Albertus Ruben, Sosok Motivator dan Pemberi Teladan di Hale

Bukan sekedar bicara, pria hitam manis berjanggut mirip orang timur tenga yang mempunyai nama lengkap Albertus Ruben asal Desa Hale, Kecamatan Mapitara ini memang sudah lama mencintai aktifitas pertanian. Yang menarik bagi orang sekampungnya adalah ia memang sosok pekerja yang rajin, ulet dalam usaha kecilnya, bukan sekedar bicara. Ruben menghabiskan 2 setengah tahun bersekolah di salah satu SMA di Jakarta dan kemuadian memutuskan untuk kembali ke Flores dan akhirnya mengakhiri studinya di SMK Tawatana, Maumere. Ia sebenarnya punya keinginan untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya, dan ia berminat mengambil jurusan pertanian, namun karena satu dan lain hal terpaksa back to vilage alias pulang kampung.

Namun pria dengan sapaan manis orang sekampungnya “Nong” atau bagi orang muda kampung biasa memanggilnya “Akang Ewok” karena janggutnya, memang tidak patah semangat. Setelah berkeluarga dengan kondisi apa adanya, ia mencoba dengan memulai usaha kecil-kecilan bersama istrinya, Ety. Mulai dari berjualan di pasar dan usaha lainnya seperti ternak kambing dan ayam yang ia kerjakan di kebun kecilnya. Dari usaha yang dijalankan belum begitu menopang keluarganya, namun semangat dan kerja kerasnya serta dorongan dari kedua orangtua yang masih hidup mengalakan rasa putus asa.

Tahun 2014, ia terus melakukan usahanya dengan menanam sayur di pekarangan rumahnya sambil beternak babi, hasilnya cukup memuaskan. Dalam perjalanan usaha kecilnya ini, ia pun berhasil membeli mesin penggiling padi yang beroperasi hingga hari ini. Mengingat waktu kerjanya cukup padat, ia mulai fokus dalam usaha kecilnya ini dengan beternak babi dan operasi mesin giling serta aktifitas lainnya di kebun.

Sungguh tidak egois, walaupun kerjaan menumpuk, selain sibuk dengan usahanya dan saat ini ia juga terpilih sebagai anggota BPD Desa Hale, pria yang sudah dikaruniai 3 orang anak ini (Jose, Putri dan Wulan) sejak mendengar Wahana Tani Mandiri (WTM) merekrut kader tani di Desa Hale, Juni 2016 ia pun semangat untuk bergabung dengan WTM. Menurutnya, ia senang bergabung karena ada beberapa tujuan anatara lain; ia mau belajar pertanian dan mau mendorong orang sekampungnya dalam hal bertani yang benar, dan menurutnya hal ini akan dilakukan sesuai dengan apa yang diperoleh dari WTM.

Pria hitam manis ini, memang sudah pernah melakukan advokasi sendiri dan membentuk sebuah kelompok tani yang cukup solid di tahun 2013 yang aktif sekitar 1 tahun, sejak masih berada di kampung sebelahnya Kaborbuluk. Namun sejak memboyong istri bersama anak pertamanya, Putri ke Enbatun kampung ayahnya, rupanya kelompok yang dibentuknya kehilangan sosok ruben dan perlahan nama kelompok itu pun menghilang. Dan saat ini sejak dengan WTM, Ruben kembali sudah membentuk tiga kelompok dampingan di desanya dibawa bimbingan WTM, antara lain kelompok, Suka Tani, Maju Tani dan Tani Lestari. Ia juga terlibat sebagai ketua kelompok di salah satu kelompok yakni Tani Lestari.
Sejak bergabung dengan WTM sebagai Kader Tani, Ruben mengaku senang dan berniat untuk mendampingi petani sekampungnya terkhusus kelompok tani yang dibentuknya untuk mencapai kemandirian sesuai platform WTM. Ruben mengaku senang dengan WTM yang salah satunya menerapkan pola pertanian organik yang memang sesuai dengan keinginannya. Selain itu, menurutnya pola pendekatan yang dilakukan WTM memang menarik, karena WTM bukan memberikan sumbangan material melainkan sumbangan pengetahuan teknis dan mendorong petani melakukannya sendiri.

Dipublikasi di Berita, Profil Kader Tani, Uncategorized | Meninggalkan komentar

KELOMPOK SINAR TANI KELOLA PISANG

Maumere, KN.  Dalam perencanaan kelompok tani Sinar Tani Detugau, desa Bhera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka menjadikan pisang sebagai salah satu produksi pertanian yang perlu dikembangkan. Kelompok Tani Sinar tani Detugau beranggotakan 15 orang.

Selain produksi pangan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, para petani juga memiliki tanaman komoditi seperti kakao dan malah sekarang kelompok tani ini memiliki kebun contoh pengembangan tanaman hortikultura (sayur mayur). Dalam areal sehektar, para anggota kelompok tani sinar tani menanam berbagai tanaman sayur seperti: sawi, paria, terung, lombok dan berbagai tanaman hortikuluta lain yang dianalisa bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan selebihnya dipasok ke pasar.

Model pertanian yang dibangun adalah sistem pertanian organik. Karena itu, para anggota yang memiliki ternak itu diminta menampung kotoran sapi, babi, kambing agar kemudian dipasok ke kebun anggota, demikian tutur Ina Agustina

Acara pengolahan hasil yang dikembangkan WTM bersama kelompok tani dihadiri oleh Kosmas Wara (Ketua Kelompok Sinar Tani), Herry Naif (Koordinator Advoakasi, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Hasil WTM dalam Program Miserior dan Ernesita Dua Sina (Staf Keuangan WTM) diselenggarakan pada kamis, 4 Agustus 2016 di Sekretariat Gapoktan Sinar Tani Detugau . Menurut Kosmas kami sudah lama didampingi WTM sejak lama, dan sekarang WTM dengan pola baru yang mana rakyat petani dimotifasi untuk mengembangkan sebuah pola pertanian secara mandiri.

