16 Suku Tolak Tambang Mangan: Aspirasi Masyarakat Selama Ini Terabaikan

Kefamenanu, Kompas – Sebanyak 16 suku di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, menggelar sumpah adat, mencegah penambangan mangan dan pembangunan pabrik pemurnian batu mangan di Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah. Lokasi yang juga kampung adat itu jadi pusat pertanian, sumber mata air, dan padang penggembalaan.

Ritual adat yang digelar Sabtu (8/9) dihadiri para tua adat, perwakilan raja Biboki, aktivis lingkungan hidup, masyarakat, dan tokoh agama. Sebelumnya dilakukan perayaan misa dipimpin Pastor Piter Bataona SVD. ”Pemerintah daerah dan perusahaan agar memperhatikan aspirasi masyarakat,” kata Bataona.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Timur Hery Naif, di Kefamenanu, Minggu (9/9), mengatakan, aspirasi masyarakat menolak kegiatan tambang yang disampaikan ke pemerintah setempat selama dua bulan terakhir ini tidak ditanggapi. Warga pun menempuh jalur alternatif, yakni mengadakan ritual adat dan sumpah adat diikuti 550 orang dari 16 suku.

Tak mau terkontaminasi

Upacara dan sumpah adat itu disebut pao pah nifu tobam tafa, artinya perlindungan alam semesta dan manusia yang menghuninya. Siapa yang melanggar ritual dan sumpah adat akan menanggung risikonya.

”Mereka ingin sawah seluas 840 hektar, padang penggembalaan, hutan lindung, sumber air, dan permukiman warga tidak rusak dan terkontaminasi tambang,” ujarnya.

Ritual adat diselenggarakan di dusun Busan, (kampung tua) terdapat kuburan leluhur, rumah adat, dan sejumlah benda adat peninggalan tua. Di tempat ini, hewan kurban berupa tiga ekor babi dan tujuh ekor ayam jantan disembeli, darah hewan diperciki pada pohon, hutan, dan batu-batuan di lokasi yang bakal dijadikan kawasan tambang.

”Leluhur diundang hadir menjaga kawasan itu karena aspirasi masyarakat yang menolak tambang tidak diperhatikan pemerintah. Semua orang, termasuk pemda dan pengusaha, dilarang membawa alat berat memasuki kawasan Oekopa guna merusak hutan dan lahan pertanian warga di dalamnya,” kata Naif.

Sekitar 100 meter dari dusun itu dipatok titik-titik pengeboran mangan dan pembangunan pabrik oleh PT GEI. Jika aktivitas itu dilanjutkan, pusat pemakaman leluhur, kampung adat, dan lahan persawahan 840 hektar di kawasan itu bakal rusak.

Utusan Raja Biboki, Subero Neno Biboki, berpendapat, sejak dulu warga hidup aman. Mereka juga tidak pernah mengalami kelaparan karena alam sudah menyediakan hutan, lahan subur, padang penggembalaan, dan sumber air.

Jika pabrik pemurnian mangan dibangun, peluang pencemaran dan kerusakan hutan besar. Perusahaan cenderung mengejar untung ketimbang memperhatikan lingkungan, apalagi sudah menyerahkan dana jaminan pelestarian lingkungan kepada pemerintah setempat. Pemkab telah membangun irigasi bernilai miliaran rupiah. Sekitar 4.000 ton gabah kering diproduksi dari kawasan Oekopa. (KOR)

Sumber: Kompas 10 September 2012 hlm. 22.

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Tolak Tambang Mangan, Warga Oekopa Lakukan Ritual Adat

WALHI News, Menyikapi masifnya pertambangan terutama yang sedang dialami di Oekopa, sebanyak 16 suku dan ratusan warga Desa Oekopa dan warga desa tetangga lainnya di Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, melakukan ritual adat Pao Pah Nifu, Tobam tafa (Perlindungan Alam dan Manusia). Tujuannya, menolak aktivitas tambang mangan dan rencana pembangunan pabrik pengolah batu mangan di kampung tersebut oleh PT Gema Energy Indonesia.

Sebelum upacara adat itu, dilakukan perayaan ekaristi di Kapela Oekopa yang dipimpin oleh Pater Piter Bataona, SVD (Koordinator JPIC SVD Timor). Dalam kotbanya, pastor menyampaikan soal pengalaman umat Israel yang mana melihat tanah Israel sebagai tanah terjanji yang dipenuhi susu dan madu. Mereka harus pergi dari Mesir meninggalkan penindasan Mesir. Dalam konteks itu, Oekopa hendaknya dilihat sebagai daerah atau tanah terjanji umat oekopa yang penuh dengan susu dan madu. Kita telah hidup dan menyatu dengan alam sebagai bentuk integrasi diri dan Allah dalam seluruh hidup kita, demikian tukas Pastor Piter.

Perayaan Ekaristi dan Ritual itu berlangsung pada Minggu (2/9/2012), dengan menyembelih seekor babi merah dan ayam jantan hitam, serta kelengkapan ritual adat lainnya yang dibentangkan di sebuah kain adat suku usat nesi Sonafk”bat. Hadir dalam acara itu, Pasto Piter Bataona, SVD, Victor Manbait (Direktur LAKMAS), Herry Naif (WALHI NTT) dan Kepala Desa Adat Tamkesi Usboko. Pada acara adat itu, Kepala Desa Adat Tamkesi Usboko mengatakan, ritual adat itu merupakan sebuah pemurnian untuk memperkuat yang benar, bukan membenarkan yang kuat karena dipengaruhi oleh kekuasaanan uang.

Senada dengan itu, utusan Raja Biboki, Suberu Neno Biboki mengatakan, masyarakat sudah dikasih berkat oleh Tuhan untuk menjaga dan memanfaatkan hasil-hasil hutan dan hasil kebun serta sawah agar bisa dikelola dengan baik tanpa harus dirusak. “Kami selama ini hidup dari hasil hutan, kebun dan sawah sehingga kalau dibuat rusak, nanti nasib kami warga Oekopa dan beberapa desa di sekitarnya mau seperti apa jadinya,” ujar Suberu.

Sementara itu, Oliva Usatnesi, salah seorang warga Oekopa mengatakan, kalau seandainya pabrik dibangun, beberapa sumber mata air warga di sekitar areal tambang akan tercemar limbah mangan yang tentunya berdampak pada kesehatan mereka.”Kalau seandainya air tercemar limbah, kami harus ambil air di mana? Apalagi debit air di daerah kami terbatas, sehingga kami minta agar pemerintah daerah membantu kami dengan cara segera membatalkan izin operasi dan pembangunan pabrik mangan itu,” harap Oliva.

Sedangkan Gabriel Manek (Ketua Forum Peduli Alam dan Budaya Oekopa) mengatakan bahwa “Kami tolak kehadiran serta aktivitas PT Gema Energy Indonesia di desa kami karena lahan sawah terancam dialiri limbah olahan batu mangan. Lalu bagaimana dengan dampak lingkungan juga kesehatan kami di sini,” kata Gabriel Manek, yang diamini oleh beberapa warga Oekopa lainnya.

