merajalela. Dengan datangnya ilmu Alam, bukan melestarikan alam yang kita lakukan, tapi merusak alam.

Kedua, manusia adalah narasi yang tiada matinya. Tidak seperti alam yang dianggap sudah selesai, pembicaraan tentang manusia atau pendefinisian tentang manusia, berikut yang berkaitan dengan manusia, adalah sebagian masih misteri yang belum tersingkap. Timbulnya berbagai ideology dan berbagai cabang ilmu pengetahuan adalah bukti nyata terhadap kekurangan terhadap definisi manusia. Pendefinisian manusia yang belum usai ini mau tidak mau akan mengembangkan berbagai spekulasi dan dinamika pemikiran tersendiri tentang manusia.

Pemikiran tentang manusia hanya selesai dalam kaitannya dengan agama. Atau, definisi manusia berdasarkan agama, petunjuk Tuhan dalam bentuk wahyu-wahyu.

Namun, dalam kehidupan yang hampir semaunya tersekulerisasi ini, dimana agama sepertinya mengizinkan terhadap eksploitasi alam. Tidak seperti alam, manusia adalah makhluk yang sangat dinamis dalam sejarah peradaban. Setiap manusia membuat gerak di situlah terjadi berbagai pemikiran, interpretasi, spekulasi, metodologisasi, teoritasasi, yang semuanya seakan tidak pernah berhenti dan selesai. Maka tidak mengherankan jika manuisa sibuk memikirkan tentang manusia itu sendiri. Bukankah ini sebuah lahan yang sangat manis untuk menumbuhkan berbagai pemikiran? Tidak ada topik yang paling banyak ditulis, dibicarakan, difilmkan, dilukis, atau entah apalagi, selain manusia itu sendiri.

Tentang masalah alam, sejauh itu tidak berkaitan dengan ihwal manusia, sangat sedikit kita menemukan hal ini menjadi perhatian manusia. Maka tidak mengherankan jika alam sepertinya adalah bahan diskusi yang sangat membosankan, bahan pemikiran tanpa spekulatif, tidak dinamis, dan, tentu saja, tanpa tujuan dalam alam itu sendiri. Tujuan adalah mengenai manusia, untuk manusia, dan sedikit tentang dan untuk Tuhan.

Narasi ekologi, sebagai kebalikan dari narasi manusia, memang akan terus dibawah bayang-bayang manusia. Ia cuma sekadar interupsi. Tapi,separah itukah narasi ekologi, bahkan seperti akan menemukan jalan buntu selama manusia masih berkuasa? Manusia, meski menjadi penyebab kerusakan alam, mau tidak mau tetap juga harus manusia yang memperbaiki. Manusia, saya yakin, tetap akan menjadi faktor penyelamat alam. Maka mau tidak mau kita harus mengangkat narasi ekologi, paling tidak sebagai sebuah keseimbangan. Di sini kita membutuhkan sebuah kerangka kerja atau landasan pemikiran. Pemikiran yang pernah ditulis dan bahkan sekarang cukup menjadi sorotan memang cukup memberikan kita harapan. Tapi, yang menjadi kendala selama ini adalah kepemimpinan ekologis lokal dan nasional. Harus diakui bahwa kepemimpinan ekologis lokal (daerah) adalah catatan-catatan kegagalan. Bahkan, tragisnya, bisa dikatakan bahwa kepemimpinan lokal dengan visi-misi ekologis tidak (pernah) ada. Sejak era reformasi bergulir, kita terpaku pada peralihan kekuasaan dari pusat ke daerah dalam porsi yang tidak wajar sehingga masalah ekologis menjadi terabaikan. Hal ini tampak jelas sekali dalam masalah pembalakan liar (kenapa media tidak menggunakan kata penghancuaran hutan?).

Yang terjadi adalah banyak pemimpin daerah yang terjerat korupsi terkait masalah ekologis (hutan), baik dengan para cukong atau bahkan dengan para anggota dewan yang berada di senayan. Contoh kasus terbaru dan sangat menghebohkan adalah Al Amin Nasution yang tertangkap basah di sebuah Hotel sedang transaksi pembayaran atas pemberian izin pengalih fungsian hutan lindung untuk kawasan industri.

Harus diakui bahwa kampanye yang mengedepankan masalah ekologis sudah dapat dipastikan tidak akan laku dijual kepada masyarakat. Pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, dan penyediaan lapangan kerja, adalah komoditas politik yang sangat laku sekali di masyarakat kita. Praktis isu-isu pembalakan hutan untuk pertambangan, penanaman pohon, penanganan kebakaran hutan, dan seterusnya, adalah komoditas politik yang terpinggirkan dari hiruk pikuk pemilihan pemimpin daerah.

Di tengah mahalnya biaya pendidikan, naiknya BBM, kesulitan mencari kerja, isu-isu ekologis adalah sebuah ilusi bahkan sekadar untuk dipikirkan. Masalah-masalah keseharian tentu saja lebih nyata dan membutuhkan penyelesaian yang segera.

Memang tidak semua daerah memiliki kekayaan alam yang melimpah. Bahkan daerah yang memiliki kekayaan yang melimpah, gizi buruk malah menjadi keseharian. Hal ini semakin meminggirkan masalah ekologi.