Herry Naif  dalam sambutan pembukaan, mengatakan bahwa WTM dalam program ini sungguh mendorong kemandirian petani yang mana para petani memanfaatkan potensi wilayahnya sebagai sumber daya yang dapat mendukung pengelolaan pertanian di wilayahnya sambil mendorong keterlibatan berbagai pihak terutama pemerintah desa untuk melihat petani sebagai salah satu kelompok yang harus mendapatkan akses budged dalam APBDes. Lebih dari itu, para petani perlu mengkapasitasi diri untuk mengelola hasil pertanian yang dihasilkan agar mampu bersaing di pasar. Bila tidak, para petani sebatas menjadi penjaga kebunnya para pihak yang beruang. Karena itu, WTM secara kelembagaan dalam kerja sama WTM dengan Miserior Jerman dalam program “Peningkatan Kapasitas Masyarakat Tani dalam Adaptasi Perubahan Iklim lewat Pendekatan Usahan Tani Berbasis Konservasi, salah satu aktifitasnya adalah mendorong pengolahan hasil petani agar masuk dalam pasar-pasar lokal.

Lebih lanjut, Martinus Maju (Fasilitator Lapangan WTM) untuk wilayah kecamatan Mego mengatakan bahwa kami yang ada di lapangan terus bersama petani akan terus memotivasi petani agar secara teknis mendampingi petani. Malah petani harus dimotifasi agar menjadikan segala sumber daya yang dimiliki menjadi modal dalam peningkatan pendapatan demi sebuah dampak baik sosial, ekonomi dan politik demi mencapai sebuah perubahan sosial dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik.dsc03407

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Walhi Minta Walikota Serius Atasi Sampah dan Banjir

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Reklamasi Tambang Oekopa Tanggungjawab Siapa?

Secara historis-kultural, desa Oekopa termasuk wilayah kevetoran Tamkesi (Biboki). Suku yang dominan di wilayah itu adalah Usatnesi Sonaf’Kbat, Soanbubu, Suilkono selain itu ada suku Monemnasi, Tasi, Amteme Taekab, Amsikan, Naitsea, Leoklaran, Taslulu, Usboko.1 Sedangkan secara Administrasi-geografis, desa Oekopa terletak di Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mana sebelah Utara Berbatasan dengan dengan desa Tualene, Selatan dengan desa Oerinbesi, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belu, Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tautpah. Jumlah penduduk desa Oekopa, 1.271 jiwa (2010), 1.563 (2011).2 Mayoritas penduduk desa Oekopa berprofesi petani sawah.

 

Oekopa dikenal sebagai salah satu pemasok beras bagi masyarakat Kabupaten TTU dan Kabupaten Belu. Seyogyanya, Oekopa dan Oerinbesi diidentifikasi sebagai daerah potensial pertanian (persawahan) dalam kerangka mendukung program pertanian yang telah dicanangkan sebagai salah satu program strategis Pemerintahan Kabupaten TTU saat ini, yakni: Program Padat Karya Pangan (PKP)3 dan Program Sari Tani yang sedang gencar dikampanyekan. Tanpa dukungan apa pun dari pemerintah Kabupaten TTU, Oekopa tetap mengahasilkan beras yang akan didistribusikan di Kabupaten TTU dan Belu.

 

Potensi persawahan Oekopa dan Oerinbesi didukung kawasan penyanggah yang mana terdapat enam sumber mata air, yakni: Oetobe, Oenenas, Oecikam, oeekam, Oeoni dan Oesanlat. Keenam sumber mata air tersebut selain digunakan untuk kebutuhan warga juga untuk mengairi persawahan Oekopa seluas 840 ha dan peternakan.4

 

Selain itu, kawasan itu menjadi kawasan resapan air (water scatchman area) bagi desa Oekopa dan lima (5) desa lainnya, seperti: (Tualene, Oerinbesi, Tautpah, Taunbaen dan Biloe). Bahkan juga menjadi salah satu kawasan penyangga untuk hamparan persawahan Lurasik, Inggareo, Matamaro.

 

Kawasan itu pun menjadi kawasan penggembalaan ternak yang mana setelah panen ternak itu akan digembalakan di wilayah persawahan tetapi ketika persawahan dikelola maka ternak akan digembalakan di wilayah tersebut. Desa Oekopa memiliki sapi 752 ekor. Belum terhitung binatang lainnya, seperti kerbau, kambing, babi dan lain-lain yang sedang dimiliki rakyat Oekopa.

 

Malah secara historis-cultural, wilayah ini dipandang warga sebagai kawasan yang harus dilindungi karena di kawasan itu ada tempat ritus adat (fatukanaf dan Oekanaf)5 dari beberapa suku yang ada di Oekopa. Itu berarti, pengelolaan lingkungan berasas pada sebuah kearifan lokal yang bernuansa nilai perlindungan ekologis (kosmosentris) perlu dilestarikan dan diakomodir dalam konsep pengeloaan sumber daya alam.Hubungan timbal-balik manusia dengan alam dipandang dalam sebuah keadilan demi pewarisan lingkungan bagi generasi selanjutnya.

 

Kendatipun demikian profil Oekopa, pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten TTU dalam Surat Bupati TTU No. Ek.540/102/IV/2012 tentang Ijin Prinsip Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Biji Mangan kepada PT. Gema Energy Indonesia.

 

Dari aktivitas pertambangan melalui pemboran itu telah meninggalkan lubang-lubang. Menurut warga, peninggalan lubang ini menjadi bumerang karena saat musim hujan digenangi air dan menjadi bumerang bagi masyarakat Oekopa yang mana banyak ternak yang tenggelam dan mati.

 

Menyikapi adanya permasalahan tersebut, Walhi NTT sebagai organisasi independen yang bekerja independen dalam isu lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi ingin menggarisbawahi beberapa hal diantaranya:

 

  1. Pemerintah Kabupaten TTU sebagai pihak pemberi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT. Gema Energi Indonesia (GEI) perlu bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di sana.

    Sebab sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 (1) menyatakan bahwa: lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (2): Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

    Dari dua pasal ini, dilihat bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di Oekopa adalah pelanggaran hukum kalau semua kerusakan itu tidak direklamasi oleh Pemerintah Kabupaten TTU dan PT. Gema Energi Indonesia (GEI); Malah secara tegas dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Pasal 1 (26) menyatakan bahwa: Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas liingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukkannya; sedangkan, kegiatan paska tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebahagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan?

    Dari pemahaman ini, pada pasal 99 (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2009 dinyatakan, bahwa “setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi dan IUPK operasi Produksi. (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang;

    itu berarti secara jelas bahwa Kegiatan reklamasi pasca tambang adalah sebuah tanggung jawab yang harus dituntaskan sebelum meninggalkan Wilayah Pertambangan. Malah pada pasal 100 juga ditegaskan bahwa “pemegang IUP dan IUPK menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang”.