Karena acara adat itu dilakukan di Busan (Kampung lama) yang mana terdapat pekuran leluhur Usatnesi Sonafk’bat, sempat dilihat bahwa titik-titik pemboran mangan yang telah dipatok oleh PT Gema Energy Indonesia berjumlah sekitar 200 lebih dan masuk dalam areal kawasan hutan. Herannya, hingga hari ini Dinas Kehutanan TTU, Badan Lingkungan Hidup (BLH) TTU, Bapeda TTU serta Dinas Pertanian Kabupaten TTU menyikapi permasalah tersebut. Padahal kawasan itu adalah salah satu sentral produksi pangan (beras) di Kabupaten TTU yang sudah mendapat alokasi anggaran miliaran rupaih untu membuat Bendungan dan Pengairan. Kenapa pemkab TTU tidak serius mengurus persawahan mereka tetapi harus mengurus pertambangan yang dilihatnya sebagai industri keruk, demikian kata Victor Manbait (Direktur Lakmas).

Warga oekopa lakukan ritual adat di busan, kampung lama di sana masih terdapat pekuburan leluhur dan tempat ritual ada mereka

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Lokakarya Monitoring Dampak dan Analisa Pertambangan Mangan di Pulau Timor Barat

Lokakarya Monintoring dan Analisa Dampak Pertambangan Mangan di Pulau Timor yang diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi NTT dan Charles Darwin Univercity (CDU) di hotel Maya Kupang(28-29/08/12). Kegiatan ini dihadiri oleh BLHD, Dinas Pertambangan dan Energi, Bapeda, Dinkes se-kabupaten di Pulau Timor, Akademisi dan beberapa NGO di Kota Kupang.

Lokakarya ini dibuka oleh Eston Funay (Wakil Gubernur NTT) dihadiri oleh Karliansya (Deputi Perlindungan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup) Kementrian Lingkungan Hidup. Dalam Presentasinya, Karliansyah mengutarakan mengenai pertambangan yang harus dilakukan secara baik, mulai dari perencanaan hingga reklamasi. Karena itu, pengawasan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara tegas dan baik.

Menanggapi prensentasi ini, Herry (Direktur WALHI NTT) menyatakan bahwa sejauh pengalaman pemantauan WALHI di seluruh Indonesia, belum ditemukan sebuah pertambangan yang baik. Malah yang terjadi adalah masyarakat di lokasi pertambangan dipinggirkan. Hak-hak dasar rakyat di wilayah pertambangan malah dilanggar.

Lebih dari itu, NTT adalah deretan pulau-pulau kecil yang harus dilihat lebih cerdas. Model Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dilakukan di NTT itu ramah lingkungan. Sedangkan Pertambangan adalah industri ekstraktif yang tidak ramah lingkungan. Seyogyanya di tolak dari bumi Flobamoratas, demikian tukasnya.

Sedangkan presentasi beberapa peneliti, seperti Rohan Fisher dari Charles Darwin Univercity menyatakan bahwa pulau Timor adalah wilayah yang labil. Karena itu pengelolaan Sumber daya alam harus dilakukan secara baik.  Kemudian dilanjutkan dengan prensentasi dari Kepala BLH Propinsi NTT bahwa dari hasil monitoring BLH banyak wilayah pertambangan di NTT harus dievaluasi karena berada di wilayah kelola rakyat, yang tentunya akan mengganggu sumber penghidupan rakyat.

Lokakarya ini kemudian berakhir dengan sebuah rekomendasi yang ditandatangani bersama mengenai pemantauan dan evaluasi atas seluruh pertambangan mangan yang ada di NTT.

 

Dipublikasi di Berita | Tinggalkan komentar

Persawahan Rakyat Oekopa Tergusur Akibat Pertambangan Mangan

Mengurai Pertambangan Mangan Oekopa dan Oerinbesi
(Kajian-Analisis Ekonomi, Sosial, Budaya dan Politik) 1
Oleh: Herry Naif 2

I.Profil Oekopa
Secara historis, desa Oekopa termasuk wilayah kevetoran Tamkesi (Biboki). Suku yang dominan ada di wilayah itu adalah Usatnesi Sonaf’Kbat, Soanbubu, Suilkono selain itu ada suku Monemnasi, Tasi, Amteme Taekab, Amsikan, Naitsea, Leoklaran, Taslulu, Usboko.
Secara Administrasi-geografis, desa Oekopa terletak di Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dimana sebelah Utara Berbatasan dengan dengan desa Tualene, Selatan dengan desa Oerinbesi, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belu, Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tautpah. Jumlah penduduk desa Oekopa, 1.271 jiwa (2010), 1.563 (2011). Mayoritas penduduknya berprofesi petani sawah. Karena itu, Oekopa dikenal sebagai salah satu pemasok beras bagi masyarakat Kabupaten TTU dan Kabupaten Belu. Kondisi jarak tempuh menuju Atambua lebih dekat bila dibandingkan dengan kota Kefa, tidak heran bila kemudian para petani lebih memilih menjual panen beras ke Atambua. Namun tidak berarti bahwa dengan kondisi ini kemudian tanggung jawab pemerintah kabupaten TTU tidak memberikan perhatian serius agar bagaimana mengefektifkan pola pertanian di desa tersebut.
Seyogyanya, Oekopa dan Oerinbesi diidentifikasi sebagai daerah potensial pertanian (persawahan) dalam kerangka mendukung program pertanian yang telah dicanangkan sebagai salah satu program strategis Pemerintahan Kabupaten TTU, yakni: Program Padat Karya Pangan (PKP) yang sedang gencar dikampanyekan.
Potensi persawahan  Oekopa dan Oerinbesi didukung kawasan penyanggah yang mana terdapat enam sumber mata air, yakni: Oetobe, Oenenas, Oecikam, oeekam, Oeoni dan Oesanlat. Keenam sumber mata air tersebut digunakan untuk mengairi persawahan Oekopa seluas 840 ha.
Selain  itu, kawasan itu menjadi kawasan penyangga bagi desa Oekopa dan lima (5) Desa lainnya, seperti: (Tualene, Oerinbesi, Tautpah,  Taunbaen dan Biloe). Bahkan juga menjadi salah satu kawasan penyangga untuk hamparan persawahan Lurasik, Inggareo, Matamaro. Kawasan ini pun menjadi kawasan penggembalaan ternak (sapi 752 ekor) bagi warga Oekopa.
Malah secara historis-cultural, wilayah ini dipandang warga sebagai kawasan yang harus dilindungi karena di kawasan itu ada tempat ritus adat (fatukanaf3 dan Oekanaf) dari beberapa suku yang ada di Oekopa.
Itu berarti, pengelolaan lingkungan berasas pada sebuah kearifan lokal yang bernuansa nilai perlindungan ekologis perlu dilestarikan dan diakomodir dalam konsep pengeloaan sumber daya alam.. Hubungan timbal-balik manusia dengan alam dipandang dalam sebuah keadilan demi pewarisan lingkungan bagi generasi selanjutnya.