Tapi seperti dikatakan oleh Aldous Huxley, “Hanya kalau setiap dari kita sadar bahwa masalah utama yang sedang kita hadapi [sekarang] ini adalah masalah-masalah ekologis, kehidupan politik kita akan menjadi lebih baik dan lebih realistik.” Terutama di daerah-daerah yang sangat melimpah dengan kekayaan alam seperti Kalimantan, Irian Jaya, Sumatra, NTT dan sebagainya, tentu sangat membutuhkan pemimpin yang bervisi-misi ekologis. Pemimpin ekologis yang revolusioner yang berani tidak popular.

Terakhir, semoga nyanyian seperti yang dibawakan oleh Iwan Fals ini tidak akan pernah lagi kita dengarkan:

Lestarikan alam hanya celoteh belaka

Lestarikan alam mengapa tidak dari dulu

Oh mengapa…

Oooo…. Jelas kami kecewa

Menatap rimba yang dulu perkasa

Kini tinggal cerita

Pengantar lelap si buyung

Bencana erosi slalu datang menghantui

Tanah kering kerontan banjir datang itu pasti

Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi

Punah dengan sendirinya akibat rakus manusia

Dipublikasi di Artikel | Meninggalkan komentar

ETIKA DAN POLITIK

Etika dan Politik

(Catatan Relflektif)

Dinamika politik menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) 18 Maret mendatang nyaris melupakan nilai-nilai fundamental masyarakat NTT. NTT sebagai bagian integral dari NKRI sesungguhnya negara hukum, negara religius, dan negara yang memiliki keanekaragaman adat dan budaya.

Relevansi etika dan politik sangat erat karena politik tanpa etika tentunya akan melahirkan dampak negative yang tersistematis. Perlu kita cermati fakta yang terjadi dilapangan bahwa beberapa kasus politik disebabkan oleh hilangnya ruh etika pada diri seorang politisi. Kondisi ini juga diperparah oleh tindakan tim sukses (pendukung) yang turut berpartisipasi meneruskan cara berpolitik picik dan konyol ini.

Keterpurukan etika ini berimplikasi pada maraknya kecurangan seperti politik uang, kampanye negative, pembohongan masyarakat, janji kepalsuan dan perang kata-kata.

Keterpurukan tersebut terkadang dimaknai sebagai bagian dari strategi politik untuk mencapai target. Sehingga segala cara dilakukan tanpa mengindahkan nilai hakiki yang telah dianut masyarakat NTT sejak pra kemerdekaan. Perlu dipahami bahwa hal ini sangat menciderai hati nurani dan prinsip demokrasi masyarakat NTT yang khas dengan kearifan lokal sebagai daerah yang kental dengan budaya dan bermartabat.

Sadar atau tidak, merosotnya etika para aktor politik membuat masyarakat NTT gelisah dalam menggapai kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri republik. Pelaku politik cenderung hanya berbicara kepentingan praktis. Padahal dalam setiap ruang dan waktu terdapat batasan perilaku manusia yang dirumuskan dalam sebuah tata nilai berkehidupan.

Penanaman etikalah yang perlu diindahkan oleh semua pelaku politik tanpa terkecuali. Biar bagaimanapun juga, praktek politik tidak akan pernah mencapai posisi ideal jika melupakan prinsip-prinsip etika. Etikalah yang akan mengarahkan kearah yang lebih baik karena etika akan berperan sebagai pengendali setiap gerak langkah.

Sebenarnya etika dalam politik tidak susah untuk diaplikasikan. Saya pun meyakini bahwa sebenarnya para pelaku politik sadar bahwa praktek kecurangan yang dilakukan itu tidak dibenarkan. Hanya saja karena hal ideal ini diperhadapkan dengan kesenangan pragmatis yang justru menghancurkan rumusan nilai yang sudah dibangun puluhan tahun yang lalu.

Akibat dari keterpurukan etika yang sudah menyatu dengan pentas perpolitikan, sehingga masyarakat terkadang menilai politik itu kotor, politik itu memanipulasi kekuasaan, politik itu rekayasa kebaikan, politik itu praktek pembodohan. Anggapan seperti ini sering keluar dari mulut masyarakat yang sudah muak melihat atmosfir politik.

Penafsiran politik itu baik atau buruk sangat tergantung pada aktor (pelaku) politik itu sendiri. Akan mengarah ke hal yang positif jika pelakunya memiliki kesadaran akan sebuah prinsip moral dan mengarah ke hal negative jika mengabaikan prinsip tersebut. Pada dasarnya politisilah yang memiliki peran penting dalam mengendalikan praktek politik itu sendiri.

Penilaian bahwa politik itu suatu perjuangan, politik itu suatu ibadah, politik itu suatu kebajikan yang perlu dicapai bersama-sama. Hal ini hanyalah sekedar hayalan apabila elemen masyarakat menjadi penonton sejati atas rekayasa yang dilakukan oleh politisi. Dengan demikian, perlu ada kontrol sosial agar keterputrukan tidak semakin merajalela

Dipublikasi di Artikel | Meninggalkan komentar