    Karena itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten TTU dan PT. GEI wajib melakukan reklamasi terhadap lubang-lubang yang telah ditimbulkan akibat adanya pertambangan mangan di sana, seperti tertuang dalam Surat Bupati TTU No. Ek.540/102/IV/2012 tentang Ijin Prinsip Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Biji Mangan kepada PT. Gema Energy Indonesia.

  2. Bahwa bila ada kesadaran kritis rakyat untuk menuntut akan adanya reklamasi atas kerusakan yang terjadi di Oekopa adalah hal positif yang harus didukungan berbagai pihak karena ini adalah proses pembelajaran menarik mengenai suatu kebiasaan dimana kerusakan lingkungan itu tidak dipulihkan setelah sebuah proses pertambangan kendatipun dalam berbagai produkuk hukum mengatur mengenai hal itu.

  3. Walhi NTT meminta Pemerintah Provinsi NTT dan Pemkab TTU pada khususnya untuk segera melakukan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh pertambangan agar mengidentifikasi semua kerusakan yang timbul dan menyiapkan rumusan stategi untuk melakukan pemulihan dan penyelamatan ekologi yang tersisah.

    Selain itu perlu dichek seberapa jauh perkembangan yang didatangkan dari pertambangan apakah sungguh memberikan kesejahteraan. Apabila dalam evaluasi dan pemantauan itu, ternyata ditemukan bahwa pertambangan tidak memberikan nilai tambah bagi rakyat dalam upaya memperbaiki kualitas hidup rakyat maka sekiranya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mendukung program-program yang mengutamakan kepentingan rakyat seperti:Program Padat Karya Pangan (PKP) dan Program Sari Tani. Menurut kami, apabila program ini serius dijalankan tentunya akan memberi dampak positif bagi kehidupan petani.

 

 

Demikian tanggapan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan limpah terima kasih

 

 

Hormat Kami

 

 

 

 

Herry NaifMelky Nahar

 

Direktur Manajer Program

 

1Pernyataan Gabriel Manek, tokoh masyarakat desa Oekopa dan Ketua Forum Peduli Kelestarian Lingkungan, Alam dan Budaya Oekopa

 

2Data Statistik Desa Oekopa, yang diambil oleh Tim Investigasi, 09 Agustus 2012

 

3Kebijakan dan strategi pembangunan di Kabupaten TTU yang dikemas dalam Panca Program Strategis dimana program pertanian merupakan program pertama dari lima program utama yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati TTU periode 2010-2015

 

4Hasil Wawancara dengan beberapa masyarakat Oekopa dan Data Statistik Desa Oekopa yang diambil, Kamis 09 Agustus 2012

 

5Fatukanaf (batu nama) dalam budaya orang timor, batu itu memiliki nama seturut suku yang ada dan itu dihormati dan mendapat perlindungan. Sedangkan Oekanaf (air pemali), dalam budaya orang Timor air dihormati dan dilindungi oleh suku-suku yang ada. Fatukanaf dan Oekanaf menjadi tempat ritus bagi suku tertentu sebagai bentuk pemujaan terhadap leluhur mereka;

 

 

Dipublikasi di Tambang | Meninggalkan komentar

Pertemuan Konsultasi Para Pihak PBB tentang Keberlanjutan-Keadilan Lingkungan Hidup

Pertemuan Konsultasi Para Pihak PBB tentang Keberlanjutan-Keadilan Lingkungan Hidup

Perserikatan Bangsa-Bangsa bekerja sama dengan WALH, berkomitmen untuk memberikan forum yang netral bagi adanya dialog dan berbagi pengetahuan terkait isu-isu penting pembangunan paska 2015. Konsultasi ini akan memunculkan perspektif-perspektif para pihak terkait dengan kondisi pembangunan di Indonesia, mengidentifkasi kekuatan dan kelemahan dari Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk pembangunan di Indonesia dan bagaimana pembangunan Indonesia ke depan. Konsultasi ini akan memfokuskan diskusi pada hal-hal terkait Keberlanjutan Lingkungan Hidup, yang digali dari pandangan dan perspektif para peserta tentang bagaimana keterkaitan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

Melalui konsultasi dengan perwakilan PBB di Indonesia dan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), kami mengundang Bapak/Ibu sebagai peserta aktif dalam Pertemuan Konsultasi Nasional Para Pihak tentang Keberlanjutan Lingkungan Hidup sebagai bagian dari konsultasi inklusif yang dilakukan oleh PBB dalam rangka mendukung proses Agenda Pembangunan Paska 2015, yang akan diselenggarakan tanggal 13 Februari 2013 di hotel the Akmani Jakarta. Pertemuan konsultasi ini diselenggarakan bersama oleh United Nations Country Team (UNCT) Indonesia dan WALHI.

Konsultasi ini akan menjadi dasar bagi Laporan UNCT untuk Agenda Pembangunan Paska 2015 yang akan memaparkan suara masyarakat Indonesia kepada komunitas global. Konsultasi ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi adanya dialog para pihak untuk isu-isu penting terkait dengan Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Indonesia dan mengidentifikasi cara-cara untuk menghadapi atau mengatasi isu-isu penting tersebut pada Agenda Pembangunan Paska 2015; Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), terutama mengenai Keberlanjutan Lingkungan Hidup; Memfasilitasi proses berbagi pengetahuan dan diskusi bagaimana keterkaitan antara Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pembangunan; Memberikan masukan bagi Laporan UNCT tentang Agenda Pembangunan Paska 2015 yang akan diserahkan pada UN Development Group di awal tahun 2013; Meningkatkan dialog para pihak terkait Agenda Pembangunan Paska 2015 di Indonesia.

Kami mengundang 100 orang peserta yang terdiri dari perwakilan berbagai kelompok masyarakat sipil (CSOs), NGO nasional, peneliti, akademisi, swasta, dan juga individu-individu lain yang terkait dari berbagai provinsi di Indonesia.

Dipublikasi di Berita | Meninggalkan komentar

KRONOLOGI AKSI FROMKOLEGA

KRONOLOGI AKSI FROMKOLEGA

Tgl 28 Desember 2012, masa yang tergabung dari pengungsi letusan gunung api roketenda dan aktivis KPK PRD Sikka dan Aktivis LMND Ekskot SIkka berkumpul di posko pengungsi yang dibangun secara pribadi oleh bapak Damianus Wera di kilo Dua Kota Uneng. Tepat pukul 09.00 Witeng masa aksi bergerak dari kilo 2 menuju kantor DPRD Sikka melalui jln diponogoro, jln Nong Meak, Jalan Anggrek, menuju jln Eltari 1, Eltari 2 menuju kantor DPRD, selama perjalanana masa berorasi dan meneriakan ye-yel menuntut pemda Sikka segera mengurus pengunsi korban letusan Gunung Api roketenda yang sudah 3 bulan mengunsi.