II.Hasil Temuan4
Sejak tahun 2010, diwacanakan akan adanya pertambangan mangan di desa Oekopa oleh PT. Gema Energi Indonesia (GEI). Sosialisasi dilakukan sekali sebagai bentuk perkenalan perusahan dengan warga. Setelah itu, perusahaan atau pun pemerintah Kabaupaten TTU tidak pernah mendatangi Oekopa untuk melakukakn sosialisasi tentang adanya pertambangan tersebut.
Kendatipun demikian, tahun 2012 perusahaan kembali ke Oekopa dengan mengantongi surat Bupati TTU No. Ek.540/102/IV/2012 tentang Ijin Prinsip Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bijih Mangan kepada PT. Gema Energy Indonesia.
Dari hasil pantauan lapangan yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT dan Lembaga Advokasi Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi (09/08/12) di Oekopa ditemukan beberapa fakta, diantaranya:
Pembangunan stock phile mangan di Oekopa, yang berjarak 10 M dari Pemukiman dan 30 M dari persawahan rakyat;
Kawasan ini oleh masyarakat adat dilihat sebagai kawasan yang perlu dijaga karena ada tempat-tempat ritual adat. Dan kemudian oleh Negara dilarang agar rakyat menebang pohon dan merusak lingkungan. Tetapi, sekarang dikampling untuk pertambangan manga (Wilayah Pertambangan dan Pembangunan Stok file)
Wilayah pertambangan (WP) seluas 200 hektare, pada kawasan penyangga dan penggembalaan tenak warga dan kawasan itu merupakan kawasan penyangga sosial-budaya karena terdapat tempat-tempat ritus adat masyarakat setempat dan pekuburan warga;
Sosialisasi dilakukan sekali pada tahun 2010 oleh PT. Gema Energi Indonesia (GEI) yang dihadiri 22 orang dari Oekopa; Pada dokument ini membuktikan pemalsuan dokumen karena kepala desa mengambil hak sebagai tokoh adat, sedangkan sekretaris desa menduduki posisi sebagai kepala desa;
Ganti-rugi lahan dimana per/hektare 22,5 juta; Sebagai ikatan dengan setiap warga pemilik lahan per/hektare 2 juta namun pada realisasinya 1 juta/pemilik lahan;
Pohon-pohon jati yang berada di lokasi pertambangan diganti dengan harga yang bervariasi Rp. 50.000 – Rp. 500.000
Wacana pertambangan mangan di Oekopa menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga dan malah menimbulkan pro-kontra antar warga;
Janji perusahaan akan dibangun tangki-tangki limbah dan akan melakukan penanaman kembali pada lokasi yang telah digali;
Adanya penolakan warga dari suku Usatnesi sonaf’kbat  yang sudah disampaikan kepada Bupati TTU dan DPRD TTU, Sebagai respon DPRD TTU, Ketua komisi C DPRD TTU bersama dua anggota DPRD TTU bertemu langsung dengan pihak penolak di kantor desa Oekopa dengan tujuan menghimpun usulan penolak, (3 Agustus 2012)
Perusahaan (PT. Gema Energi Indonesia – GEI) telah menurunkan 6 peralatan bor di Oekopa dan sementara melakukan aktivitas pemboran; untuk melakukan pencarian mangan,  (Hendrikus Abatan, Kepala Desa Oekopa), Fredy Tan (Penanggungjawab perusahaan di Kefa) dan pernyataan beberapa warga yang ditemui di Oekopa;
Janji perusahaan adalah membangun kapela (tempat ibadat) Oekopa;

III. Kajian – Analisis atas Fakta Pertambangan Oekopa
Sejak tahun 2007, pertambangan mangan masif dilakukan hampir di seluruh wilayah di Pulau Timor seolah menjadi  leading sector dari berbagai bidang lainnya. Pertambangan mangan di Pulau Timor dilihat sebagai pertambangan berjemaat. Tanpa sebuah kajian-kritis atas pertambangan yang dilakukan para pihak, tidak heran bila kemudian banyak wilayah pertambangan yang mendapat reaksi penolakan dari warga setempat.
Beberapa temuan lapangan di Oekopa yang disampaikan sebelumnya, tentunya tidak jauh berbeda dengan fakta pertambangan lain di Indonesia dan NTT.
Dengan demikian, kami Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)5 Daerah NTT dan Lembaga Advokasi Masyarakat Sipil (LAKMAS)6 mencoba membuat analisa dan kajian atas beberapa fakta tersebut sebagai pertimbangan kritis untuk kembali melihat dan meninjau kebijakan pertambangan Oekopa dan Oerinbesi yang sedang ramai dibicarakan.

3.1. Apa itu Pertambangan
Pertambangan adalah kegiatan untuk mendapatkan logam dan mineral dengan cara bongkar: gunung, hutan, sungai, laut dan penduduk kampung.
Pertambangan adalah kegiatan paling merusak (alam dan kehidupan sosial) yang dimiliki orang kaya dan hanya menguntungan orang kaya.
Pertambangan adalah lubang besar yang menganga dan digali oleh para pembohong (Mark Twian)
Pertambangan adalah industri yang banyak mitos dan kebohongan:
Dari beberapa defenisi ini tidak jarang menimbulkan perdebatan mengenai kegiatan pertambangan itu sendiri karena akan menimbulkan peluang kerusakan lingkungan hidup.  Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dikarenakan adanya eksplorasi sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan telah mengganggu proses alam, sehingga banyak fungsi ekologi alam akan terganggu.

3.2. Dampak Ekologi
Topografi wilayah Oekopa sangat mendukung pengembangan persawahan. Sejak tahun 1970-an warga Oekopa mulai mengenal sebuah pola pengelolaan persawahan yang baik.  Kehidupan mereka ditopang oleh persawahan dan pengembangan peternakan.
Apabila kebijakan diarahkan pada pertambangan mangan dengan dibangun stok file dan wilayah pertambangan seluas 200 hektare pada wilayah yang sama maka akan berakibat pada:
a)Perubahan Bentangan Alam (land-scape)
Pertambangan Oekopa dan Oerinbesi tentunya membawa perubahan land-scape yang berakibat pada penyempitan lahan pertanian, dan penghilangan padang penggembalaan. Lebih dari itu akan berakibat pada terganggunya ekosistem di wilayah tersebut seiring dengan  berubahnya land-scape wilayah itu.
Apalagi pembongkaran permukaan tanah itu dilakukan di kawasan penyangga tentunya akan berakibat fatal pada pengembangan persawahan dan peternakan yang selama ini menjadi penopang hidup warga.

b)Mengganggu Tata Hidrologi air
Kenyataannya pada wilayah itu terdapat 6 sumber mata air, seperti:  Oetobe, Oenenas, Oecikam, oeekam, Oeoni dan Oesanlat. Itu berarti wilayah tersebut adalah water scathman area (daerah tangkapan air) yang dimanfaatkan mengairi persawahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga. Dikhatirkan bahwa konversi wilayah penyangga ini pun dapat berakibat pada kekeringan sumber mata air karena terjadi perubahan tata hidrologi air.
Karena itu, pembangunan pabrik pengolahan biji mangan di Oekopa harus mendapat kajian serius,  terutama mempertimbangkan ketersedian air.
Apakah ketersedian air di wilayah Oekopa dan Oerinbesi akan mampu mengairi persawahan bila air itu harus didistribusikan lagi untuk kepentingan proses pemurnian mangan. Sebab, kebutuhan pabrik akan air untuk proses pemurnian mineral mangan (Mn) tidak seperti yang dibayangkan mencuci perabot rumah tangga.

c)Harus ada Kajian Analisa Resiko
Pertambangan mangan yang dilakukan di Oekopa dan Oerinbesi pun harus berbasis analisa resiko. Pembongkaran permukaan tanah yang luas dapat menimbulkan tanah longsor. Selain itu, ledakan tambang, keruntuhan tambang serta keselamatan warga pekerja apa sudah dipertimbangkan.
Tanpa pembongkaran tanah saja, Kabupaten TTU sering mengalami bencana longor  saat hujan dan kekeringan pada musim panas.

d)Harus Diasaskan pada Kebijakan Tata Ruang
Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
Dalam konteks itu, apakah pertambangan Oekopa dan Oerinbesi sudah melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar tidak mengganggu ruang persawahan dan peternakan warga.
Apabila pertambangan mangan di Oekopa dan Oerinbesi diberlakukannya sesuai dengan kebijakan penataan ruang, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sehingga tidak menimbulkan over-lap pengelolaan.
Kebijakan tata ruang berguna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) di Kabupaten TTU menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup di Kabupaten TTU.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten TTU perlu melakukan penataan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Hanya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara komprehensif Pemkab TTU mampu memetakan seluruh potensinya, baik di bidang pertanian, peternakan, pariwisata, kehutanan, dll yang dilandasi pada analisa ekologi dan analisa resiko ancaman.

3.3. Dampak Limba Industri
Setiap usaha pertambangan memiliki karakterr yang berbeda antara mineral yang satu dengan mineral yang lainnya dimana sangat beresiko terhadap ekosistem dan lingkungan hidup di wilayah itu.
Begitu pun usaha pertambangan mangan di Oekopa dan Oerinbesi pun harus dilihat dari dampak industri yang mana dapat menimbulkan potensi gangguan antara lain;
Pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air limbah dari buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran air. Dengan demikian, pertambangan mangan Oekopa dan Oerinbesi akan berdampak buruk pada persawahan dan peternakan akibat pencemaran air dan udara yang ditimbulkan dari proses pencucian mangan tersebut.
Gangguan berupa suara bising dari berbagai alat berat, berupa suara ledakan eksplosive (bahan peledak) dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat sehingga dapat muncul jenis penyakit baru yang bersifat endemik dan epidemik;
Karena itu, kajian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kiranya menjadi fundamen dalam mengevaluasi kebijakan tersebut. Bukannya AMDAL dilihat sebagai legal formal yang akan meligitimasi sebuah prosudure formal dalam memenuhi ketentuan formal. Tetapi harus dilakukan sebagai kiat baik dalam upaya menjaga keseimbangan ekologi di setiap wilayah.
Pertambangan Oekopa dan Oerinbesi belum mendapat kajian AMDAL secara serius. Malah, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Daerah Kabupaten TTU belum mengetahui tentang adanya perijinan tersebut. Dan itu dapat dibenarkan karena dari Ijin Prinsip Pembangunan Pabrik Pengolahan Mangan itu diketahui oleh BLH Daerah Kabupaten TTU. Padahal, Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah sebuah instansi yang ada dikabupaten TTU yang memiliki kewenangan untuk merekomendasikan layak tidaknya sebuah proses pengelolaan lingkungan hidup apalagi pertambangan.
Dengan beberapa fakta ini dapat disimpulkan sementara bahwa pertambangan mangan Oekopa dan Oerinbesi belum dilakukan secara transparan agar dilakukan upaya minimalisasi dampak lingkungan yang terjadi.

3.4. Dampak Kesehatan7
Pertambangan adalah sebuah usaha yang tidak ramah lingkungan dan berakibat fatal bagi kesehatan manusia. Karena itu, pertambangan mangan di Oekopa dan Oerinbesi perlu dilihat dampak kesehatan yang tentunya akan dialami warga. Sebab dampak Mangan terutama terjadi di saluran pernapasan dan otak. Gejala keracunan mangan adalah halusinasi, pelupa dan kerusakan saraf. Manganese can also cause Parkinson, lung embolism and bronchitis. Mangan juga dapat menyebabkan Parkinson, emboli paru-paru dan bronkitis. When men are exposed to manganese for a longer period of time they may become impotent. Ketika orang-orang yang terkena mangan untuk jangka waktu yang lebih lama mereka menjadi impoten.
Suatu sindrom yang disebabkan oleh mangan memiliki gejala seperti schizophrenia, kebodohan, lemah otot, sakit kepala dan insomnia.
Mangan senyawa alami ada di lingkungan sebagai padatan di tanah dan partikel kecil di dalam air. Manganese particles in air are present in dust particles. Mangan partikel di udara yang hadir dalam partikel debu. These usually settle to earth within a few days. Ini biasanya menetap ke bumi dalam waktu beberapa hari. Humans enhance manganese concentrations in the air by industrial activities and through burning fossil fuels.Manusia meningkatkan konsentrasi mangan di udara oleh aktivitas industri dan melalui pembakaran bahan bakar fosil. Manganese that derives from human sources can also enter surface water, groundwater and sewage water.
Mangan yang berasal dari sumber manusia juga dapat memasukkan air permukaan, air tanah dan air limbah. Through the application of manganese pesticides, manganese will enter soils. Melalui penerapan pestisida mangan, sehingga mangan akan memasuki tanah.
Pertambangan Mangan dapat mengancam kesehatan dengan berbagai cara:
Debu, tumpahan bahan kimia/limbah, asap-asap yang beracun, logam-logam berat dan radiasi dapat meracuni penambang dan menyebabkan gangguan kesehatan sepanjang hidup mereka;
Mengangkat peralatan berat dan bekerja dengan posisi tubuh yang janggal dapat menyebabkan luka-luka pada tangan, kaki, dan punggung;
Penggunaan bor batu dan mesin-mesin vibrasi  dapat menyebabkan kerusakan pada urat syaraf serta peredaran darah, dan dapat menimbulkan kehilangan rasa, kemudian jika ada infeksi yang sangat berbahaya seperti gangrene, bisa mengakibatkan kematian;
Bunyi yang keras dan konstan  dari peralatan dapat menyebabkan masalah pendengaran, termasuk kehilangan pendengaran;
Jam kerja yang lama  di bawah tanah dengan cahaya yang redup dapat merusak penglihatan;
Bekerja di kondisi yang panas terik tanpa minum air yang cukup dapat menyebabkan stres kepanasan.Gejala-gejala dari stres kepanasan berupa pusing-pusing, lemah, dan detak jantung yang cepat, kehausan yang sangat, dan jatuh pingsan;
Pencemaran air dan penggunaan sumberdaya air berlebihan  dapat menyebabkan banyak masalah-masalah kesehatan
Lahan dan tanah menjadi rusak,  menyebabkan kesulitan pangan dan kelaparan.
Pencemaran udara  dari pembangkit listrik yang dibangun dekat dengan daerah pertambangan dan mobilisasi transportasi dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang serius
Dari beberapa fakta yang diperkirakan dapat terjadi ini, apakah pernah dipertimbangkan secara serius oleh Pemerintah Kabupaten TTU? Ataukah dengan alasan ekonomi kemudian semua dampak ini dibiarkan atau seolah tidak diketahui.
Karena itu sejak awal, pemerintah kabupaten terutama dinas kesehatan mestinya melakukan studi dan analisis kesehatan agar dapat dilihat dan diminimalisir dampak kesehatan agar semua fakta itu tidak menimpah warga Oekopa dan Oerinbesi bahkan masyarakat yang sedang gencar melakukan pertambangan mangan di wilayahnya.