Masa aksi tiba di gedung DPRD sekitar pukul 10.30 Witeng. Informasi yang diterima dari Sekwan bahwa seluruh anggota DPRD Sikka lagi tugas keluar daerah jadi masa aksi tidak bisa berdialog dengan DPRD Sikka. Saat itu sedikit terjadi ketegangan karena harapan rakyat untuk bertemu DPRD untuk tidak terpenuhi. Pukul 11.00; Pintu kantor DPRD Sikka di buka dan sekwan menginformasikan bahwa masa aksi bisa berdialog dengan sala satu pimpinan DPRD Sikka yaitu bapak Drs Alexander Longginus. Masa aksi diminta untuk masuk, ratusan masa aksi memenuhi ruangan DPRD Sikka untuk berdialog dengan Wakil Ketua DPRD Sikka.

Dialog dengan wakil ketua DPRD tidak dapat menjawab tuntutan masa aksi untuk segera mendapat pernyataan resmi Dari PEMDA SIKKA (bupati Sikka) dalam melakukan penanganan terhadap pengungsi Gunung Api Roketenda. Karena DPRD hanya dapat menghadirkan pegawai dari BPBD Sikka dan dalam dialog para pegawai ini mengatakan bahwa mreka belum mengambil langka penanganan karena belum ditetapkan bawa situasi palue dalam keadaan darurat bencana. Dalam ddialog ini tidak ada titik temu untuk mengurai ketegangan, Yohanes Kia Nunang membacakan pernyataan Sikap Forum isi tuntutan masa Aksi :

Setelah pernyatasan sikkap dibacakan Wakil ketua DPRD lansung memerintakan kepala BPBD Sikka untuk segera berkoordinasi dengan bupati Sikka dan segera melakukan tindaka sesuai dengan tuntutan masa aksi. masa aksi menunggu di DPRD Sikka samapai mendapatkan kepastian.

pada pukul 17.00; pegawai BPBD yang diperintakan untuk melakukan koordinasi dengan bupati sikka datang kembali ke BPBD dan memberitaukan bahwa :

  1. mereka telah berkoordinasi dengan Bupati Sikka dan bupati sikka memerintakan; agar masa aksi bisa mengunsi ke transito.

  2. penanganan pengunsi di transito akan ditangani oleh Pemda Sikka.

  3. pemerintah akan berkoordinasi dengan camat alok barat untuk mendapatkan lahan untuk dibangun barak pengunsi.

pertanyaan masa aksi : Kapan pernyataan ke 3 ini di realisasi jawabannya tidak pasti yaitu dalam waktu dekat. pertanyaan berikutnya : apakah di jamin kami puluhan dan nantinya ratusan orang ini ke transito dan tidak diterlantarkan ??? karena sudah beberapa kk yang mengunsi di transito dan diterlantarkan. pertanyaaan inipun tidak ada kepastian jawaban.

karena tidak pasti maka masa aksi memutuskan untuk tetap menginap di kantor DPRD . malam itu masa aksi menetap di kantor DPRD.

pagi pukul 7.30 ada acara di kantor bupati Sikka : seluruh mobil dinas bergerak menuju kantor bupati Sikka pengungsi berpikir mereka akan mengadakan rapat koordinasi untuk penanganan bencana palue ternyata acara pelantikan Ekselon II.

Sebelum masa aksi bergerak menuju kantor Bupati Sikka, korlap FROMKOLEGA (Forum Masyarakat Letusan Gunung Api Rokatenda-Palue (sdr. Yohanes Kia Nunang) telah memperingatkan Bupati Sikka dan seluruh pegawai serta para undangan agar tidak meninggalkan kantor Bupati Sikka sebelum FROMKOLEGA bertemu dengan Bupati Sikka. Tetapi peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Bupati dan seluruh pegawai serta para undangan dan mereka meninggalkan kantor Bupati Sikka. Maka pada pukul 10.30 masa FROMKOLEGA secara spontan menahan dan meminta seluruh mobil dinas yang ditumpangi untuk kembali ke kantor Bupati Sikka dan masa mau menggunakan mobil tersebut untuk membantu para korban letusan gunung Rokatenda-Palue untuk pendistribusian logistik. Pukul 10.40 masa FROMKOLEGA bergerak dari kantor DPRD menuju kantor Bupati Sikka, ketika masa sampai di jln El-Tari (depan kantor Bupati Sikka) ada beberapa mobil dinas yang keluar sehingga masa menghadang beberapa mobil dinas termasuk mobil yang ditumpangi camat Nita, Bpk Dominikus Mena da Silva dan meminta dengan hormat agar bapak camat Nita turun dari mobil dinas dan menggunakan ojek karena mobil dinas tersebut akan dipakai oleh Forum untuk mengantar logistik bagi para korban letusan gunung Rokatenda. Namun pak camat tidak mau turun dari mobil dinas tersebut karena pak camat mengatakan bahwa dia tidak ada urusan dengan pengungsi korban letusan gunung Rokatenda sehingga masa marah maka Koordinator FROMKOLEGA, Bpk Damianus Wera menghadang mobil dengan posisi berdiri menahan di kap depan mobil dan kawan korlap Yohanes Kia Nunang (ketua LMND Ekskot Sikka) naik ke atas mobil dinas camat Nita sambil berorasi. Kemudian sekali lagi masa aksi meminta camat turun dari mobil dinas tersebut dan memakai ojek untuk pulang, maka bpk camat pun turun dan mobil tersebut diarahkan menuju kembali ke kantor Bupati Sikka, setelah mobil dinas diarahkan masuk pintu gerbang ditutup oleh masa. ketika berada di kantor bupati masa FROMKOLEGA berorasi dan meminta untuk bertemu dengan bupati Sikka, namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh Bupati Sikka. setelah beberapa menit kemudian wakil Bupati Sikka bertemu dengan masa aksi, namun masa aksi menolak, masa aksi mau bertemu dengan Bupati Sikka sebagai penentu kebijakan (komando bencana) sebab saat itu juga Bupati Sikka berada di tempat dan sementara menjalankan tugas, bukan wakil bupati Sikka. Masa aksi merasa permintaan tersebut sdh tidak terpenuhi sehinga masa bersepakat untuk kembali menduduki kantor DPRD Sikka. Pada tanggal 31 Desember 2012 saudara ketua LMND Sikka, Yohanes Kia Nunang menerima surat panggilan dari polisi dengan nomor surat: SP.Gil/363/XII/2012/Reskrim. isi surat tersebut menyatakan bahwa saudara Yohanes Kia Nunang sebagai tersangka dalm perkara tindak pidana tidak menyenangkan yang terjadi pada hari sabtu tgl 29 Desember sekitar pkl 11.00 wita bertempat di jln El Tari depan kantor DPRD kab Sikka sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) KUHP dan atau pasal 406 atas laporan camat Nita.