3.5. Dampak Sosial-Budaya
Setiap wilayah memiliki sebuah norma dan budaya yang dianut dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks pengelolaan Sumber Daya Alam pun pasti setiap wilayah memiliki konsep dasar pengelolaan atau yang dikenal dengan istilah kearifan lokal (local wisdom).
Secara historis, kabupaten TTU dikenal dengan istilah salu miomaffo, kulun maubes yang berarti bahwa Miomaffo, Insana dan Biboki memiliki kedekatan historis. Ketiga kevetoran ini secara historis memiliki beberapa kesepakatan sejarah dan kesamaan nilai dan budaya yang dianut bersama.
Dalam kaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam, mereka mengelolanya sesuia dengan zonasi yang disepakati. Untuk kawasan-kawasan tertentu yang ingin dilindungi maka dianggap keramat atau sakral yang tidak bisa diganggu. Misalnya Naesleu (hutan adat), Naes tala (hutan larangan) dan kemudian dikenal istilah oekanaf dan faot kanaf dan demi pengawasan kemudian dibagi seturut suku-suku yang ada.
Tidak heran di setiap kampung di Timor pasti setiap suku memiliki faot kanaf dan oekanaf  yang mana menjadi tempat pemujaan leluhur dan terintegrasinya suku tersebut.
Begitu pun dengan desa Oekopa, Suku Usatnesi Sonaf’kbat menganggap kawasan itu sebagai kawasan yang perlu dilindungi dan tidak boleh diganggu oleh siapa pun.
Sistem kepemilikan lahan adalah sistem kolektif artinya dimiliki bersama oleh suku tersebut. Tidak benar bila kemudian dikampling oleh turunannya sebagai milik pribadi, karena setiap turunan hanya diberi hak untuk mengelola.
Hanya saja sistem ini kemudian tergerus oleh perkembangan zaman yang bernuansa individualistik dan kapitalistik. Sehingga segala keputusan kemudian tunduk dengan modal dan kepentingan pribadi.
Berpijak pada beberapa pemikiran ini, dari hasil pantauan kami menemukan, bahwa:
Kehadiran Pertambangan di desa Oekopa dan Oerinbesi menciptakan hubungan kekeluargaan menjadi renggang atau kurang harmonis; Atau merusak hubungan kekeluargaan dan persaudaraan dalam masyarakat;
Belum ada suatu rumusan kesepakatan yang baik dengan masyarakat (community attribute): peran lembaga adat atau dewan pemangku adat, peran serta masyarakat lokal tentang upaya pengelolaan dan perlindungan LH dalam usaha pertambangan;
Padahal masyarakat di Oekopa sejak dulu punya kearifan lokal untuk melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup dengan melakukan zonasi pengelolaan.Malah, menurut apao ume adat (penjaga rumah adat) suku usatnesi sonaf’kbat mengatakan bahwa masyarkat dilarang menebang pohon dan merusak wilayah itu tetapi pertambangan dibolehkan.
Belum ada kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten TTU, pengusaha dengan masyarakat lokal Lembaga Adat/Pemangku Adat- Tobe);
Padahal perintah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jelas, bahwa Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:
a)secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
b)secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
c)dengan memperhatikan aspirasi daerah.
Pertambangan Mangan di Oekopa dan Oerinbesi membawa dampak konflik agraria, karena sejak dulu sistem kepemilikan lahan itu adalah kolektif, tetapi kemudian dengan pertambangan tanah dikapling sebagian warga.

3.6. Dampak Kebijakan dan Politik
Pertambangan yang dilakukan di Oekopa dan Oerinbesi adalah sebuah kebijakan yang tentunya memiliki keterkaitan dengan keputusan politik. Untuk itu, kebijakan ini perlu dicermati dalam kacamata politik yang lebih detail agar kemudian tidak berimplikasi buruk bagi warga.
Pertambangan selalu menjadi arena perjudian dalam kanca perpolitikan. Sering sumber daya alam menjadi bargaining potition dalam membuat kesepakatan-kesepakatan. Alasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanyalah sebuah rasionalisasi pembenaran atas kerusakan lingkungan. Mengapa? Karena selama sistem politik yang dijalankan itu mementingkan kekuasaan dan modal maka rakyat hanyalah sebagai tumbal.
Dalam kaitan dengan itu, kebijakan pertambangan yang digelontarkan pemerintah Kabupaten TTU dalam Surat Bupati TTU No. Ek.540/102/IV/2012 tentang Ijin Prinsip Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bijih Mangan kepada PT. Gema Energy Indonesia di desa Oekopa dan Oerinbesi perlu dicermati dan dianalisa secara cermat.
Beberapa hal yang perlu dilihat sebagai evaluasi atas kinerja pemerintahan kabupaten TTU, diantaranya:
Berasas pada Surat Bupati TTU No. Ek.540/102/IV/2012 tentang Ijin Prinsip Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bijih Mangan kepada PT. Gema Energy Indonesia di desa Oekopa dan Oerinbesi.
Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. sedangkan Tahap Produksi/Eksploitasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan (Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Psl. 1 (15 & 17).
Dari dua terminologi atau tahapan ini kami menilai bahwa Ijin Usaha Pertambangan dalam Surat Bupati TTU No. Ek.540/102/IV/2012 tentang Ijin Prinsip Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bijih Mangan kepada PT. Gema Energy Indonesia di desa Oekopa dan Oerinbesi, tidak sesuai dengan tahapan pertambangan karena kenyataan di lapangan masih melakukan pencarian dengan pemboran untuk mengetahui lokasi dan sebaran mangan di Oekopa.
Padahal bila perijinan itu sejalan dengan kenyataan di lapangan maka sudah  ada konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
Kebijakan ini dinilai tidak populis dan tidak sinkron dengan skala prioritas program strategis yang sementara dilakoni dimana pertanian menjadi salah satu program strategis. Apabila pemerintah kabupaten TTU serius menjalankan RPJMD dan Visi-Misi sertaProgram Padat Karya Pangan (PKP), maka Oekopa, Oerinbesi dan beberapa wilayah sentral persawahan harus dijadikan sebagai pemasuk pangan terutama beras agar tidak terus mengharapkan pasokan pangan dari luar misalnya RASKIN (Beras Miskin)
Karena itu semestinya Pemkab TTU perlu diidentifikasi wilayah-wilayah potensial pertanian karena tanpa didorong pemerintah pun telah berkontribusi sebagai pemasok pangan.
Sejak tahun 2010, pemerintah mengeluarkan kebijakan moratirium pertambangan tetapi kemudian hasil moratorium itu tidak dipublikasikan agar publik mengetahui apa hasil evaluasi dan apa solusi dari permasalahan tersebut.
Pertambangan mangan di Oekopa dan Oerinbesi tidak berasaskan pada Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Padahal kawasan pertambangan tersebut itu dilarang untuk ditebang pohon dan dirusakan;

3.7. Dampak Ekonomi
Hampir semua aktivitas pertambangan dilandaskan pada analisis ekonomi. Argumentasi peningkatan ekonomi warga dan Pendapatan Asli Daerah dipandang sebagai alasan mumpuni dari pertambangan.
Dengan pertambangan akan diserap tenaga kerja dan perubahan kualitas hidup masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Argumentasi yang sama pun ditemukan di Oekopa dan Oerinbesi bahwa dengan pertambangan mangan akan menyerap tenaga kerja dan memberikan dampak positif bagi kehidupan rakyat.
Padahal, secara ekonomi yang perlu dikaji lebih jauh adalah kegiatan Produksi, Distribusi dan Konsumsi.
Untuk pertambangan Oekopa dan Oerinbesi perlu dicermati daya rusak tambang pada ekonomi warga setempat, apakah terjadi penghancuran pada tata produksi, distribusi dan konsumsi lokal.
Rusaknya Tata Produksi
Masyarakat Oekopa dan Oerinbesi sejak keberadaannya, persawahan menjadi sumber penghidupan utama disamping peternakan. Apabila pemerintah berinisiasi untuk meningkatkan pendapatan mereka mestinya yang dilakukan adalah kembali menata dan memulihkan lokasi-lokasi penyanggah agar debit air semakin memadai agar seluruh hamparan itu dimanfaatkan secara efektif untuk persawahan. Malah yang harus dipikirkan adalah pascah panen apa yang harus dilakukan petani dan bagaimana mengentaskan sistem ijon yang ramai dilakoni petani.
Bila kawasan itu dikonversi menjadi pertambangan, akan terjadi rusaknya tata produksi. Karena operasi pertambangan membutuhkan lahan yang luas, dipenuhi dengan cara menggusur tanah milik dan wilayah kelola rakyat. Kehilangan sumber produksi (tanah dan kekayaan alam) melumpuhkan kemampuan masyarakat Oekopa dan Oerinbesi yang selama ini menghasilkan beras (pangan) untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Bagi warga Oekopa dan Oerinbesi tanah dan persawahan adalah sumber penghidupan yang tidak bisa ditukarkan/digadaikan.