Pada tanggal 03 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 – 12.00 wita sdr Yohanes Kia Nunang diperiksa oleh Polres Sikka (Reskrim). Dalam pemeriksaan tersebut sdr Yohanes Kia Nunang dinyatakan ditahan.

Mengapa kami menuntut Pemda Sikka untuk segera melakukan respon atas bencana Gunung Api Roketenda :

1. Pengungsi letusan gunung api Rokatenda Palue yang berada di Kec . Maurole kab. Ende, dari 3 desa, Yaitu desa Keliwumbu berjumlah 46 KK, 141 jiwa, desa Mausambi 26 KK, 103 jiwa, desa ulu Dala 55 kk, 188 jiwa,sementara pengungsi yang berada di tempat penampungan keluarga di Kab. Sikka yaitu di rumah Bapak Damianus Wera berjumlah 250 jiwa, centrum 50 jiwa, waturia, 350 jiwa , Waioti 5o jiwa, Wolonmbue 250 jiwa. Total 1.512 jiwa dan masi banyak lagi parapegungsi yang tidak terdata, serta masi ada yang bergerak dari Palue untuk menyelamatkan diri ke Kab. Ende maupun Kab.Sikka. Para pengungsi sangat tidak di urus dengan baik oleh pemerintah Kab.Sikka terutama dalam hal kebutuhan para pengungsi seperti [ pangan, pakaian, tempat tidur, fasilitas kesehatan, air bersih, serta MCK.

2. Sudah 3 bulan anak – anak sekolah korban letusan gunung api Rokatenda yang terdiri dari 12 SD, dan 2 SLTP tidak dapat melakukan proses belajar mengajar padahal tinggal beberapa bulan lagi anak – anak kls 6 dan kls 9 akan mengikuti Ujian Akir Nasional [UN ].

Pencatat Kronologs KPK PRD Sikka & LMND ekskot Sikka.

Klemens kheri S.pd

KRONOLOGI AKSI FROMKOLEGA

Tgl 28 Desember 2012, masa yang tergabung dari pengungsi letusan gunung api roketenda dan aktivis KPK PRD Sikka dan Aktivis LMND Ekskot SIkka berkumpul di posko pengungsi yang dibangun secara pribadi oleh bapak Damianus Wera di kilo Dua Kota Uneng. Tepat pukul 09.00 Witeng masa aksi bergerak dari kilo 2 menuju kantor DPRD Sikka melalui jln diponogoro, jln Nong Meak, Jalan Anggrek, menuju jln Eltari 1, Eltari 2 menuju kantor DPRD, selama perjalanana masa berorasi dan meneriakan ye-yel menuntut pemda Sikka segera mengurus pengunsi korban letusan Gunung Api roketenda yang sudah 3 bulan mengunsi.

Masa aksi tiba di gedung DPRD sekitar pukul 10.30 Witeng. Informasi yang diterima dari Sekwan bahwa seluruh anggota DPRD Sikka lagi tugas keluar daerah jadi masa aksi tidak bisa berdialog dengan DPRD Sikka. Saat itu sedikit terjadi ketegangan karena harapan rakyat untuk bertemu DPRD untuk tidak terpenuhi. Pukul 11.00; Pintu kantor DPRD Sikka di buka dan sekwan menginformasikan bahwa masa aksi bisa berdialog dengan sala satu pimpinan DPRD Sikka yaitu bapak Drs Alexander Longginus. Masa aksi diminta untuk masuk, ratusan masa aksi memenuhi ruangan DPRD Sikka untuk berdialog dengan Wakil Ketua DPRD Sikka.

Dialog dengan wakil ketua DPRD tidak dapat menjawab tuntutan masa aksi untuk segera mendapat pernyataan resmi Dari PEMDA SIKKA (bupati Sikka) dalam melakukan penanganan terhadap pengungsi Gunung Api Roketenda. Karena DPRD hanya dapat menghadirkan pegawai dari BPBD Sikka dan dalam dialog para pegawai ini mengatakan bahwa mreka belum mengambil langka penanganan karena belum ditetapkan bawa situasi palue dalam keadaan darurat bencana. Dalam ddialog ini tidak ada titik temu untuk mengurai ketegangan, Yohanes Kia Nunang membacakan pernyataan Sikap Forum isi tuntutan masa Aksi :

Setelah pernyatasan sikkap dibacakan Wakil ketua DPRD lansung memerintakan kepala BPBD Sikka untuk segera berkoordinasi dengan bupati Sikka dan segera melakukan tindaka sesuai dengan tuntutan masa aksi. masa aksi menunggu di DPRD Sikka samapai mendapatkan kepastian.

pada pukul 17.00; pegawai BPBD yang diperintakan untuk melakukan koordinasi dengan bupati sikka datang kembali ke BPBD dan memberitaukan bahwa :

  1. mereka telah berkoordinasi dengan Bupati Sikka dan bupati sikka memerintakan; agar masa aksi bisa mengunsi ke transito.

  2. penanganan pengunsi di transito akan ditangani oleh Pemda Sikka.

  3. pemerintah akan berkoordinasi dengan camat alok barat untuk mendapatkan lahan untuk dibangun barak pengunsi.

pertanyaan masa aksi : Kapan pernyataan ke 3 ini di realisasi jawabannya tidak pasti yaitu dalam waktu dekat. pertanyaan berikutnya : apakah di jamin kami puluhan dan nantinya ratusan orang ini ke transito dan tidak diterlantarkan ??? karena sudah beberapa kk yang mengunsi di transito dan diterlantarkan. pertanyaaan inipun tidak ada kepastian jawaban.

karena tidak pasti maka masa aksi memutuskan untuk tetap menginap di kantor DPRD . malam itu masa aksi menetap di kantor DPRD.

pagi pukul 7.30 ada acara di kantor bupati Sikka : seluruh mobil dinas bergerak menuju kantor bupati Sikka pengungsi berpikir mereka akan mengadakan rapat koordinasi untuk penanganan bencana palue ternyata acara pelantikan Ekselon II.