Rusaknya tata konsumsi,
Lumpuhnya tata produksi (persawahan dan peternakan) menjadikan masyarakat Oekopa dan Oerinbesi makin tergantung pada barang dan jasa dari luar. Untuk kebutuhan sehari-hari mereka semakin lebih jauh dalam jeratan ekonomi.
Uang tunai yang cendrung dilihat besar, tanah dan kekayaan alam sebagai faktor produksi dan bisa ditukar dengan sejumlah uang untuk sementara waktu (instant) tetapi apa pernah dipikirkan tentang rusaknya lahan dan tata konsumsi warga.

Rusaknya tata distribusi,
Kegiatan distribusi setempat semakin didominasi oleh arus masuknya barang dan jasa ke dalam komunitas termasuk beras (pangan) yang merupakan kebutuhan paling pokok.
Padahal, biasanya pada awal sebuah proses pertambangan akan dibangun opini publik bahwa pertambangan akan membawa kesejateraan dengan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat.
Tetapi yang terjadi warga Oekopa dan Oerinbesi menjadi kuli di negeri sendiri, bila ia menjadi seorang petani, ia akan berdaulat dengan dirinya.
Tawaran akan pertambangan perlu dikaji secara cermat dengan melihat fakta-takta yang sudah ada. Bukan dengan pragramtis lalu pertambangan disetujui, setelah itu baru diakhiri dengan kekesalan.

IV.Kesimpulan dan Rekomendasi:
Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal diantaranya:
Pertambangan Mangan di Oekopa dan Oerinbesi tidak layak dilakukan, segera dihentikan karena sedikit memiliki manfaat positif bagi warga dibanding dampak negatif;
Pulihkan kawasan penyangga agar Oekopa dan Oerinbesi menjadi daerah pemasok beras bagi Kabupaten TTU, begitupun dengan kawasan persawahan lain agar TTU memiliki daerah pemasok beras;
Perijinan pertambangan itu dinilai cacat hukum, karena tidak sesuai dengan prosedur tahapan pertambangan antara status perijinan dan kenyataan di lapangan;
Pemkab TTU semestinya secara transparan dan akuntable membuat kajian dan analisis agar pembangunan tidak bias program.
KRONOLOGI
1.Perjalanan pertambangan mangan di desa Oekopa, kami dari sonaf’kbat dan forum masyarakat peduli kelestarian alam budaya sudah melakukan penolakan pada:
2.Pada tanggal 21 Mei 2012 mengeluarkan surat pembatalan yang pertama yang ditunjukkan kepada pemerintah desa Oekopa
3.Pada tanggal 6 Juni 2012 mendapatkan tanggapan dari pemerintah desa dan mengundang khusus Suku Usatnesi Sonaf’kbat dengan perihal sosialisasi dengar pendapat bersama camat Biboki Tanpah dan selanjutnya tidak menemukan penyelesaian;
4.Pada tanggal 25 Juni 2012 pemerintah desa mengeluarkan surat undangan dengan perihal sosialisasi AMDAL akan tetapi sosialisasi tersebut tidak terlaksana, karena dari pihak penolak langsung bertindak dengan tegas menolak sosialisasi AMDAL. Dan pihak pemerintah desa dan tidak melanjutkan janjinya sehingga pada saat itu, perusahaan langsung meninggalkan lokasi desa Oekopa dengan janji tidak akan kembali lagi untuk melakukan pertambangan ternyata;
5.Pada tanggal 27 Juni 2012 dari Pihak Perusahaan mengingkari janji dan kembali ke lokasi pertambangan di desa Oekopa dan esok harinya;
6.Pada tanggal 28 Juni 2012 Perusahaan langsung mengadakan aktivitas dengan cara mengukur lahan langsung membayar lahan dengan luas areal 25 are sampai 1 ha dibayar dengan harga sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal yang sama Kami dari Usatnesi dan Forum melakukan peneguran terhadap investor pertambangan mangan akan tetapi tanggapan dari perusahaan mengatakan bahwa kami mendapat kuasa dari pemerintah desa untuk terus melakukan aktivitas selanjutnya walaupun ada penolakan
7.Pada tanggal 1 Juli 2012 dari pihak perusahaan mencoba mengadakan Upacara Adat di rumah adat Usatnesi sonaf’kbat dan ternyata kedatangan perusahaan langsung ditindaki dengan tegas karena dinilai tidak sesuai dengan prosedure budaya orang biboki
8.Pada tanggal 14 Juli 2012 keterwakilan 3 orang dari perusahaan untuk mengklarifikasi bersama Usatnes Sonaf’kbat dan janjinya dari ketiga orang utusan perusahaan itu menyatakan esok harinya aktivitas perusahaan akan dihentikan sementara sambil menunggu keputusan yang jelas akan tetapi perusahaan terus mengingkari janjinya dengan aktivitasnya terus berlanjut;
9.Pada tanggal 19 Juli 2012 camat Biboki Tanpah mengambil data atau pertimbangan bersama penolak dan data tersebut akan disampaikan pada Bupati Timor Tengah Utara
10.Pada tanggal 3 agustus 2012  ketua komisi C DPRD TTU bersama dua anggota bertemu langsung dengan pihak penolak di kantor desa Oekopa dengan tujuan menghimpun usulan penolak.

Wilayah Persawahan Rakyat yang dekat dengan pemukiman rakyat ini akan dibangun stok file dan wilayah pertambangan mangan seluas 200 ha jaraknya 50 M dari persawahan.

Dipublikasi di Tambang | Tinggalkan komentar

Kawasan Penyangga Oekopa Jadi Tambang Mangan

Desa Oekopa terletak di Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi NTT. Secara Administrasi-geografis, desa Oekopa sebelah Utara Berbatasan dengan dengan desa Tualene, Selatan dengan desa Oerinbesi, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belu, Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tautpah. Jumlah penduduk di desa Oekopa, 1.271 jiwa (2010), 1.563 (2011). Desa memiliki beberapa sumber mata air yakni: Oe Tobe, oe nenas, oe cikam, oe ekam, oe oni, oe sanlat yang mana akan mengairi persawahan oekopa seluas 840 ha,  selain  hamparan persawahan lurasik, Inggareo. Hamparan persawahan ini selama ini menjadi salah pemasok beras di Kabupaten TTU dan Belu.

Itu berarti bahwa wilayah Oekopa merupakan salah satu wilayah yang sungguh penting bagi kabupaten TTU.

Kini wilayah desa ini menjadi tidak nyaman karena akan dijadikan sebagai wilayah pertambangan mangan dan bahkan dibangun pabrik pengolahan biji dan pemurnian bijih Mangan. Dan itu telah dilegitimasi dalam surat Bupati TTU No. Ek.540/102/IV/2012 tentang Ijin Prinsip Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bijih Mangan kepada PT. Gema Energy Indonesia. Dikeluarkannya perijinan ini telah membuat pro-kontra di antara masyarakat Oekopa yang selama ini hidup rukun karena mayoritas penduduk adalah petani sawah.

Dari hasil investigasi lapangan, ditemukan pro-kontra ini karena dilandaskan pada bedanya basis analisa warga. Kelompok pro tambang melihat bahwa pertambangan mangan akan membawa peningkatan pendapatan ekonomi. Bagi warga yang lahannya masuk dalam wilayah pertambangan maka akan mendapatkan 22,5 juta sebagai biaya ganti rugi. Tetapi sebagai ikatan, setiap warga pemilik lahan akan diserahkan 2 juta namun pada pelaksanaannya uang yang diserahkan hanya sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan pohon jati digatirugi dengan harga yang bervariasi, yang besar 500 ribu – 50 ribu. Menurut Kepala Desa Oekopa, Hendrikus bahwa pertambangan mangan di desa ini sedang dilakukan pemboran untuk mencari mangan (09/08/12). Kami akan mempersiapkan agar semua kesepakatan itu ditandatangani di atas meterai.

Sedangkan kelompok kontra yang diwakili oleh Gabriel Manek melihat bahwa wilayah pertambangan mangan ini akan mengganggu wilayah penyanggah. Karena kawasan pertambangan itu berada di atas gunung yang mana dibawahnya terdapat pemukiman dan persawahan rakyat. Dan malah itu adalah kawasan ternak yang sementara 700-an sapi dilepas di sana. Karena atas dasar ini kami di Oekopa telah membentuk sebuah Forum Peduli Kelestarian Lingkungan Hidup. Saya secara tegas menolak adanya pertambangan di Oekopa, karena wilayah ini adalah wilayah pertaniana (persawahan). Sedangkan janji perusahaan  bahwa akan dibuatkan tangki penampungan limbah dan akan dilakukan penanaman pohon setelah dilakukan pertambangan. Dan perusahaan akan memperbaiki  kapela (gereja) di kampung oekopa, saya tidak yakin itu dilakukan, Ujar Gab Manek di Oekopa (9/8/12)

PT GEI sedang melakukan Pemboran Mangan di Kawasan Penyangga Oekopa

Dipublikasi di Tambang | Tinggalkan komentar

Usi Oematan Diserahterimakan Bendera WALHI Saat Festival Ningkam Hamumeni

Kupang – Walhinews, Festival Ningkam Haumeni III yang diselenggarakan di Bukit Anjaf – Nausus, Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten TTS, NTT (23-26/07). Festival yang bertajuk “Masyarakat Adat Menuju Kedaulatan Pangan, Air dan Energi” dihadiri ratusan masyarakat adat Onam (Amanuban), Banam (Amanatun) dan Oenam (Molo) yang sering dikenal sebagai masyarakat tiga batu tungku dan utusan dari berbagai NGO lokal, nasinal dan internasional.

Festival yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Tiga Batu Tungku, yang diinspirasi perjuangan Suku Mollo dalam mengusir pertambangan marmer
dari area keramat Anjaf dan Nausus. Semenjak kemenangan mereka atas industri ekstraktif sejak itu pula masyarakatnya lebih memilih pengembangan ekonomi yang tidak merusak alam dan jati diri mereka yang tersimbol melalui gunung batu.

Ningkam Haumnei tidak mempunyai terminologi khusus, namun secara adat diyakini bahwa Ningkam artinya Lilin/Madu dan Haumeni artinya Cendana. Keduanya nyaris punah dari bumi Timor dan NTT pada umumnya sehingga momentum pergelaran Festival Ningkam Haumeni ini sebagai sebuah kesempatan untuk mengingat kembali akan komitmen adat yang sudah disepakati bersama.

Festival ini dilakukan atas inisiasi dan kemauan Masyarakat Adat Tiga Batu Tungku sendiri dan bukan atas inisiasi pemerintah atau bantuan dari pihak mana pun. Karena itu, Festival ini digelar dengan sangat sederhana, tanpa panggung, tanpa listrik. Sebuah kondisi yang sungguh alamiah selama pergelaran festival Ningkam Haumeni tak menyurut niat dan semangat pesrta festival dari awal hingga akhir kegiatan tersebut.

Selain pertunjukan tarian adat yang didendangkan oleh masyarakat adat pada malam budaya, festival ini juga melahirkan isu-isu koonstruktif seputar upaya masyarakat adat dalam mencapai kedaulatan pangan, air dan energi.

“Selama tiga tahun ini kami mengalami gagal panen, dan kerawanan pangan selalau mengahntui kami. Tapi, kini kami harus segera menyiapkan diri untuk menhadapi sekaligus melewati situasi ini. Kami mencoba mengembangkan berbagai bibit pangan lokal yang bisa membuat kami bertahan hidup dalam kondisi peruabahn iklim yang tidak menentu. Kami juga akan berbagi pengalaman dengan apra petani lainnya dalam bertani termasuk menghadirkan Mama Tata (Maria Loretha) dari Adonara, Flores, NTT yang telah sukses mengembangkan tanaman lokal sorgum dan semacamnya. Jelas, Aletha Baun selaku tokoh perempuan Molo.

Selain itu, Lanjut Aletha, Festival ini juga mengingatkan pemerintah kabupaten se-NTT agar mereka tidak mengedepankan kebijakan-kebijakan yang berorientasi eksploitasi sumber daya alam, termasuk pertambangan, tetapi bagaimana mengembangkan pertanian, peternakan, industri rumah tangga (tenun ikat) untuk mensejahterkan perekonomian kami”. Masyarakat tiga batu tungku (Molo, Amanatun dan Amanuban) berprinsip ‘tambang harus tetap ada di dalam bumi tidak perlu diganggu. Yang ada di permukaan bumi saja tidak diurus secara baik mengapa harus mengurus yang di dalam bumi?

“Kami tidak akan menjual apa yang kami tidak bisa buat, kami menjual apa yang bisa kami buat seperti tenun, hasil pertanian dan peternakan”. tandas Aleta.

Usi Oematan adalah salah satu Raja Timor turut mengahadiri Festival Ningkam Haumeni III ini. Pada acara penyambutan para tamu dari Kupang dan Jakarta mereka menyapa secara adat (natoni) yang mana berterima kasih kepada leluhur karena atas peran mereka maka masih ada kelompok yang ingin mengunjungi mereka di Timor dan lebih dari itu mereka memohon agar para tamu (JATAM, SGP-GEF, CSF, WALHI, Pikul dan beberapa Wartawan) selalu dalam lindungan sehingga mereka mengikuti festival ini dalam kegirangan.  Mendengar sapaan itu, Herry Naif (Direktur WALHI NTT) kemudian juga secara adat dalam bahasa setempat mengucapkan terima kasih karena mereka telah disambut dengan penerimaan adat dan menegaskan bahwa perjuangan untuk melindungi alam bukan hanya ada di Mollo tetapi di banyak tempat telah dilakukan. Sebagai bentuk penghormatan dan pendekatan para tamu dengan masyarakat Amanatun, Amanuban dan Mollo diundang Fernand (salah satu peserta Festival dari Eksekutif Nasional WALHI) untuk menyerahkan sebuah Bendera Walhi sebagai simbol integrasi mereka dengan perjuangan rakyat.