Sebelum masa aksi bergerak menuju kantor Bupati Sikka, korlap FROMKOLEGA (Forum Masyarakat Letusan Gunung Api Rokatenda-Palue (sdr. Yohanes Kia Nunang) telah memperingatkan Bupati Sikka dan seluruh pegawai serta para undangan agar tidak meninggalkan kantor Bupati Sikka sebelum FROMKOLEGA bertemu dengan Bupati Sikka. Tetapi peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Bupati dan seluruh pegawai serta para undangan dan mereka meninggalkan kantor Bupati Sikka. Maka pada pukul 10.30 masa FROMKOLEGA secara spontan menahan dan meminta seluruh mobil dinas yang ditumpangi untuk kembali ke kantor Bupati Sikka dan masa mau menggunakan mobil tersebut untuk membantu para korban letusan gunung Rokatenda-Palue untuk pendistribusian logistik. Pukul 10.40 masa FROMKOLEGA bergerak dari kantor DPRD menuju kantor Bupati Sikka, ketika masa sampai di jln El-Tari (depan kantor Bupati Sikka) ada beberapa mobil dinas yang keluar sehingga masa menghadang beberapa mobil dinas termasuk mobil yang ditumpangi camat Nita, Bpk Dominikus Mena da Silva dan meminta dengan hormat agar bapak camat Nita turun dari mobil dinas dan menggunakan ojek karena mobil dinas tersebut akan dipakai oleh Forum untuk mengantar logistik bagi para korban letusan gunung Rokatenda. Namun pak camat tidak mau turun dari mobil dinas tersebut karena pak camat mengatakan bahwa dia tidak ada urusan dengan pengungsi korban letusan gunung Rokatenda sehingga masa marah maka Koordinator FROMKOLEGA, Bpk Damianus Wera menghadang mobil dengan posisi berdiri menahan di kap depan mobil dan kawan korlap Yohanes Kia Nunang (ketua LMND Ekskot Sikka) naik ke atas mobil dinas camat Nita sambil berorasi. Kemudian sekali lagi masa aksi meminta camat turun dari mobil dinas tersebut dan memakai ojek untuk pulang, maka bpk camat pun turun dan mobil tersebut diarahkan menuju kembali ke kantor Bupati Sikka, setelah mobil dinas diarahkan masuk pintu gerbang ditutup oleh masa. ketika berada di kantor bupati masa FROMKOLEGA berorasi dan meminta untuk bertemu dengan bupati Sikka, namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh Bupati Sikka. setelah beberapa menit kemudian wakil Bupati Sikka bertemu dengan masa aksi, namun masa aksi menolak, masa aksi mau bertemu dengan Bupati Sikka sebagai penentu kebijakan (komando bencana) sebab saat itu juga Bupati Sikka berada di tempat dan sementara menjalankan tugas, bukan wakil bupati Sikka. Masa aksi merasa permintaan tersebut sdh tidak terpenuhi sehinga masa bersepakat untuk kembali menduduki kantor DPRD Sikka. Pada tanggal 31 Desember 2012 saudara ketua LMND Sikka, Yohanes Kia Nunang menerima surat panggilan dari polisi dengan nomor surat: SP.Gil/363/XII/2012/Reskrim. isi surat tersebut menyatakan bahwa saudara Yohanes Kia Nunang sebagai tersangka dalm perkara tindak pidana tidak menyenangkan yang terjadi pada hari sabtu tgl 29 Desember sekitar pkl 11.00 wita bertempat di jln El Tari depan kantor DPRD kab Sikka sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) KUHP dan atau pasal 406 atas laporan camat Nita.

Pada tanggal 03 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 – 12.00 wita sdr Yohanes Kia Nunang diperiksa oleh Polres Sikka (Reskrim). Dalam pemeriksaan tersebut sdr Yohanes Kia Nunang dinyatakan ditahan.

Mengapa kami menuntut Pemda Sikka untuk segera melakukan respon atas bencana Gunung Api Roketenda :

1. Pengungsi letusan gunung api Rokatenda Palue yang berada di Kec . Maurole kab. Ende, dari 3 desa, Yaitu desa Keliwumbu berjumlah 46 KK, 141 jiwa, desa Mausambi 26 KK, 103 jiwa, desa ulu Dala 55 kk, 188 jiwa,sementara pengungsi yang berada di tempat penampungan keluarga di Kab. Sikka yaitu di rumah Bapak Damianus Wera berjumlah 250 jiwa, centrum 50 jiwa, waturia, 350 jiwa , Waioti 5o jiwa, Wolonmbue 250 jiwa. Total 1.512 jiwa dan masi banyak lagi parapegungsi yang tidak terdata, serta masi ada yang bergerak dari Palue untuk menyelamatkan diri ke Kab. Ende maupun Kab.Sikka. Para pengungsi sangat tidak di urus dengan baik oleh pemerintah Kab.Sikka terutama dalam hal kebutuhan para pengungsi seperti [ pangan, pakaian, tempat tidur, fasilitas kesehatan, air bersih, serta MCK.

2. Sudah 3 bulan anak – anak sekolah korban letusan gunung api Rokatenda yang terdiri dari 12 SD, dan 2 SLTP tidak dapat melakukan proses belajar mengajar padahal tinggal beberapa bulan lagi anak – anak kls 6 dan kls 9 akan mengikuti Ujian Akir Nasional [UN ].

Pencatat Kronologs KPK PRD Sikka & LMND ekskot Sikka.