Setelah upacara penerimaan tersebut, Walhi mendekati Usi Oematan untuk mendiskusikan beberapa hal penting. Ketika ditanya terkait kebijakan pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah, Usi Oematan menilai eksploitasi sumber daya alam khususnya industri ekstraktif (pertambangan) harus ditolak. Usi beralasan, kehadiran industri pertambangan sangat mengganggu kearifan lokal yang masyarakat adat anut. Anehnya lagi, kehadiran investor tanpa sepengetahuan kami selaku pemilik atas tanah, bahkan mencederai kami selaku raja sekaligus penguasa wilayah adat.

 “Awalnya, kami sama sekali tidak tahu kehadiran pertambangan marmer di Molo karena pemerintah tidak melibatkan kami selaku masyarakat adat. Apa yang dilakukan pemerintah ini bagi kami merupakan sebuah kebijakan yang keliru dulu karena masih ada potensi lain yang harus kami gali dan kerjakan misalnya pertanian, peternakan dan potensi lainnya yang tidak merugikan tanah adat kami”. Tandas Usi.

 Ketika ditanya soal urgensi penyelengaraan Festival Ningkam Haumeni, Usi menegaskan, Festival ini sangat penting untuk kembali dan terus menyatukan komitmen dan konsistensi akan kemandirian berpikir masyarakat sehingga tidak mengerukh alam sesuak hati. “Bagi kami festival ini sangat penting karena kami selalu diingatkan untuk tetap menjaga keutuhan alam kami”. Jelas Usi Oematan.

Penutur: Melky Nahar (Manajer Program WALHI NTT)

Ferdinan (staf Eknas Walhi sedang memberikan Bendera WALHI pada Usi Oematan pada Festival Ningkam Haumeni, 24 – 27 Juli 2012

Dipublikasi di Berita | Tinggalkan komentar

Festival Ningkam Haumeni III: “Kami Tidak Menjual Apa yang Tidak Kami Buat”

Festival Ningkam Haumeni: “Kami Tidak Menjual Apa yang Tidak Kami Buat”

Festival Ningkam Haumeni di Timor Tengah Selatan bukan sekedar ajang kumpul
untuk menari dan menyanyi. Lebih dari itu, ia merupakan sebuah peneguhan
atas komitmen Masyarakat Adat Tiga Batu Tungku (Amanatun, Amanuban, Molo)
dalam membangun masa depan atas dasar budaya yang dimilikinya.

Untuk ketiga kalinya, Festival Ningkam Haumeni dilangsungkan pada 24-26 Juli
2012 di Bukit Keramat Mollo, Anjaf-Nausus, Desa Naususu, Kabupaten Timor
Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kali ini, tema yang diusung
adalah “Menuju Kedaulatan Pangan, Air, dan Energi”. Hal ini terkait dengan
banyaknya hal-hal penting yang nyaris punah di Timor.

Istilah ‘Ningkam Haumeni’ sendiri menjelaskan sebuah makna tentang bagaimana
‘Ningkam’ (madu) ‘Haumeni’ (cendana) sebagai sesuatu yang nyaris hilang di
Timor yang, di antaranya, disebabkan eksplorasi tambang. Ia menjadi simbol
atas hal-hal yang harus senantiasa diingatkan pada generasi berikutnya.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Timur,
Herry Bertus Naif, mengatakan bahwa festival yang digelar ini juga merupakan
bagian dari integrasi kekuatan Masyarakat Tiga Batu Tungku.

“Mengulas hal-hal bernilai yang nyaris hilang dari peradaban akan terungkap
di festival ini. Juga sebagai pengingat bahwa di NTT yang merupakan gugusan
pulau kecil jelas tidak cocok untuk dieksplor melalui sektor tambang.
Masyarakat akan menunjukkan pertanian dan yang mereka bisa buat bisa
menghidupkan,” ujar Herry dalam siaran pers yang diterima LenteraTimur.com,
Senin (23/7).

Dalam festival ini juga dibangun kesadaran kritis ihwal keswadayaan dan
kemandirian petani. Di sini panganan khas masyarakat akan dipamerkan. Orang
Kolbano akan membawa ikan, Molo akan membawa pisang, dan seterusnya.

“Ini semacam kritik kepada negara, yang hingga sekarang tidak pernah punya
daftar pangan lokal dan masih mengendepankan beras sentris sebagai kebijakan
pertaniannya. Selalu ada pilihan di atas permukaan bumi ini. Jika di
permukaan saja mereka tidak bisa urus, bagaimana mereka akan mengurus yang
ada di dalam bumi. Masyarakat Tiga Batu Tungku akan menunjukkannya,” ujar
Herry yang juga Panitia Festival Ningkam Haumeni.

Terkait kesadaran kritis, festival ini juga membahas tentang tenun dan
pangan sebagai potensi yang bisa dieksplorasi dan diproduksi dalam hal
pengelolaan alam. Tenun bukan hanya sekedar menjadi nilai komersil, tetapi,
lebih dari itu, juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam.

“Menenun bukan hanya sekadar menenun dari benang, tapi menenun dengan
menggunakan kapas itu jauh lebih penting, kembali memintal itu penting,
mencari pewarna-warni alami itu penting. Karena itu bagian dari ekosistem,
ketika pewarna alam itu berasal dari hutan dan hutan tidak ada, maka tidak
ada tenun ikat yang indah dan mahal. Lebih dari itu, sejarah identitas dari
masyarakat juga punah,” tandas Pantoro Tri Kuswardono, Knowledge Management
and Public Outreach Director Perkumpulan Pikul (Lingkar Belajar Komunitas
Bervisi) dalam siaran pers yang sama.

Festival ini juga menjadi ajang membangun solidaritas antartiga wilayah
untuk bertukar pengalaman dalam pertanian. Masing-masing akan saling
bertukar bibit, bertukar pengalaman tentang panganan yang khas, makanan
pokok yang khas, serta bagaimana mereka bisa memiliki kekhasannya dengan
rasa bangga.

“Contoh saja di Fatumnasi, para orang tua sudah mengeringkan susu untuk
sarapan anak-anaknya. Ini jauh lebih hebat dibandingkan yang didapat para
anak yang ada di kota dengan keju pabriknya. Di Amanatun, ada utak yang
mereka bangga memakannya dan dianggap sebagai bagian dari kehidupannya.
Bahkan mereka juga tidak memperkenankan biji jagung jatuh begitu saja dengan
sia-sia,” tambah Pantoro yang akrab disapa Torry.

Seperti halnya Herry, Torry juga menekankan bahwa festival ini bukan sekedar
ajang berkumpul untuk menari dan menyanyi. Ada komitmen yang dibangun dalam
mengedepankan kebudayaan. Karena itu, Masyarakat Tiga Batu Tungku membangun
slogan perjuangan yang didengungkan dalam festival ini, yakni “Kami tidak
menjual apa yang tidak kami buat”.

Torry menjelaskan bahwa slogan yang dibangun itu bermakna bahwa batu atau
bahan tambang tidak dibuat manusia, jadi tidak ada hak Masyarakat Tiga Batu
Tungku untuk menjualnya. Masyarakat harus membuat sesuatu terlebih dahulu,
baru kemudian bisa menjual. Dan itulah yang membuat mereka menjadi manusia.

Masyarakat Adat sedang mengikuti presentasi dari para nara sumber yang hadir saat festival ningkam haumeni

Dipublikasi di Berita | Tinggalkan komentar