Klemens kheri S.pd

Mus Muliadi

Dipublikasi di Berita | Meninggalkan komentar

NTT BUTUH PEMIMPIN VISIONER, HUMANIS – EKOLOGIS

NTT BUTUH PEMIMPIN VISIONER, HUMANIS – EKOLOGIS

(catatan pinggir buat pemimpin NTT 2013 – 2018)

Oleh: Herry Naif

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah NTT

dan Anggota NTT Policy Forum

Sebulan lagi, warga Nusa Tenggara Timur akan mengikuti pesta demokrasi akbar, Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung (Pemilukadal). Momentum demokrasi ini dimaknai sebagai ajang partisipasi rakyat dalam menentukan siapa pemimpin. Partai politik telah menentukan figurnya untuk maju dalam pertarungan ini. Wacana akan siapa pemimpin NTT lima (5) tahun ke depan sedang ramai diperdebatkan warga baik secara individu atau pen kelompok dengan mengacu pada berbagai aspek nilai, baik kualitas intelektual, moral, visi-misi dan spiritual yang ingin diemban. Rekam jejak atas track record dari setiap pasangan calon sedang dilakukan berbagai pihak wujud penilaian atas setiap pasangan calon yang akan ikut bertarung dalam pemilukadal.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah NTT telah menentukan lima paket yang lolos seleksi diantaranya, (1).Eston Funay – Paul Tallo, (2) I. A. Medah – Melky Lakalena (Tunas), (3). Christian Rotok – Paul Liliyanto (Cristal), (4). Frans Lebu Raya – Beny Litelnoni (Frendly) dan (5). Beny K. Harman – Whilem Nope (BKH – Nope). Kelima paket ini sudah pasti merias diri dengan visi-misi dan isu – strategi yang akan dimanfaatkan sebagai istrumen pelumas hati rakyat dalam meraih suara terbanyak.

Terlepas dari perdebatan politik yang ada, isu pemberantasan kemiskinan dan korupsi terus mendaptkan perhatian. Selain itu, isu penyelamatan ekologi melalui penolakan pertambangan di NTT pun mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk dari para pasangan calon Gubernur NTT.

Sebagian pasangan calon Gubernur yang bertarung tidak lupa membicarakan pertambangan sebagai satu substansi yang dibicarakan serius. Itu berarti, bahwa wacana akan adanya kelestarian dan penyelamatan ekologi tersisa juga sedang mendapat perhatian dalam perhelatan politik di NTT.

Secara de fakto, ada pasangan calon yang terang-terangan menyatakan sikap menolak tambang, monitoring pertambangan tetapi ada pula yang seolah-olah buta-tuli terhadap kontraversi pertambangan yang terjadi di wilayah-wilayah pertambangan di NTT. Malah, ada yang menyatakan menolak tambang sama dengan menolak dana pusat.

Kendati demikian, sebagai warga yang cerdas dan kritis, tentunya tidak gampang menerima namun menyimak semua wacana yang ada. Seyogyanya, perlu dilakukakn kajian-sintesis antara gagasan dan pengalaman empirik-historis agar tidak dinilainya sedang onani politik untuk mendapatkan simpati dari kelompok-kelompok masyarakat yang secara tegas menolak adanya pertambangan. Wacana tolak tambang harusnya berbasis pada “political will” yang teruji dari berbagai faktor seperti rekam jejak, bahwa apakah pasangan calon itu adalah orang yang pernah punya cerita menyelamatkan lingkungan hidup.

Pergunjingan ini pun hendaknya dihantar sampai pada refleksi kritis atas model pengelolaan sumber daya alam yang humanis-ekologis. Pembahasan penyelamatan ekologi di NTT tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik (mati) dan biotik (hidup). Faktor abiotik antara lain suhu, air, kelembaban, cahaya, dan topografi, sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan.

Karena itu, model pengelolaan sumberdaya alam yang eksploitatif dan ekstraktif mestinya dipertimbangkan secara matang dalam kacamata ekologi di Nusa Tenggara Timur yang mana adalah deretan pulau-pulau kecil yang memiliki keterbatasan ekosistem yang tentunya rentan terhadap masifnya bencana ekologi. Industri ekstraktif tidak ramah terhadap hutan, air, ekosistem, perkampungan. Malah menimbulkan banyak kerusakan lingkungan hidup yang tak bisa dipulihkan dalam rentang waktu yang singkat.

Disadarai atau tidak, bencana ekologi sedang melanda dunia. Kerusakan alam hampir tidak dapat dibendung. Hutan yang memiliki fungsi penting dalam menyiapkan carbon, pelindung sumber mata air serta penyeimbang flora dan fauna tidak digubris. Semangat eksploitatif dan tindakan-tindakan ekstraktif telah sedang meracuni manusia dalam rangka mewujudkongkretkan pembangunan yang mengayomi masyarakat menuju kesejahteraan yang absurd. Kemudian, disimpulkan bahwa lingkungan rusak karena kemiskinan.

Siapa bilang, kemiskinan mendorong orang untuk melakukan tindakan penggerukan alam tanpa pertimbangan keseimbangan ekologi. Mari kita menjawab…?

Bukankah realitas kemiskinan seakan memaksa para pengambil kebijakan agar kemudian berkompromi dengan pemodal untuk melakukan pengelolalaan Sumberdaya alam? Ataukah, mereka itu yang sedang dijerat kemiskinan?

Dewes Decker yang membuat lukisan tentang Indonesia dalam buku “Tanah Air”, menyimpulkan bahwa Indonesia adalah zamrud katholistiwa. Indonesia memiliki potensi alam yang luar biasa didukung dengan keanekaramana hayati yang tidak dimiliki bangsa lain. Seiring dengan kekayaan itu, herannya kemiskinan itu terus menggurita.

Apakah kemiskinan harus dijawab dengan penggerukan alam? Ataukah pengambilan kekayaan alam yang mempertimbangkan nilai keseimbangan (value judgement) akan membawa keadilan ekonomi dan ekologi?

Seyogyanya kita belajar dari negerinya Fidel Castro (Kuba) yang mana telah menemukan jurus jitu yang mirip dengan konsep “berdikari” yang pernah menjadi slogan Indonesia. Bahwa “produksilah apa yang kita miliki dan kita butuhkan dengan cara dan arah yang kita inginkan”. Bukannya memproduksi sesuatu yang dibutuhkan pemodal dan asing.

Apaila Indonesia dan NTT pada khususnya terus terjerumus dalam penggerukan Sumberdaya alam terbarukan dan tak terbarukan, tak heran bencana ekologi yang masif terjadi pun terus menjadi hasil tuaian bersama.

Kenyataan itu tidak sedang kita disadari. Ketidakseimbangan curah hujan sedang menjadi keluhan petani NTT. Abrasi pantai, longosoran, banjir, kekeringan sumber mata air dan lainnya harusnya menjadi refleksi-kritis warga terutama para calon pemimpin NTT yang sedang bertarung, sampai kapan bencana itu diminimalisir.

Hakekatnya, pemerintah dimandati mengurus sumberdaya alam yang mengedepankan kepentingan ekonomi daripada kepentingan ekologi, sosial dan budaya. Akibatnya, kelompok tertentu saja yang menguasai keuntungan pengelolaan sumberdaya alam. Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Kontrak Karya Pertambangan, Hak Pengelolaan Pesisir dan Perikanan (HP3), dan sebagainya adalah mekanisme formal negara dalam mengekploitasi sumberdaya alam mulai dari pegunungan, hutan, perkebunan, pemukiman, pesisir, dan laut atas nama negara untuk kepentingan investasi.

Tidak heran, di sekitar lokasi-lokasi konsesi sumberdaya alam, pada umumnya masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam pengelolaan. Dalam banyak kasus, mereka menjadi korban penggusuran, pemaksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sumber-sumber penghidupan rakyat dikuasai negara dan digadaikan pada modal. Rakyat hanya dijadikan sebagai subjek penonton dalam seluruh kebijakan dengan basis argumentasi adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertanyaannya, dimanakah posisi rakyat? Bukankah kita sedang menanti remah-remah keuntungan yang diperoleh modal. Kita sedang terasing di negeri sendiri.

Herannya, fakta ini tidak pernah dijadikan sebagai bahan refleksi agar model pengelolaan sumberdaya alam diubah dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan lingkungan hidup. Artinya, pengelolan sumberdaya alam yang humanis-ekologis menjadi solusi alternatif pemimpin dan warganya dalam mengelola sumber-sumber penghidupan yang dimilikinya.

Berbagai permasalahan ini menjadi cerminan bahwa kita sedang dimiskinkan oleh sistem pengelolaan sumberdaya alam yang dikembangkan selama ini. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan serta home industry, industri rumah tangga (tenun-ikat) dan berbagai kerajinan rakyat lainnya mestinya didorong menjadi modal dan sumber penghidupan yang mendapatkan asupan perhatian serius dari pemerintah. Bukannya, para petani divonis perusak hutan tanpa sebuah solusi? Peternak dinilai gagal karena jumlah ternak berkurang dari tahun ke tahun. Nelayan dinilai sebagai yang menuai tanpa menanam. Kelompok tenun-ikat dari ibu-ibu di NTT hanya sekedar jadi peserta festival atau pameran budaya. Pariwisata hanya menjadi ajang kampanya tanpa mempersiapkan infrastruktur yang memadai.

Sejauhmana tawaran alternatif yang diemban dalam mendorong pertanian selaras alam, bukan sekedar seremoni food summit rutinitas tahunan. Peternakan yang seharusnya memenuhi pasaran daging, bukan impor daging sapi besar-besaran yang bermotifkan korupsi. Para nelayan mestinya memenuhi asupan protein anak-anak NTT bukanya dibiarkan terus dijarah oleh kapal-kapal asing. Produksi kelompok tenun ikat mestinya menyaingi pasaran batik, bukannya dihadirkan saat festival dan pameran budaya.

Sadar atau tidak, pilihan akan adanya pertambangan di NTT adalah wujud kegagalan negara (pemerintah provinsi) NTT dalam mengembangkan sektor-sektor riil tersebut. Sebab bila ditelaah secara logis dan melakukan studi perbandingan antara in come (pendapatan) tidak sebanding dengan biaya reklamasi. Kita tidak hanya fokus pada kerusakan lingkungan tetapi harus dilihat dalam ranah kerusakan ekosistem dan land scape yang ditimbulkan.

Rendanya pendapatan dari beberapa sektor bukannya mengamini bahwa dengan investasi pertambangan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, Pemkab TTU mengeluarkan 86 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Mangan yang akan melahap habis lahan pertanian rakyat. Pemkab Manggarai telah mengeluarkan 23 SK Pertambangan yang kemudian bisa menggusur tanaman kopi unggulan. Pemkab Manggarai Barat 10 IUP Pertambangan yang akan berdampak pada rusaknya panorama keindahan Labuan bajo dan pulau-pulaunya. Padahal, spesies komodo yang langka ini sedang dipromosikan menjadi the seven wonders di dunia. Pemkab Ende pun telah mengeluarkan 20 Ijin Usaha Pertambangan. Pemkab Lembata mengeluarkan sebuah perijian tambang di wilayah Leragere yang hampir mencakupi setengah wilaya Lembata dengan janjinya akan dibangun apertemuan bagi rakyat. Gubernur NTT telah mengeluarkan SK No. 134 Tahun 2008 tentang Penyelidikan Umum yang melintasi 4 Kabupaten di Pulau Sumba dan melakukan Mou (Memorandum of Understanding) dengan beberapa investor untuk melakukan pertambangan di beberapa Kabupaten di Pulau Timor dan Flores. Kasus pencemaran Laut Timor oleh Perusahan Montara, Gubernur berjuang untuk ganti rugi atas kerusakan biota laut akibat pencemaran tersebut. Apabila perjuangan ini sungguh dilandasi oleh gugatan akan gagasan pemulihan ekologi, semestinya sebagai pihak yang memiliki otoritas perlu mencabut seluruh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak jauh berbeda dengan Perusahaan Montara. Ataukah ini hanya berintensi mendapatkan biaya kerugian yang begitu besar?

Sumberdaya alam dieksploitasi secara serampangan untuk kepentingan pembayaran utang luar negeri serta mempertebal kantong-kantong kroni elit-elit kapitalis. Semua kebijakan yang berkaitan dengan sumberdaya alam didesign menjadi sektoral dan teralienasi untuk maksud-maksud mulusnya jalan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Pra-syarat yang perlu dilakukan untuk sebuah pengelolaan sumberdaya alam yang visioner, humanis-ekologis perlu diimplementasikan dengan beberapa wujud, diantaranya; Pertama, bagaimana penataan ruang kelola agar menghindari tumpang tindi (over laping). Kedua, pengelolaan sumberdaya alam berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) Bioregion. Semestinya pertimbangan keadilan akses bagi masyarakat hilir-hulu. Lebih dari itu monitoring akan adanya deforestrasi dan degradasi kualitas lingkungan hulu untuk meminimalisir bencana di daerah hilir. Ketiga, perlindungan kawasan peresapan air (water scatchman area) agar melihat sejauhmana kualitas kawasan penyangga tersebut.. Keempat, bagaimanamendorong partisipasi rakyat dalam penyelamatan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama.

Mengakhiri tulisan ini, seluruh komponen diajak untuk “Pulihkan NTT, Utamakan Keselamatan Rakyat”!

Dipublikasi di Artikel, Tambang | Meninggalkan komentar